Indeks Sengketa Lahan

Hemsi, warga Sulteng, menggugat PT Mamuang, perusahaan kelapa sawit karena telah mengklaim tanah perkebunan miliknya sebagai wilayah HGU perusahaan.

Sekjen KPA menilai kebijakan satu peta tidak akan menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam perumusan.

Anies menyatakan lokasi depo MRT Fase II dipindah ke Stadion BMW untuk menghindari sengketa lahan.

Koalisi Selamatkan Pulau Pari mendesak Kapolri dan pemerintah untuk mengusut kriminalisasi warga.

LBH Jakarta meminta agar jangan ada lagi warga yang dikriminalisasi atas sengketa di Pulau Pari.

"Kami akan tetap bertahan di sini sampai tim kecil yang dibentuk oleh Kemendagri turun meninjau lokasi," kata AGRA.

"Sengketa-sengketa itu tidak hanya di Jakarta, di seluruh provinsi ada semuanya," lanjutnya.

Warga Pulau Pari gagal bertemu pejabat BPN karena alasan rapat.

Pelaku pemalsuan dokumen kepemilikan tanah tempat Gedung Samsat Jakarta Timur berdiri menjanjikan para ahli waris uang sebesar 25 persen dari nilai gugatan ke Pemprov DKI.

Sidang sengketa lahan di Pulai Pari memasuki tahap a de charge.

Pendampingan hukum atau pengacara yang disiapkan oleh Pemprov DKI hanya untuk kasus-kasus perdata.

Klaim tanah Pakualaman di lahan bandara baru Yogyakarta berpotensi merugikan negara sebesar Rp701 miliar.

Sengketa tanah bermula dari Perum PPD yang mengklaim tanah di Kebun Sayur adalah milik mereka.

Ratusan personel Kodam Jaya secara paksa mengosongkan 10 unit rumah di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Kodam Jaya yang masih berpenghuni di Tanah Kusir, Jakarta Selatan (9/5/18).

Warga pulau Pari menuntut Pemprov DKI mencabut Sertifikat Hak Milik 9SHM) yang dinilai tidak sesuai prosedur dan maladministrasi.

Pemprov DKI juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait beberapa aset yang diduga diselewengkan oleh oknum tertentu.

Ada sejumlah keganjilan selama Ombudsman menginvestigasi dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dan SHGB di Pulau Pari. Salah satunya, warga diintimidasi pengembang.

BPN DKI Jakarta diminta melakukan evaluasi soal proses penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari.

Dua poin yang ditemukan Ombudsman yaitu penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum.

Sandi tiba pukul 10.30 WIB di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan dan tidak berkomentar apapun