Indeks Undang-undang

Isi Ingub Aceh 1/2025, mewajibkan sholat fardhu setelah azan berkumandang. Cek penerapan Ingub Aceh 1/2025 bagi ASN, masyarakat, dan siswa sekolah.

Performing rights menjadi pembahasan, usai para musisi VISI seperti Armand Maulana hingga Bernadya, mengajukan permohonan uji materi ke MK. Apa artinya?

Saat ini memang waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Politik dan Kepemiluan yang ada. Apa urgensinya?

Kasus ini mencerminkan bukan hanya arogansi individu, tetapi juga kelemahan dalam pengaturan sistem pengawalan di Indonesia.

RUU Kementerian Negara memberikan peluang kepada Kabinet Prabowo untuk mengusung lebih dari 34 menteri andai disahkan DPR.

Kriteria pekerja yang kena potong gaji program pensiun tambahan adalah dengan penghasilan tertentu. Simak keterangannya.

Tindakan gratifikasi diatur dalam beberapa pasal undang-undang (UU) yang berlaku di Indonesia. Berikut pengertian, kriteria, dan hukumannya sesuai UU.

Isi lengkap RUU Perampasan Aset yang menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana sejarahnya?

Sebetulnya sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur penghapusan diskriminasi namun belum komprehensif.

Draf Revisi UU Penyiaran memuat pasal yang rawan mengekang kebebasan dan kreativitas kreator konten.

Bunyi dan isi pasal 160 KUHP adalah tentang penghasutan. Berikut penjelasan selengkapnya.

Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia? Penjelasan selengkapnya akan dibahas dalam artikel berikut ini.

Berikut syarat Capres dan Cawapres menurut Undang-undang dan jadwalnya.

Ada beberapa materi yang mendapatkan penyesuaian di RKUHP terbaru, termasuk pidana mati melalui beberapa pasal di dalamnya. 

Apa isi UU Cipta Kerja, kontroversi, dan link download semua pasal.

Anak di bawah umur melakukan tindak pidana apakah bisa dipenjara? Anak di bawah umur adalah umur berapa menurut undang-undang?

Bunyi pasal 52 KUHP yang mengatur tentang definisi dan aturan tentang dasar pemberatan pidana karena jabatan.

Berikut adalah daftar pasal KUHP dan UU yang mengatur hukum soal tindak pidana penculikan. 

Kekerasan atau pelecehan seksual telah diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang. Berikut ini adalah pasal KUHP dan UU tentang pelecehan seksual.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan UU P2SK tidak akan mengganggu independensi BI, OJK, dan LPS.