Indeks Undang-undang

Isi Pasal 11 dan 12 KUHP adalah tentang hukuman mati dan hukuman seumur hidup bagi pelaku tindak pidana. Berikut selengkanya.

Isi Pasal 204 KUHP adalah tentang konsekuensi hukum bagi tindakan yang membahayakan nyawa dan kesehatan.

Bunyi dan isi Pasal 44 yang ada di KUHP adalah mengenai penghapus pertanggungjawaban pidana jika seseorang yang ternyata terbukti mengidap gangguan jiwa.

Isi UU PDP Bab 4 tentang Hak Subjek Data Pribadi yang terdiri atas 11 pasal adalah sebagai berikut.

Isi UU PDP pasal 1: definisi pelindungan dan data pribadi.

Apa itu UU PDP 2022 soal Perlindungan Data Pribadi dan pasal yang disorot.

Apa saja yang termasuk tindak pidana di UU ITE? Berikut sejumlah pasal tentang perbuatan pidana yang dilarang dalam UU ITE.

Hasil perbaikan salah ketik dalam UU yang telah disetujui harus mendapat persetujuan dari DPR dan pemerintah.

Salah satu contoh perilaku yang menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan adalah dengan membayar pajak tepat waktu.

Apa saja landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Berikut ini adalah penjabaran masing-masing jenjang dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pengamat pajak CITA Fajry Akbar sebut meski jumlah orang dengan penghasilan Rp5 miliar per tahun sedikit, tapi potensi penarikan pajaknya besar.

Mengetahui apa saja asas-asas dalam pembentukan undang-undang di Indonesia?

Proses pembuatan undang-undang di Indonesia dan tahapannya.

Negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi.

Produk legislasi Kemenkumham banyak menuai kritik dan kontoversi hingga akhirnya dianulir.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut UUU 12 Tahun 2011 harus derivisi sebelum merealisasikan omnibus law harus direvisi .

Typo yang dimaksud adalah tertulis syarat huruf e, berusia paling rendah 50 tahun, tapi keterangan di dalam kurung yang ditulis dengan huruf tertulis empat puluh tahun.

Konsorsium Pembaruan Agraria menuntut pemerintah untuk menunda RUU Pertanahan karena isi dari RUU banyak yang kontradiktif.