Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengakui beberapa pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di sejumlah daerah mengalami permasalahan sengketa lahan dengan masyarakat.
Maruli mengungkapkan, dari ratusan pembangunan Yon TP yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat (AD), hanya ada dua sampai tiga titik yang mengalami permasalahan sengketa lahan.
“Memang dari sekian [pembangunan Yon TP] yang kita mulai bekerja, ya adalah sedikit mungkin nggak nyampe dua, tiga, titik yang ada sedikit permasalahan,” ujar Maruli kepada para wartawan saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD 2026 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).
Maruli menyebut, permasalahan sengketa lahan itu bisa terjadi karena ada beberapa masyarakat yang menempati lahan kosong yang selama ini tidak terpakai.
Namun, ia menegaskan bahwa TNI AD sudah mengantongi dokumen legalitas kepemilikan lahan-lahan yang akan menjadi tempat dibangunnya Yon TP itu.
“Aturannya yang kami pegang, legalnya, itu sudah pasti paling benar gitu. Namun di proses itu seperti kita ketahui bersama, terkadang ada tanah yang lahan tidur, sehingga masyarakat menempati tempat tersebut,” ucapnya.
Meski begitu, Maruli memastikan TNI AD akan mencari solusi agar pembangunan Yon TP akan turut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
“Nanti tetap kita akan cari jalan tengahnya supaya bisa yang terbaik buat kami dan juga buat masyarakat tersebut,” sebutnya.
Pada tahun ini, Maruli menjelaskan target pembangunan Yon TP oleh TNI AD berjumlah 150 markas. Pembangunan markas baru itu dilakukan paralel dengan pembangunan yang sudah berjalan dari tahun sebelumnya.
“Progress semua nanti kita sudah mulai menyeleksi lagi, sudah jadi, nanti tahun ini juga kita targetnya 150 per tahun,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam rapat koordinasi (rakor) untuk mendukung implementasi konsep Optimum Essential Force (OEF) TNI yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada akhir Oktober 2025 lalu, TNI AD diketahui menargetkan pembentukan 750 Yon TP hingga 2029 mendatang.
Sementara itu, matra TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan 15 Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi.
Adapun matra TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, mengatakan, tujuan utama kegiatan rakor tersebut adalah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara dengan memastikan perencanaan antar-matra berjalan saling terintegrasi.
“Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Kresno dalam keterangan pers resmi yang diterima pada Jumat (31/10/2025).
Penulis: Naufal Majid
Editor: Farida Susanty
