Indeks Pembubaran Hti

Menkopolhukam Wiranto mengimbau polemik mengenai penolakan terhadap HTI di tengah masyarakat dihentikan. Dia meminta masyarakat menunggu saja langkah hukum pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut. 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan bentuk pelarangan aktivitas dakwah Islam. 

Said Aqil mengatakan buku adalah bagian dari diskursus keilmuan yang tidak boleh dibatasi di negara Indonesia. Karena, menurutnya, menyita buku sama halnya dengan melarang orang untuk belajar.

PBNU menganggap pembubaran HTI perlu disertai dengan langkah merangkul anggotanya. PBNU siap membantu pemerintah merangkul anggota HTI.

Agum Gumelar mengatakan, demokrasi Indonesia sedang menjadi perhatian dunia, untuk itu segala bentuk yang mengancam demokrasi harus dilawan dengan tegas.

"Pokoknya yang ekstrem, yang kanan dan yang kiri, harus dibubarkan," kata Said Aqil

Wiranto menyatakan langkah pemerintah untuk membubarkan HTI sudah melalui kajian panjang dan pertimbangan matang. Menurut dia, keputusan itu tidak diambil secara terburu-buru. 

Pemerintah harus menempuh beberapa tahap untuk membubarkan ormas, tidak bisa tiba-tiba dibubarkan begitu saja

Wiranto mengatakan, banyak ormas yang menolak kegiatan HTI karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik horisontal di masyarakat.

Menko Polhukam Wiranto mengaku sejak lama kerap memenuhi undangan HTI untuk mendatangi sejumlah acara Ormas tersebut dengan tujuan mengamati perkembangannya.

Kepala BIN menyebutkan HTI bukan gerakan dakwah. Di sejumlah negara berpenduduk muslim pun HTI telah dilarang keberadaannya.

Sejak berdiri di Indonesia dengan pusat di IPB, bergerak di bawah tanah dari 1980-an hingga masa reformasi, barulah pada tahun 2000 hingga sekarang HTI menjadi organisasi yang terbuka dan berkembang relatif cepat. Kini, pemerintahan Jokowi membidiknya sebagai organisasi yang "membahayakan keutuhan NKRI".

Meski mencita-citakan sistem politik berbasis hukum Islam, namun organisasi HT dilarang di banyak negara berpenduduk mayoritas muslim.

Sejak tersebar video ikrar mahasiswa pada sistem pemerintahan Islam di IPB, aktivitas HTI mulai dibatasi. Respons publik mulai ramai menolak HTI.

Mengapa organisasi yang mengusung jalan non-kekerasan, dan mengampanyekan gagasan khilafah, dianggap mengancam keamanan NKRI? Sebaliknya organisasi lain yang bertindak lebih ganas dibiarkan?

Guru Besar Filsafat di STF Driyarkara itu mengatakan ideologi atau paham yang tidak menghormati NKRI dengan Pancasila serta simbol-simbolnya tidak boleh diberi tempat di Indonesia.

Setelah menerima perwakilan HTI di kantornya, Fadli Zon sampaikan aspirasi HTI agar pemerintah meninjau ulang pembubaran organisasi tersebut.

Ketua DPR RI, Setya Novanto menyatakan mendukung langkah pemerintah yang berencana membubarkan HTI.

GP Ansor menyatakan bahwa Banser siap mendukung pemerintah membubarkan ormas-ormas yang diduga radikal dan anti terhadap keutuhan NKRI.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan berpendapat tindakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional.