1.500 PKL Bakal Digusur Imbas Pembangunan Halte BRT Kota Bandung

tirto.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan segera memulai pembangunan koridor atau halte Bus Rapid Transit (BRT). Beriringan dengan itu, sekitar 1.500 pedagang kaki lima (PKL) terancam digusur imbas pembangunan 38 halte di sepanjang jalan Caheum hingga pusat kota.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, tak menampik bahwa PKL di sepanjang area BRT akan digusur untuk menyukseskan proyek pemerintah pusat yang didanai Word Bank itu.

"Mau tidak mau harus kami tertibkan. Tetapi, tetap kami memanusiakan manusia. Kalau memang ada tempat, kami relokasi. Tapi kalau tidak ada, mau bagaimana lagi?" kata Erwin kepada Tirto saat ditemui di SD Negeri 90, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, pada Senin (25/8/2025).

Erwin merinci, ada sebanyak 1.500-an lebih pedagang yang terancam kena gusur. Angka tersebut berdasarkan catatan perwakilan World Bank. Sementara data yang dihimpun Pemkot Bandung, ada sekitar 700-an PKL yang akan terdampak pembanguna halte BRT.

Kendati demikian, Pemkot Bandung masih menunggu rapat lanjutan dengan perwakilan World Bank. Rapat tersebut akan fokus membicarakan nasib para pedagang yang terancam ditertibkan pemkot. "September Insya Allah pembangunan, jadi harus ada keputusan Agustus ini," lontarnya.

Diketahui, proyek BRT bagian dari program transportasi perkotaan nasional yang didukung Bank Dunia. Tujuannya untuk meningkatkan layanan angkutan umum massal, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sekaligus menekan angka kemacetan di Bandung Raya.

Di tahap awal, jalur BRT Bandung direncanakan membentang sekitar 21 km dengan 38 halte. Layanan ini ditargetkan beroperasi penuh pada 2026, seiring dengan penyelesaian infrastruktur dan penataan kawasan sekitar koridor.

Erwin memastikan para PKL sudah diberi imbauan soal penertiban tersebut, serta informasi terkait 38 titik yang jadi lokasi pembangunan. Gejolak masyarakat, kata dia, pasti bakal ada. Namun pihaknya optimis mampu menyelesaikan masalah ini.

"Intinya kami memanusiakan manusia, berpegang pada Perda Kemiskinan Pasal 14 poin A. Warga Bandung berhak mendapatkan sandang, pangan, dan perumahan," tegas Erwin yang selaku Ketua Pembina PKL Kota Bandung itu.