Indeks Undang-undang

NU: Gugatan Perppu Ormas di MK Dinyatakan Gugur
Hukum
Selasa, 24 Okt 2017

NU: Gugatan Perppu Ormas di MK Dinyatakan Gugur

Robikin mengatakan konsekuensi hukum disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU adalah gugurnya seluruh gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
UU Penghapusan Kekerasan Seksual jadi Pelengkap UU KDRT
Hukum
Sabtu, 30 Sept 2017

UU Penghapusan Kekerasan Seksual jadi Pelengkap UU KDRT

UU Penghapusan Kekerasan Sosial diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan kekerasan di Indonesia.
HUT DPR ke-72: Kinerja Legislasi Masih Jauh dari Harapan
Politik
Selasa, 29 Agt 2017

HUT DPR ke-72: Kinerja Legislasi Masih Jauh dari Harapan

Selain kinerja legislasi yang buruk, tingkat kehadiran anggota DPR juga mendapat rapor merah.
Pemerintah Harap Perppu Pembubaran Ormas Segera Jadi UU
Hukum
Jumat, 14 Juli 2017

Pemerintah Harap Perppu Pembubaran Ormas Segera Jadi UU

Pemerintah berharap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan segera menjadi undang-undang.
Jerman Legalkan Undang-Undang Pernikahan Sesama Jenis
Sosial budaya
Jumat, 30 Jun 2017

Jerman Legalkan Undang-Undang Pernikahan Sesama Jenis

Jerman akhirnya mengakui pernikahan sesama jenis. Kanselir Jerman berharap bisa membawa perubahan sosial yang positif.
Delik Penistaan Agama di Pakistan yang Memakan Korban
Hukum
Rabu, 14 Jun 2017

Delik Penistaan Agama di Pakistan yang Memakan Korban

Hukuman bagi penista agama di Pakistan mulai dari hukuman penjara satu tahun, seumur hidup hingga hukuman mati.
DPR Akan Loloskan Revisi UU MD3
Hukum
Senin, 23 Jan 2017

DPR Akan Loloskan Revisi UU MD3

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menyatakan DPR RI akan menyetujui usulan mengenai revisi UU MD3
Cara-Cara Resmi Menyakralkan Bendera Merah Putih
Hukum
Sabtu, 21 Jan 2017

Cara-Cara Resmi Menyakralkan Bendera Merah Putih

Jangan main-main dengan bendera negara. Ancamannya tidak main-main: penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Tambahan Syarat Calon Gubernur DIY Diskriminatif
Hukum
Rabu, 30 Nov 2016

Tambahan Syarat Calon Gubernur DIY Diskriminatif

Karena terdapat tambahan “istri”, syarat calon gubernur DIY dianggap berlebihan dibandingkan persyaratan kepala daerah yang lain. Penambahan kata “istri” ini berpotensi diskrimintaif.
Undang-Undang Perbukuan Akan Disahkan Akhir 2016
Sosial budaya
Selasa, 1 Nov 2016

Undang-Undang Perbukuan Akan Disahkan Akhir 2016

Kebutuhan mendesak akan adanya aturan perbukuan di Indonesia telah lama disuarakan oleh banyak pihak. Aturan yang mengatur masalah literasi masyarakat Indonesia ini dijawab oleh DPR-RI dengan menargetkan RUU Sistem Perbukuan Nasional dan UU Kebudayaan bisa disahkan akhir tahun 2016.
DPR-RI Sahkan Perppu Kebiri Menjadi Undang-Undang
Hukum
Kamis, 13 Okt 2016

DPR-RI Sahkan Perppu Kebiri Menjadi Undang-Undang

Rancangan undang-undang yang memuat aturan pengebirian pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan segera disahkan menjadi undang-undang. Hal ini setelah rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui perubahan tersebut.
Perempuan di Antara Aturan Pemerintah dan Agama
Sosial budaya
Rabu, 31 Agt 2016

Perempuan di Antara Aturan Pemerintah dan Agama

Pakaian dan atribut perempuan ternyata penting bagi negara. Itulah mengapa beberapa negara sampai repot mengeluarkan aturan terkait pakaian dan atribut yang boleh dan tidak boleh dipakai oleh perempuan.
Status Kewarganegaraan Arcandra Perlu Diskresi Presiden
Hukum
Jumat, 26 Agt 2016

Status Kewarganegaraan Arcandra Perlu Diskresi Presiden

Pemulihan kewarganegaraan Arcandra Tahar perlu dilakukan melalui diskresi Presiden. Sebab, pemulihan dengan memberikan status WNI karena Arcandra dinilai berjasa dianggap kurang tepat.
Mesir Batasi Wewenang Polisi Bicara ke Media
Sosial budaya
Rabu, 10 Agt 2016

Mesir Batasi Wewenang Polisi Bicara ke Media

Parlemen Mesir akhirnya menyetujui amendemen undang-undang otoritas kepolisian melarang polisi memberikan informasi atau mempublikasikan dokumen, laporan atau foto terkait kinerja mereka tanpa izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri.
Warga Rusia Menentang Peraturan Anti-terorisme yang Baru
Politik
Rabu, 10 Agt 2016

Warga Rusia Menentang Peraturan Anti-terorisme yang Baru

Ratusan warga Rusia berunjuk rasa menentang ketentuan baru anti-terorisme yang dikritik akan menghalangi kebebasan dasar warga sekaligus berpotensi merepresi kebebasan warga untuk menyatakan pendapat.
Kapolri: UU Terorisme Masih Miliki Sejumlah Kelemahan
Hukum
Sabtu, 6 Agt 2016

Kapolri: UU Terorisme Masih Miliki Sejumlah Kelemahan

Kapolri mengungkapkan bahwa UU Terorisme masih memiliki sejumlah kelemahan yakni tidak adanya poin pencegahan, serta tidak adanya rehabilitasi teroris pasca menjalani hukuman.
Bulan Ini Undang-Undang Kebiri Akan Disahkan
Hukum
Jumat, 5 Agt 2016

Bulan Ini Undang-Undang Kebiri Akan Disahkan

Khofifah Indar Parawansa mengatakan PERPPU tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual segera disahkan menjadi undang-undang.
Permohonan UUK DIY Tidak Disetujui MK
Hukum
Kamis, 28 Juli 2016

Permohonan UUK DIY Tidak Disetujui MK

Permohonan uji materi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Yogyakarta tidak dapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Alasannya, syarat pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap tidak demokratis.
DPR: Pengamalan Pancasila Perlu Diperkuat Lewat UU!
Hukum
Sabtu, 9 Juli 2016

DPR: Pengamalan Pancasila Perlu Diperkuat Lewat UU!

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yanuar Prihatin, mengusulkan pembentukan Undang Undang Pengamalan Pancasila guna menguatkan pertahanan bangsa.
ICJR: DPR Jangan Tutupi Pembahasan RUU ITE!
Hukum
Sabtu, 18 Jun 2016

ICJR: DPR Jangan Tutupi Pembahasan RUU ITE!

Komisi I DPR didesak untuk membuka sepenuhnya pembahasan RUU ITE yang saat ini berlangsung. ICJR berdalih, isu yang terkandung tidak akan menimbulkan kontroversi, serta publik berhak mengetahui prosesnya.