Indeks Sengketa Lahan

IRI Indonesia bersama PP Muhammadiyah dorong Badan Legislasi DPR percepat pengesahan RUU Masyarakat Adat demi cegah konflik lahan.

Setelah PN Jakpus menginstruksikan pengosongan aset Hotel Sultan hari ini, statusnya menjadi barang milik negara (BMN).

Kemendagri mendorong adanya ketegasan pemisahan tata ruang di dalam total lahan 3.600 hektar di Pasuruan.

TNI AD sebut penertiban rumah dinas eks Zikon Lenteng Agung sesuai hukum. Namun, warga melawan dengan bukti Eigendom Verponding.

Itu dilakukan karena institusi TNI maupun yayasan yang berafiliasi dengannya tak boleh berbisnis secara langsung.

Permohonan praperadilan yang diajukan Bambang terkait penyitaan yang dilakukan KPK dalam kasus suap sengketa lahan.

BPN sebut bahwa secara normatif lahan yang bersengketa di Tanah Abang masuk dalam kategori aset negara dan terdaftar atas nama PT KAI.

Pemprov DKI mengklaim lahan di area belakang SDN 09 Bendungan Hilir difungsikan sebagai Rumah Djaga yang termasuk kategori rumah dinas.

Matheus meminta pimpinan TNI AD untuk benar-benar melihat permasalahan kepemilikan lahan ini secara jernih.

Pemerintah akan rebut 3 lahan PT KAI di Tanah Abang yang dikuasai pihak asing untuk program 3 juta rumah.

Tahun ini, target pembangunan Yon TP oleh TNI AD berjumlah 150 markas.

Henhen mengaku, penggugat berdalih memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka dan mengaku sebagai ahli waris sehingga ingin menyegel sekolah.

KPK memantau penyerahan uang Rp850 juta dari PT Karabha Digdaya kepada pihak PN Kota Depok sejak Kamis (6/2/2026) dini hari.

PT Karabha Digdaya telah memenangkan sengketa lahan dengan masyarakat Tapos, Depok sejak 2023, tapi tak kunjung dieksekusi karena adanya PK.

PT Karabha Digdaya menyanggupi Rp850 juta usai tawar menawar dengan Ketua PN Depok dan wakilnya.

OTT KPK di Depok ini terkait sengketa lahan antara PT Karabha Digdaya dengan masyarakat di Pengadilan Negeri Depok.

KPK menyebut kasus korupsi di Depok melibatkan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada penegak hukum terkait permasalahan lahan. 

Kuasa hukum PT Indobuildco hadir memenuhi panggilan pengadilan. Namun, tidak disertai surat kuasa yang membuktikan kewenangannya untuk mewakili prinsipal.

Teridentifikasi sekitar 70 ribu hektare lahan di TN Tesso Nilo telah ditanami sawit dan non-sawit.

Polda Bali disebut menerapkan Pasal 421 KUHP lama yang telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.