Indeks Sidang Praperadilan Setya Novanto

KPK telah melimpahkan berkas perkara penetapan tersangka terhadap Novanto.

Sidang korupsi e-KTP diagendakan pada pekan depan yakni tanggal 13 Desember 2017 pukul 09.00 WIB.

Usaha mempersoalkan status penyidik/penyelidik independen pernah dilakukan dalam praperadilan tersangka mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Peornomo.

Hakim Kusno menegaskan bahwa akan memutus lanjut atau tidaknya perkara yang menjerat Ketua Umum Golkar tersebut pada Kamis (14/12/2017) atau selambat-lambatnya Jumat (15/12/2017).

Menurut hakim tunggal yang memimpin sidang praperadilan, Kusno, proses praperadilan akan tetap dilanjutkan hingga ada sidang pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Meski sempat meminta penundaan hingga satu minggu, kali ini KPK telah menyiapkan strategi berbeda untuk menghadapi praperadilan jilid II Setya Novanto.

KPK menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada pelimpahan berkas karena masih dalam tahap proses penyelidikan.

Ada 14 nama dengan rincian, sembilan saksi meringankan dan empat saksi ahli yang diajukan Setya Novanto.

Setya Novanto telah mengajukan praperadilan pada Rabu (15/11/2017) sehingga jarak dari pengajuan ke praperadilan kedua adalah dua pekan.

Pembahasan surat perintah penyidikan (sprindik) terkait penetapan tersangka Setya Novanto di kasus korupsi e-KTP masih menjadi diskusi di internal KPK.

KPK menegaskan akan mengambil langkah hukum alternatif yang dimaksudkan untuk kembali menjadikan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

Apabila KPK menerbitkan Sprindik baru untuk Setya Novanto, pengacara Ketua DPR RI tersebut mengancam akan melaporkan pimpinan Komisi Antirasuah ke polisi.

MA segera memproses pengaduan Koalisi Masyarakat Sipil atas putusan Hakim Cepi Iskandar dalam perkara praperadilan Setya Novanto.

Ketua DPR Setya Novanto dinilai bisa ditetapkan sebagai tersangka lagi dengan bukti baru yang dimiliki KPK.

Pimpinan KPK menilai putusan Hakim Cepi Iskandar memuat sejumlah pertimbangan hukum yang kurang tepat.

Keputusan KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru bagi Setya Novanto masih dikaji.

KPK sedang mengevaluasi proses penanganan perkara e-KTP yang melibatkan Setya Novanto.

Masa pencekalan Setya Novanto diperpanjang enam bulan, mulai 2 Oktober 2017 hingga April 2018.

Lode beralasan, KPK masih memerlukan banyak informasi dari Setya Novanto terkait pengembangan kasus korupsi e-KTP.

Farid Wajdi mengatakan, KY dan MA pun bisa melakukan pemeriksaan bersama apabila perkara yang dipegang menarik perhatian publik.