Indeks Pembubaran Hti
Wiranto Minta Polemik Soal HTI di Masyarakat Diredam
Menkopolhukam Wiranto mengimbau polemik mengenai penolakan terhadap HTI di tengah masyarakat dihentikan. Dia meminta masyarakat menunggu saja langkah hukum pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut.
PBNU Tegaskan Pembubaran HTI Bukan Pelarangan Dakwah Islam
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan bentuk pelarangan aktivitas dakwah Islam.
PBNU Pastikan Tak Ada Pembredelan Buku Tentang HTI
Said Aqil mengatakan buku adalah bagian dari diskursus keilmuan yang tidak boleh dibatasi di negara Indonesia. Karena, menurutnya, menyita buku sama halnya dengan melarang orang untuk belajar.
PBNU Siap Bantu Pemerintah Merangkul Para Anggota HTI
PBNU menganggap pembubaran HTI perlu disertai dengan langkah merangkul anggotanya. PBNU siap membantu pemerintah merangkul anggota HTI.
Agum Gumelar Sebut Pembubaran HTI Lindungi Demokrasi
Agum Gumelar mengatakan, demokrasi Indonesia sedang menjadi perhatian dunia, untuk itu segala bentuk yang mengancam demokrasi harus dilawan dengan tegas.
Said Aqil: Ormas Ekstrem Kanan dan Kiri Harus Dibubarkan
"Pokoknya yang ekstrem, yang kanan dan yang kiri, harus dibubarkan," kata Said Aqil
Wiranto Sebut Langkah Pembubaran HTI Didasari Kajian Matang
Wiranto menyatakan langkah pemerintah untuk membubarkan HTI sudah melalui kajian panjang dan pertimbangan matang. Menurut dia, keputusan itu tidak diambil secara terburu-buru.
Pengamat Sebut Pemerintah Tak Bisa Tiba-tiba Bubarkan HTI
Pemerintah harus menempuh beberapa tahap untuk membubarkan ormas, tidak bisa tiba-tiba dibubarkan begitu saja
Menkopolhukam: Pemerintah Tak Mau Kompromi dengan HTI
Wiranto mengatakan, banyak ormas yang menolak kegiatan HTI karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik horisontal di masyarakat.
Wiranto Sebut Sejak Lama Amati Perkembangan HTI
Menko Polhukam Wiranto mengaku sejak lama kerap memenuhi undangan HTI untuk mendatangi sejumlah acara Ormas tersebut dengan tujuan mengamati perkembangannya.
Kepala BIN Sebut HTI Bukan Gerakan Dakwah Tapi Politik
Kepala BIN menyebutkan HTI bukan gerakan dakwah. Di sejumlah negara berpenduduk muslim pun HTI telah dilarang keberadaannya.
Negara-Negara yang Melarang Hizbut Tahrir
Meski mencita-citakan sistem politik berbasis hukum Islam, namun organisasi HT dilarang di banyak negara berpenduduk mayoritas muslim.
HTI Memakai Kampus dan GBK untuk Mempropagandakan Khilafah
Sejak tersebar video ikrar mahasiswa pada sistem pemerintahan Islam di IPB, aktivitas HTI mulai dibatasi. Respons publik mulai ramai menolak HTI.
Pilkada DKI Jakarta Berujung Pemberangusan HTI
Mengapa organisasi yang mengusung jalan non-kekerasan, dan mengampanyekan gagasan khilafah, dianggap mengancam keamanan NKRI? Sebaliknya organisasi lain yang bertindak lebih ganas dibiarkan?
Soal Rencana Pembubaran, Jubir HTI: "Kami akan Melawan"
Sejak berdiri di Indonesia dengan pusat di IPB, bergerak di bawah tanah dari 1980-an hingga masa reformasi, barulah pada tahun 2000 hingga sekarang HTI menjadi organisasi yang terbuka dan berkembang relatif cepat. Kini, pemerintahan Jokowi membidiknya sebagai organisasi yang "membahayakan keutuhan NKRI".
Franz Magnis Nilai Tepat Rencana Pemerintah Bubarkan HTI
Guru Besar Filsafat di STF Driyarkara itu mengatakan ideologi atau paham yang tidak menghormati NKRI dengan Pancasila serta simbol-simbolnya tidak boleh diberi tempat di Indonesia.
Fadli Zon Sebut HTI Organisasi yang Akui Pancasila
Setelah menerima perwakilan HTI di kantornya, Fadli Zon sampaikan aspirasi HTI agar pemerintah meninjau ulang pembubaran organisasi tersebut.
Pimpinan DPR Dukung Rencana Pemerintah Bubarkan HTI
Ketua DPR RI, Setya Novanto menyatakan mendukung langkah pemerintah yang berencana membubarkan HTI.
Banser Siap Dukung Pemerintah Bubarkan Ormas Anti NKRI
GP Ansor menyatakan bahwa Banser siap mendukung pemerintah membubarkan ormas-ormas yang diduga radikal dan anti terhadap keutuhan NKRI.
Kepala BIN Sebut Pembubaran HTI Sudah Benar Secara Hukum
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan berpendapat tindakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional.