Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Umum Asosiasi Pekerja dan Pedagang Kaki Lima (APPKL) Kota Bandung, Iwan Suherman, mengecam wacana penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Pihaknya menolak tegas penggusur ribuan PKL imbas pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung yang bakal mulai September 2025.
"Kalau kekeuh ingin, ini bukan menertibkan, tapi menggusur pedagang. Ya, jelas saya menolak. Jadi jangan juga Pemerintah Kota Bandung takut ditekan Bank Dunia pendana BRT," tegas Iwan saat dihubungi Tirto, Rabu (27/8/2025).
Iwan pun menyayangkan pemkot yang ambil langkah penggusuran. Apabila masih memungkinkan, seharusnya pemkot mengupayakan penertiban tanpa menggusur. Di antaranya, bisa dengan penataan lokasi pedagang.
"Prinsipnya (BRT) setuju. Akan tetapi kalau misalnya rencana BRT ingin misalnya menggusur pedagang, saya menolak. Apa tidak bisa diintegrasikan? BRT berjalan dan yang dagang tetap," saran Iwan.
Alih-alih penggusuran yang berkedok penertiban, menurut Iwan, pemerintah mesti persiapkan langkah lebih baik dan disesuaikan. Kendati belum ada pedagang yang digusur, ia sudah berkomunikasi dengan para pedagang untuk tetap tenang.
"Enak saja maen gusur-gusur karena tekanan Bank Dunia, nasionalisme saya terpanggil. Gini Kang, bukan masalah banyak dan tidak, satu orang pun harus diperhatikan. Penyelesaian harus manusiawi. Apalagi ini ribuan," sesal Iwan.
"Mencari lapangan pekerjaan sedang sulit-sulitnya, PHK di mana-mana, masa harus menambah pengangguran. Ngaco. Direlokasi juga tidak bisa. Ditata saja. BRT berjalan, pedagang berjalan. Apa, sih, susahnya?" lontarnya.
Sementara itu, saat disinggung perihal imbauan dari Pemkot Bandung, ia membeberkan para pedagang belum mendapatkan informasi apa pun terkait wacana penggusuran imbas pembangunan halte BRT Bandung.
"Harusnya ada sosialisasi sekarang. Saya ketua asosiasi saja tidak tahu. Enggak ada. Belum ada. [Harapan] kalau bisa diintegrasikan. Kepentingan keduanya berjalan. Kalau penggusuran saya menolak tegas," akunya.
Ia juga mengungkapkan, apabila wacana penggusuran dilakukan pemkot, para pedagang tak menutup kemungkinan akan unjuk rasa, yakni protes.
"Bukan sekadar aksi [disiapkan pedagang], nanti kami akan melawan sampai titik darah penghabisan. Ini urusan manusia," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mencatat ada sebanyak 1.500 PKL yang akan ditertibkan imbas dari pembangunan 38 halte BRT. Ribuan pedagang yang terkena dampak ini berada di sejumlah wilayah Caheum, pusat kota, hingga Cibeureum.
Penulis: Amad NZ
Editor: Siti Fatimah
