tirto.id - Pekan lalu, pegawai salah satu perusahan otobus (PO), Arip, bukan nama sebenarnya, sedang mengurus pemberangkatan bus selanjutnya di sekitar loket masuk Terminal Cicaheum. Di tengah kepadatan para penumpang, Arip kaget usai dapat kabar tidak menyenangkan soal nasibnya di terminal yang puluhan tahun menghidupinya.
Kabar tentang pemindahan sejumlah PO dan para pedagang yang sudah hidup bertahun-tahun di terminal itu, ke Terminal Leuwipanjang. Hal ini berkaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur penunjang bus rapid transit (BRT). Rencananya kawasan Terminal Cicaheum menjadi bagian dari sistem feeder atau angkutan pengumpan BRT.
“Belum ada kabar dari pihak sana [pemerintah] cuman saat itu ada informasi [pemindahan], ya, kami respon [menolak]. Kami cari nafkah di sini buat sesuap nasi. Sekarang kami dipaksa pindah ke sana [Terminal Leuwipanjang],” ujar sopir bus yang sudah bekerja puluhan tahun itu, kepada kontributor Tirto di Terminal Cicaheum, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bandung, Sabtu (13/12/2025).
Pantauan Tirto di lokasi, spanduk berlatar hitam dengan warna tulisan merah tampak terpasang di sejumlah titik. Dari pintu masuk, sekitar peron bus, warung-warung makan hingga jembatan penyebrang jalan, spanduk-spanduk itu mewarnai aktivitas di terminal. Rasa keberatan itu mereka tuangkan di dalam spanduk yang bertuliskan, "KAMI WARGA TERMINAL CICAHEUM MENOLAK KERAS TERMINAL CICAHEUM DIPINDAHKAN."
Beberapa hari yang lalu, penolakan itu semakin kencang saat sejumlah awak media meliput gejolak pemasangan spanduk serta penandatangan bersama antara pekerja bus dan para pedagang. Imbasnya, kata Arip, suara penolakan kian nyaring. Sebelum pada akhirnya menjadi sunyi lantaran ada intervensi aparat serta pemerintah. Hal itu pula yang menyebabkan Arip enggan memakai nama asli.

“Belum ada keputusan resmi, kami tau-tau disuruh pindah. Kami, kan, harus persiapan relokasi dulu. Benahi tempat dan agen, kan, belum tersedia di sana. Kami harus mulai dari nol lagi. Ya istilahnya ngerintis lagi. Kabarnya [mulai pindah] awal tahun depan,” ujarnya.
Ingin Pembangunan, Bukan Dipindahkan
Lebih lanjut, Arip memperkirakan, ratusan bus akan terdampak pemindahan terminal itu. Ia bersama para pekerja bus lainnya menyesalkan rencana pemindahan yang terasa tergesa-gesa. Mestinya, mereka secara resmi mendapatkan informasi itu terlebih dahulu. Lalu ada sekira tiga bulan lebih untuk mempersiapkan pemindahan lokasi peron bus.
“Mending jangan pindah, mending ini dibenahi. Mudah-mudahan [dipertimbangkan]. Pemerintah jangan dipindahin lah. Pertama, ini terminal legendaris. Kedua, kami harus adaptasi dulu,” kata Arip.

Akan tetapi ia sadar diri sebagai rakyat kecil. Ia tak bisa bersuara lebih lantang lagi. Untuk sekadar memakai nama asli, ia sampai berpikir dua kali. Arip hanya berharap pemindahan dari Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwipanjang yang berjarak kurang lebih 10 kilometer itu, mesti dibarengi fasilitas memadai.
“Tapi kalau mungkin harus pindah, ya, apa boleh buat. Saya juga bingung. Cuman dampaknya kan bukan kami aja. Ada minibus juga pedagang yang harus ikut pindah. Harus pindah semua ke sana. Sedangkan di sana fasilitas belum tentu memadai,” sesalnya.
Alih-alih dipindahkan ke Leuwipanjang, para pedagang lebih berharap adanya pembangunan kawasan untuk mereka berdagang. Ialah Dede, satu di antara pedagang yang ikut menolak adanya pemindahan tersebut. Seperti halnya Arip, ia enggan memakai nama asli.
“Alim dipindahkeun [enggak mau dipindahin]. Kahoyong [harapan] mah selesai di Terminal Cicaheum. Lebih baik diperlebar saja, jangan dipindahkan ke Leuwipanjang,” ujar Dede kepada kontributor Tirto di kios dagangnya, beberapa waktu yang lalu.

Sebetulnya, kata Dede, kabar tentang pemindahan lokasi para pedagang sudah berembus beberapa tahun ke belakang. Namun terminal belum secara resmi ditetapkan pemerintah. Bahkan sempat ada kabar beredar, para pedagang dipindah ke wilayah Bandung Timur.
“Sudah berhembus sejak lama. Mulai dari [rencana] pemindahan ke Terminal Cibiru hingga kawasan Gedebage,” katanya.
Sambil memotong bahan-bahan masakan, ia memasang wajah penuh khawatir soal nasibnya nanti. Ia bilang, pemerintah belum tentu bisa menyediakan tempat yang lebih baik di terminal selanjutnya. Terlebih lahan di Terminal Leuwipanjang sudah cukup padat.
“Daripada dipindahin ke Leuwipanjang, mending diperlebar lagi lahan untuk para pedagang di Terminal Cicaheum. Karena di sana juga pasti sudah penuh pedagang, nanti ke sana, nasib belum jelas,” ulangnya.
Pemerintah Menanggapi Respon Penolakan
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menjanjikan pemindahan berjalan lancar. Pihaknya saat ini tengah mencari solusi terbaik dalam proses relokasi nanti. Diantaranya dengan memanfaatkan titik kawasan berorientasi transit (TOD).
“Kalau sampai jadi dipindahkan kan sepi. Ga ada yang beli kan. Nah tapi tidak mungkin TOD itu gak ada tempat orang ngumpul. Saya akan melihat lagi, nge-review lagi. Titik TOD mana yang bisa kami manfaatkan,” ungkap Farhan kepada wartawan di flyover Nurtanio, Kota Bandung, Jumat (12/12/25).
Ia memastikan, Pemkot Bandung bakal melihat peluang tersebut. Tidak menutup kemungkinan para pelaku UMKM dapat berdagang kembali dengan nyaman. Terlebih masyarakat yang terdampak pembangunan BRT, bukan hanya para pedagang, tetapi juga para juru parkir sekitar lokasi.
“Di sepanjang [pembangunan] jalur BRT di Kota Bandung itu harus kita selesaikan satu per satu. Tapi kan masalahnya nggak cuma di Cicaheum. Tidak hanya pekerjaan para jukir dan para PKL, tapi juga keberlangsungan bisnis para toko-toko yang ada di sepanjang jalan itu,” paparnya.
BRT merupakan proyek yang wajib dilaksanakan Pemkot Bandung. Pembangunan ini, kata Farhan, berdasarkan kesepakatan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintah pusat dengan gelontoran dana Bank Dunia.
“Memang PR [pekerjaan rumah] kita sekarang adalah melakukan sosialisasi. Coba kita dengerin dulu aspirasi masyarakat seperti apa. Kalau memang ternyata konsepnya nanti bisa menjadi feeder. Insya Allah sih bisa. Karena kita kan lagi percobaan tuh yang angkot feeder sama provinsi. Kelihatannya hasilnya bagus,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rasdian Setiadi menyebut penolakan yang terjadi di Terminal Cicaheum lantaran sosialisasi secara resmi belum dilakukan pemerintah. Ia menambahkan, kegiatan tersebut baru dijadwalkan pada minggu ini.
“Kalau selama ini karena belum disosialisasikan itu.Sehingga berasumsi, berkesimpulan sendiri. Dan nanti saya kumaha [bagaimana], kalau saya pindah ke situ, penghasilan saya kumaha,” ucap Rasdian kepada kontributor Tirto di flyover Nurtanio, Kota Bandung, Jumat (12/12/25).
“Ada pertimbangan karena nanti tumpang tindih. Ada depo BRT, terus ada [trayek] bus. Rencananya dipindah ke Leuwipanjang. Nanti kita sampaikan, kita sosialisasikan dalam waktu dekat. Kami berharap semuanya baik-baik saja. Karena bagaimanapun [masalah] pasti ada solusi,” tegasnya.
Proyek Mengancam Pedagang
Berdasarkan pemberitaan Tirto sebelumnya, proyek BRT adalah bagian dari program transportasi perkotaan nasional yang didukung Bank Dunia. Tujuannya untuk meningkatkan layanan angkutan umum massal, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sekaligus menekan angka kemacetan di Bandung Raya.
Di tahap awal, jalur BRT Bandung direncanakan membentang sekitar 21 km dengan 38 halte. Layanan ini ditargetkan beroperasi penuh pada 2026, seiring dengan penyelesaian infrastruktur dan penataan kawasan sekitar koridor.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, tak menampik bahwa PKL di sepanjang area BRT akan digusur untuk menyukseskan proyek pemerintah pusat yang didanai Word Bank itu.
"Mau tidak mau harus kami tertibkan. Tetapi, tetap kami memanusiakan manusia. Kalau memang ada tempat, kami relokasi. Tapi kalau tidak ada, mau bagaimana lagi?" kata Erwin kepada Tirto saat ditemui di SD Negeri 90, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, pada Senin (25/8/2025).
Erwin merinci, ada sebanyak 1.500-an lebih pedagang yang terancam kena gusur. Angka tersebut berdasarkan catatan perwakilan World Bank. Sementara data yang dihimpun Pemkot Bandung, ada sekitar 700-an PKL yang akan terdampak pembanguna halte BRT.
Namun dirinya memastikan para PKL sudah diberi imbauan soal penertiban tersebut, serta informasi terkait 38 titik yang jadi lokasi pembangunan. Gejolak masyarakat, kata dia, pasti bakal ada. Namun pihaknya optimis mampu menyelesaikan masalah ini.
"Intinya kami memanusiakan manusia, berpegang pada Perda Kemiskinan Pasal 14 poin A. Warga Bandung berhak mendapatkan sandang, pangan, dan perumahan," tegas Erwin yang selaku Ketua Pembina PKL Kota Bandung itu.
Tuai Kecaman Pegiat UMKM
Ketua Umum Asosiasi Pekerja dan Pedagang Kaki Lima (APPKL) Kota Bandung, Iwan Suherman, mengecam wacana penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Pihaknya menolak tegas penggusur ribuan PKL imbas pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung yang bakal mulai September 2025.
"Kalau kekeuh ingin, ini bukan menertibkan, tapi menggusur pedagang. Ya, jelas saya menolak. Jadi jangan juga Pemerintah Kota Bandung takut ditekan Bank Dunia pendana BRT," tegas Iwan saat dihubungi Tirto, Rabu (27/8/2025).
Iwan pun menyayangkan pemkot yang ambil langkah penggusuran. Apabila masih memungkinkan, seharusnya pemkot mengupayakan penertiban tanpa menggusur. Di antaranya, bisa dengan penataan lokasi pedagang.
"Prinsipnya (BRT) setuju. Akan tetapi kalau misalnya rencana BRT ingin misalnya menggusur pedagang, saya menolak. Apa tidak bisa diintegrasikan? BRT berjalan dan yang dagang tetap," saran Iwan.
Alih-alih penggusuran yang berkedok penertiban, menurut Iwan, pemerintah mesti persiapkan langkah lebih baik dan disesuaikan. Kendati belum ada pedagang yang digusur, ia sudah berkomunikasi dengan para pedagang untuk tetap tenang.
"Enak saja maen gusur-gusur karena tekanan Bank Dunia, nasionalisme saya terpanggil. Gini Kang, bukan masalah banyak dan tidak, satu orang pun harus diperhatikan. Penyelesaian harus manusiawi. Apalagi ini ribuan," sesal Iwan.
"Mencari lapangan pekerjaan sedang sulit-sulitnya, PHK di mana-mana, masa harus menambah pengangguran. Ngaco. Direlokasi juga tidak bisa. Ditata saja. BRT berjalan, pedagang berjalan. Apa, sih, susahnya?" lontarnya.
Masuk tirto.id

































