Indeks Sengketa Lahan

OTT KPK di Depok ini terkait sengketa lahan antara PT Karabha Digdaya dengan masyarakat di Pengadilan Negeri Depok.

KPK menyebut kasus korupsi di Depok melibatkan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada penegak hukum terkait permasalahan lahan. 

Kuasa hukum PT Indobuildco hadir memenuhi panggilan pengadilan. Namun, tidak disertai surat kuasa yang membuktikan kewenangannya untuk mewakili prinsipal.

Teridentifikasi sekitar 70 ribu hektare lahan di TN Tesso Nilo telah ditanami sawit dan non-sawit.

Polda Bali disebut menerapkan Pasal 421 KUHP lama yang telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Aset tanah yang disengketakan tersebut merupakan milik Pemprov Jambi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 03 Tahun 2007.

Warga berusaha mempertahankan rumahnya bentrok dengan kelompok kiriman Junus Jen Suherman dan Juliana Iskandar.

Sengketa lahan di Pino Raya, Bengkulu Selatan mengakibatkan 5 petani mengalami luka tembak.

TNI AD berdalih lokasi sengketa lahan JK versus GMTD bedekatan dengan acara yang dihadiri Mayjen Achmad Adipati di Makassar.

Masyarakat diminta segera mutakhirkan data sertifikat tanah lama yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997.

Pemkot Bandung melakukan pengukuran ulang sesuai janjinya untuk beri klarifikasi luasan aset lahan yang merupakan eks Terminal Dago.

Sengketa lahan antara JK dan PT GMTD bersifat struktural dan berpangkal dari ketertutupan informasi pertanahan nasional.

Pihak PT Hadji Kalla akan memperkarakan hadirnya Mayjen Achmad Adipati Karna saat eksekusi lahan sengketa Tanjung Bunga oleh GMTD dengan melapor ke KSAD.

PN Makassar memberi tanggapan atas surat Kementerian ATR/BPN sebelumnya yang mempertanyakan eksekusi lahan sengketa yang melibatkan perusahaan JK.

Berdasarkan penelusuran Kementerian ATR/BPN, bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda.

Lahan yang dipersengketakan memiliki luas sekitar 16,4 haktare di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pihak Bandung Zoo menilai SE 162-BKAD/2025 tentang Larangan Kunjungan ke Kebun Binatang khusus ditujukan bagi pegawai pemkot.

Larangan berkunjung ke Bandung Zoo karena pengelola tak punya izin sewa tanah pada Pemkot Bandung selaku pemilik sah lahan tersebut.

Warga RT 04/05 Kelurahan Pondok Kacang Barat mengaku sangat tertekan dan merasa dipermainkan oleh pengembang Graha Raya.

Korupsi aset PTPN Regional I seluas 8.077 hektare dilakukan melalui kerja sama operasional dengan dua perusahaan.