tirto.id - Ketua DPR RI, Setya Novanto menyatakan mendukung langkah pemerintah yang berencana membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Terkait pembubaran HTI, saya justru berikan apresiasi kepada pemerintah karena tidak sesuai dengan UUD 1945," kata Novanto, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu (10/5/2017) seperti dikutip Antara.
Dia menilai rencana itu sebagai langkah cepat diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Novanto berpendapat publik di Indonesia sudah menilai masalah HTI itu harus segera diselesaikan.
"Masyarakat Indonesia melihat masalah HTI itu secepatnya harus dibubarkan. Karena itu, DPR mengapresiasi langkah pemerintah membubarkan HTI," ujar Novanto.
Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaikhul Islam Ali juga menyatakan mendukung rencana pemerintah membubarkan HTI. Dia beralasan ormas tersebut mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Mendukung penuh upaya dan langkah pemerintah dalam pembubaran HTI karena ormas tersebut bertujuan mengganti bentuk dan dasar negara," kata Syaikhul lewat keterangan tertulis pada hari ini.
Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor itu mengatakan proses pembubaran HTI harus terus dikawal sehingga proses peradilannya adil dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada awal pekan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah akan membubarkan HTI. "Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," kata Wiranto.
Hal itu disampaikan Wiranto usai bertemu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta.
Pihak HTI telah membantah tudingan bahwa kegiatan dan ideologi organisasinya bertentangan dengan dasar negara Indonesia. Mereka juga menolak tuduhan pemerintah yang menilai HTI tidak memberi peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.
Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto mengatakan ormasnya turut berkontribusi dalam pembangunan SDM Indonesia yang bertakwa dan berkarakter mulia.
Menurut dia, HTI selama ini juga terlibat dalam usaha mengkritisi berbagai peraturan perundangan liberal yang dinilai akan merugikan bangsa dan negara seperti UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal, UU Sisdiknas dan lainnya.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
