Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta pihak manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) untuk membongkar tembok pembatas yang dinilai menyulitkan akses warga sekitar. Dia mengatakan sudah melakukan konfirmasi dengan pihak Desa Ungasan dan menilai tidak ada alternatif lainnya selain pembongkaran tersebut.
Pembangunan tembok pembatas di kawasan objek wisata itu dikeluhkan oleh warga sekitar karena menyulitkan akses mereka. Selama ini, warga memanfaatkan jalan di dalam GWK sebagai jalur mobilisasi utama antardesa.
"Jadi, karena itu, saya meminta pihak GWK agar membuka tembok itu supaya akses masyarakat yang selama ini menggunakannya bisa berjalan normal kembali. Ada anak sekolah, orang kerja dari desa ke tempatnya," kata Koster setelah Rapat Paripurna di Kantor Gubernur, Senin (29/09/2025).
Meskipun tembok tersebut dibangun di atas lahan milik GWK, Koster menegaskan tembok tersebut tetap harus dibongkar. Dia menyebut, pihak manajemen GWK tidak akan merasakan kerugian jika membongkar tembok tersebut untuk melancarkan mobilisasi warga sekitar.
"Itu jalannya sudah lama. GWK enggak akan rugi dengan merelakan jalan itu untuk tetap difungsikan dan digunakan untuk masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali, I Made Supartha, menyebut sekitar 600 orang terdampak dengan keberadaan tembok pembatas di kawasan GWK tersebut. Dia menilai, hal tersebut merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM).
"Apalagi itu jalan milik Pemerintah Daerah Badung, sudah dihibahkan kepada Pemerintah Badung. Kenapa bisa dijual jalannya?" ucap Supartha setelah Rapat Paripurna di Kantor Gubernur, Senin.
Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, lantas menegaskan bahwa Komisi I DPRD Provinsi Bali sudah mengirimkan surat kepada pihak GWK yang memuat tenggat pembongkaran pagar tersebut, yakni pada Senin (29/09/2025) malam.
"Kalau seandainya tidak dibongkar, saya akan tanda tangan surat yang isinya memberikan kewenangan penuh kepada eksekutif dan Satpol PP sebagai eksekutor untuk membongkar dan tembusannya kepada Pemerintah Kabupaten Badung karena wilayahnya ada di Badung," kata dia.
Di sisi lain, Manajemen GWK Cultural Park menyayangkan terbitnya rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali untuk meminta pihak GWK melakukan pembongkaran tembok pembatas mereka. Pihak GWK mengeklaim pemagaran tersebut sudah didahului oleh sosialisasi rencana kegiatan pemagaran kepada masyarakat.
Manajamen bilang, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemagaran diterbitkan pada tanggal 30 April 2024 dan 10 Juli 2024. Sementara pemagaran, dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 20 September 2024.
“Pemagaran yang dilakukan oleh pihak GWK dilakukan di atas tanah milik PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN) sehingga pihak GWK dalam hal ini berkapasitas untuk melakukan pendirian pagar tersebut," jelas Manajemen GWK Cultural Park dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (29/09/2025).
Manajemen juga mengungkap Garuda Wisnu Kencana Cultural Park merupakan ikon nasional yang sudah diserahkan kepada UNESCO untuk menjadi lambang kebudayaan Indonesia dan pariwisata internasional. Di dalam objek wisata tersebut, manajemen mengatakan bahwa ada ratusan penduduk lokal yang mencari nafkah.
"Akses jalan kepada masyarakat merupakan salah satu ranah dan kewenangan pemerintah. Demikian pula terhadap hal tersebut, pihak GWK tetap siap berkontribusi untuk mendukung pemerintah, khususnya dalam mencari solusi untuk penyediaan akses jalan tersebut," terangnya.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Siti Fatimah
