Pemerintah berjanji akan memberikan tempat khusus bagi para PKL yang mendatangkan banyak pengunjung, disertai spot foto, hingga kebersihan toilet yang baik.
Alih-alih mengancam warga dengan surat teguran dan penggusuran, pemerintah seharusnya melakukan perlindungan terhadap hak masyarakat adat di kawasan IKN.
Menurut Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, selain berkomunikasi dengan masyarakat adat, dia juga melibatkan para investor untuk komunikasi dua sisi.