Manajemen GWK Bongkar Tembok yang Sulitkan Akses Masyarakat

tirto.id - Tembok pembatas Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang bersisian dengan Banjar Adat Giri Dharma, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, mulai dibongkar pada Rabu (01/10/2025).

Berdasarkan pantauan Tirto di lapangan, proses pembongkaran mulai terlihat pada pukul 09.30 WITA secara langsung oleh para pekerja dengan menggunakan palu besar.

Seorang warga Desa Ungasan, I Nyoman Tirtayasa, merasa senang melihat tembok pembatas tersebut mulai dihilangkan. Selama tembok itu berdiri, Tirtayasa mengaku terdampak karena akses keluar dan masuk ke rumahnya menjadi terganggu. Dia berharap, akses tersebut dapat terus dibuka oleh pihak manajemen GWK.

“Harus keliling lewat semak-semak. Jadi harapan saya, parameter tembok ini dipindahkan keluar dari jalannya masyarakat, baru kita merasakan aman di situ. Seharusnya, warga dengan investor bersinergi untuk memajukan taraf kehidupan perekonomian, untuk bisa berkembang anak dan cucunya, supaya tidak terbelenggu oleh masalah-masalah seperti ini,” kata Tirtayasa di lokasi, Rabu.

Tirtayasa menaruh harapan besar agar tembok pembatas tersebut dibongkar secara total sesuai dengan rekomendasi legislatif. Dia menegaskan agar manajemen GWK untuk mengingat janjinya saat tempat tersebut dibangun, yakni bersinergi dan bekerja sama dengan warga setempat.

“Konsepnya dulu, kita akan diajak berkoordinasi, diajak bersinergi untuk sama-sama memajukan taraf hidup dan perekonomian. Dari dulu kita tidak pernah bikin huru-hara, selalu menghargai, dan selalu menghormati perkembangan GWK itu sendiri,” ungkapnya.

Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Puspa Negara, menyebut keberadaan tembok pembatas GWK yang memblokir akses warga sebagai preseden buruk dalam iklim investasi di Bali. Dia menyebut, investasi tidak akan memberi makna apa pun apabila masyarakat yang menjadi daya dukung investasi tidak mendapatkan manfaat.

“Minimal masyarakat itu mendapatkan multiplier effect dari sebuah investasi. Kalau itu tidak terjadi, lebih baik investasi itu dihentikan saja,” ujarnya diwawancarai saat terjun ke lokasi.

“Sesungguhnya, pembongkaran ini meskipun terlambat sekali, adalah langkah agar masyarakat dikedepankan dalam persoalan investasi. Kami yakini GWK adalah tempat yang prestisius, kami berharap jangan terlalu eksklusif terhadap masyarakat,” imbuh Puspa Negara.

Puspa Negara juga menyatakan kejadian ini adalah peringatan sekaligus catatan bagi pihak GWK. Dia menilai, Bali sudah memiliki konsep Tri Hita Karana, sehingga diperlukan keseimbangan antara investasi yang memacu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kesejahteraan sosial.

“Investasi harus menghormati kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang kita miliki, termasuk nilai-nilai sosial di kawasan investasi tersebut,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisaris Utama PT Garuda Adhimatra Indonesia (PT GAIN), Sang Nyoman Suwisma, menyatakan manajemen GWK memutuskan untuk menggeser beberapa titik tembok pembatas di sisi selatan pintu masuk kawasannya. Langkah tersebut sebagai tindak lanjut atas perintah Gubernur Bali, Wayan Koster.

“Tanah yang berada dalam kawasan GWK secara sah adalah milik perusahaan. Namun, GWK memahami adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan tersebut. Untuk itu, atas kebijaksanaan dari perusahaan, kami membuka kembali pembatas perimeter tersebut,” tutur Suwisma dalam keterangan yang diterima Tirto, Rabu.

Suwisma mengungkap bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan kawasan, tetapi selaras dan harmonis dengan masyarakat setempat. Dia menegaskan, keberadaan GWK adalah untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat lokal, menjaga harmoni, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal Bali.

Sebelumnya, permasalahan tersebut mencuat dikarenakan keluhan warga Desa Ungasan yang menyebut hadirnya tembok pembatas menyulitkan akses mereka. Selama ini, mereka memanfaatkan jalan di dalam GWK sebagai jalur mobilisasi utama antardesa, baik itu untuk bersekolah, bekerja, maupun upacara adat.

Permasalahan tersebut lantas terdengar hingga tingkat eksekutif dan legislatif Provinsi Bali. Pada hari Selasa (30/09/2025) malam, Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, memanggil manajemen GWK untuk membahas mengenai keberadaan tembok tersebut.

Dalam pertemuan itu, Koster memerintahkan agar manajemen GWK membongkar tembok pembatas tersebut pada Rabu (01/10/2025), sesuai dengan tuntutan masyarakat dan rekomendasi DPRD Provinsi Bali. Dia menegaskan, proses pembongkaran harus dilakukan secepatnya demi mengembalikan kenyamanan aktivitas warga.

“GWK tidak boleh eksklusif. Jangan memusuhi warga, melainkan warga harus dijadikan ekosistem yang mendukung agar aktivitas pariwisata dan citra GWK terjaga dengan baik,” ungkap Koster dalam keterangannya, Rabu.