Indeks Undang-undang

Ratusan warga Rusia berunjuk rasa menentang ketentuan baru anti-terorisme yang dikritik akan menghalangi kebebasan dasar warga sekaligus berpotensi merepresi kebebasan warga untuk menyatakan pendapat.

Kapolri mengungkapkan bahwa UU Terorisme masih memiliki sejumlah kelemahan yakni tidak adanya poin pencegahan, serta tidak adanya rehabilitasi teroris pasca menjalani hukuman.

Khofifah Indar Parawansa mengatakan PERPPU tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual segera disahkan menjadi undang-undang.

Permohonan uji materi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Yogyakarta tidak dapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Alasannya, syarat pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap tidak demokratis.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yanuar Prihatin, mengusulkan pembentukan Undang Undang Pengamalan Pancasila guna menguatkan pertahanan bangsa.

Komisi I DPR didesak untuk membuka sepenuhnya pembahasan RUU ITE yang saat ini berlangsung. ICJR berdalih, isu yang terkandung tidak akan menimbulkan kontroversi, serta publik berhak mengetahui prosesnya.

Presiden Joko Widodo menyebutkan kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa sehingga perlu diwujudkannya undang-undang (UU) atau peraturan pengganti UU (Perppu) kebiri.

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut sebaiknya DPR cukup menghasilkan tiga sampai lima undang-undang saja dalam setahun.

Rancangan Undang-undang (UU) yang akan segera disahkan di Amerika Serikat (AS) mewajibkan perusahaan-perusahaan teknologi untuk membantu penyidik mengakses data yang terensrikpsi, sebuah hal yang telah menjadi perbincangan kontroversial di Negeri Paman Sam tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Seiring dengan terlambatnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang diproyeksikan bernama “Badan Penerimaan Pajak,” juga harus diundur.