Indeks Sengketa Lahan
Hakim MK: Keterlibatan TNI dalam Penertiban Lahan Dibenarkan
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Hakim MK Anwar Usman.
Cerita Warga Pulau Pari Mempertahankan Tempat Tinggal
Wina Sabenah, satu dari ratusan warga Pulau Pari yang berjuang mempertahankan tanahnya.
KPA: 71% Tanah di lndonesia Dikuasai Korporasi Kehutanan
Berdasarkan data yang dimiliki Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyebutkan 71% tanah di seluruh daratan di Indonesia telah dikuasai korporasi kehutanan.
Eksekusi Putusan Tanah Adat Sunda Wiwitan Diminta Ditunda
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta pihak berwajib untuk menunda eksekusi putusan terhadap Tanah Adat Masyarakat Sunda Wiwitan hari ini.
Presiden Dorong BPN Selesaikan 9 Juta Sertifikat Lahan
Presiden Jokowi mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar terus bekerja keras menyelesaikan target 9 juta lahan tersertifikasi pada tahun 2019.
Presiden Jokowi Minta Kasus Sengketa Lahan Berkurang
Presiden RI Joko Widodo berharap kasus sengketa lahan, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dengan swasta, maupun masyarakat dengan masyarakat, jumlahnya berkurang.
Sengketa Lahan Tambang Ricuh, Papua Kembali Memanas
Masyarakat tanah ulayat Papua terlibat perseteruan dengan dua perusahaan tambang. Menurut penduduk sekitar, penggunaan tanah adat sebagai area pertambangan diyakini tanpa permisi.
Musim Konflik Agraria yang Tak Pernah Berakhir
Negara kepulauan ini menghadapi darurat konflik agraria. Ratusan warga sipil ditangkap dan diancam pidana karena membela lahan dan sumber penghidupannya.
Bentrokan Eksekusi Lahan
Warga memblokade jalan saat eksekusi sengketa lahan di Kelurahan Serangan, Denpasar, Bali,
Alih Fungsi Lahan di Yogyakarta Capai 200 Hektar Per Tahun
Peralihan fungsi lahan di Provinsi Yogyakarta telah menyentuh angka yang besar. Tiap tahunnya, lahan seluas 200 hektar beralih fungsi dari pertanian ke industri atau perumahan karena belum ada rencana peraturan tata ruang.
Lahan Sengketa untuk Kepentingan Publik
Pemprov DKI Jakarta ingin mengambil alih sementara lahan-lahan yang sedang dalam sengketa. Lahan itu akan digunakan sebagai fasilitas publik, hingga muncul ketetapan hukum.