Indeks Sengketa Lahan

Pelaku pemalsuan dokumen kepemilikan tanah tempat Gedung Samsat Jakarta Timur berdiri menjanjikan para ahli waris uang sebesar 25 persen dari nilai gugatan ke Pemprov DKI.

Sidang sengketa lahan di Pulai Pari memasuki tahap a de charge.

Pendampingan hukum atau pengacara yang disiapkan oleh Pemprov DKI hanya untuk kasus-kasus perdata.

Klaim tanah Pakualaman di lahan bandara baru Yogyakarta berpotensi merugikan negara sebesar Rp701 miliar.

Sengketa tanah bermula dari Perum PPD yang mengklaim tanah di Kebun Sayur adalah milik mereka.

Ratusan personel Kodam Jaya secara paksa mengosongkan 10 unit rumah di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Kodam Jaya yang masih berpenghuni di Tanah Kusir, Jakarta Selatan (9/5/18).

Warga pulau Pari menuntut Pemprov DKI mencabut Sertifikat Hak Milik 9SHM) yang dinilai tidak sesuai prosedur dan maladministrasi.

Pemprov DKI juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait beberapa aset yang diduga diselewengkan oleh oknum tertentu.

Ada sejumlah keganjilan selama Ombudsman menginvestigasi dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dan SHGB di Pulau Pari. Salah satunya, warga diintimidasi pengembang.

BPN DKI Jakarta diminta melakukan evaluasi soal proses penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari.

Dua poin yang ditemukan Ombudsman yaitu penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum.

Sandi tiba pukul 10.30 WIB di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan dan tidak berkomentar apapun

Doa bersama diharapkan agar LAHP Ombudsman dapat menunjukkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan maladministrasi penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari.

LAHP tentang sertifikat tanah di Pulau Pari akan dirilis pada Senin 9 April 2018.

Warga menuntut Anies dan Sandiaga untuk menyelesaikan sengketa lahan di Pulau Pari yang mengancam tempat tinggal mereka. 

Kejadian penggusuran disebabkan adanya usaha pembebasan lahan yang akan digunakan oleh Pemda dan perusahaan.

Warga tidak terima dengan putusan pengadilan mengabulkan permohonan seseorang yang mengaku sebagai ahli waris tanah yang ditinggali sekitar 1.400 orang.

Laporan sektor pertanahan yang masuk ke Ombudsman pada tahun 2017 didominasi sengketa lahan.

"Saya sudah perintahkan kepada Pak Menteri, tahun ini tujuh juta [sertifikat] kalau enggak bisa ganti, saya copot," kata Presiden Jokowi.

Dua warga Desa Tangar, Kecamatan Mantaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menjadi korban peluru karet aparat kepolisian, Senin (18/12) lalu.