Indeks Undang-undang

Berikut ini adalah penjabaran masing-masing jenjang dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pengamat pajak CITA Fajry Akbar sebut meski jumlah orang dengan penghasilan Rp5 miliar per tahun sedikit, tapi potensi penarikan pajaknya besar.

Mengetahui apa saja asas-asas dalam pembentukan undang-undang di Indonesia?

Proses pembuatan undang-undang di Indonesia dan tahapannya.

Negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi.

Produk legislasi Kemenkumham banyak menuai kritik dan kontoversi hingga akhirnya dianulir.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut UUU 12 Tahun 2011 harus derivisi sebelum merealisasikan omnibus law harus direvisi .

Typo yang dimaksud adalah tertulis syarat huruf e, berusia paling rendah 50 tahun, tapi keterangan di dalam kurung yang ditulis dengan huruf tertulis empat puluh tahun.

Konsorsium Pembaruan Agraria menuntut pemerintah untuk menunda RUU Pertanahan karena isi dari RUU banyak yang kontradiktif.

Ketua DPR sebut sekarang di semua komisi sedang giat-giatnya menuntaskan RUU maupun revisi UU, setiap komisi paling tidak ada dua atau tiga RUU yang sedang dituntaskan.

Referendum tak ada dalam kamus hukum Indonesia. Selain itu, ada pula yang menduga isu ini dimunculkan karena tak puas dengan hasil pemilu.

KPPPA sebagai leading sector yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU PKS.

Hakim menolak gugatan lantaran mempersoalkan legal standing para pemohon yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.

Hanya untuk membuat undang-undang, DPR 2014-2019 menghabiskan Rp1,62 triliun atau sekitar Rp323,4 miliar/tahun, menurut ICW.

Bisnis yang memanfaatkan perkembangan digital memiliki struktur perusahaan dan pola bisnis yang beragam, sehingga perlu aturan main yang kuat.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung optimistis lembaga tunggal pembentuk UU bisa dibentuk setelah Pilpres 2019.

Komdis PSSI kerap mengeluarkan sanksi yang tidak jelas. Salah satunya terjadi saat suporter Arema melakukan kerusuhan dalam derby Jawa Timur melawan Persebaya.

Komnas HAM sudah sering mendesak pemerintah agar segera membereskan peraturan-peraturan yang diskriminatif, namun respons yang didapat hanya bersifat normatif.

DPR RI telah menyetujui ruu tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN menjadi UU.