Indeks Penggusuran

Bagi Anton, keteguhan hati berjuang untuk mempertahankan tempat tinggalnya dari ancaman penggusuran selaras dengan imannya.

Anton menyebut, baik PT KAI maupun dia dan warganya sama-sama bernaung di tanah Kasultanan Ngayogyakarta.

Aktivitas penggusuran di Pulogebang, Jakarta Timur, dimulai pada hari Rabu (12/2/2025), sekitar pukul 10.00 WIB. Simak cerita lengkapnya.

Pemerintah tidak memperhitungkan dampak kesehatan dari penggusuran Bongsuwung. Anak-anak pun terancam putus sekolah.

Keadaan sekarang di Bongsuwung makin parah dengan anak-anak yang justru terancam jadi tunawisma dan putus sekolah.

Warga yang tergusur kini berpencar mencari suaka. Sebagian warga ditampung sementara di kantor PKBI.

Meskipun ancaman penggusuran terus membayangi sejak 2010, warga Bongsuwung tak menyerah. Namun, saat ini warga pasrah.

Penggusuran PKL di Candi Borobudur dinilai tidak adil karena aktivitas komersial juga dilakukan pihak lain seperti pengelola hotel.

Perselisihan antara PKBI dengan Kemenkes sudah terjadi sejak 2018. Keduanya mengeklaim paling berhak atas kantor tersebut.

Pemerintah berjanji akan memberikan tempat khusus bagi para PKL yang mendatangkan banyak pengunjung, disertai spot foto, hingga kebersihan toilet yang baik.

Alih-alih mengancam warga dengan surat teguran dan penggusuran, pemerintah seharusnya melakukan perlindungan terhadap hak masyarakat adat di kawasan IKN.

Menurut Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, selain berkomunikasi dengan masyarakat adat, dia juga melibatkan para investor untuk komunikasi dua sisi.

Alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana digadang-gadang pemerintah, PSN justru jadi mesin penggusur rakyat.

Rencana Pemkot Depok membangun masjid agung dengan biaya 18,8 miliar rupiah menerabas banyak syarat aturan pendirian rumah ibadah di Indonesia.

Pemkot Depok didesak untuk meninjau ulang rencana pemusnahan aset dan relokasi SDN Pondok Cina 01.

Pemprov DKI Jakarta diminta untuk membuat pergub baru terlebih dahulu sebagai pengganti regulasi sebelumnya.

Terkait pembebasan lahan atau penggusuran, Heru mengatakan Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

Hingga menjelang masa akhir jabatan sebagai Gubernur Jakarta, Anies Baswedan belum juga mencabut Pergub tersebut.
 

Pemprov DKI dianggap tidak serius dan tidak prioritaskan isu penggusuran.