tirto.id - Lewat Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, pemerintahan Joko Widodo telah "mengambil langkah-langkah hukum secara tegas membubarkan HTI". Salah satu dari lima poin ini dinyatakan Wiranto, Senin lalu.
Terang pernyataan rencana membubarkan organisasi yang mengusung gagasan khilafah ini segera direspons oleh pengurus HTI. Jubir Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto berkata pemerintah "tak pernah mengirimkan teguran tertulis maupun berdialog", alih-alih langsung mengumumkan langkah pemberangusan itu ke media.
Ismail mengklaim HTI "sudah dibidik sejak lama" oleh pemerintah. Alasannya, keterlibatan organisasi ini dalam aksi-aksi jalanan dalam Pilkada DKI Jakarta yang mengusung "aksi bela Islam." Tujuan aksi ini menyeret Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama ke penjara dengan pasal penodaan agama dalam gelembung sentimen agama dan rasial, salah satu variabel yang meloloskan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Meski peran HTI minor dalam merencanakan aksi itu, menurut klaim Ismail, HTI termasuk organisasi yang memiliki banyak massa dan seketika "all out" saat turun di Jakarta. Dalam serangkaian aksi itu, sejak Oktober 2016 hingga Maret 2017, massa HTI "dikondisikan tidak berbuat macam-macam."
Menurut Ismail, baru pertama kali ini HTI mendapat tekanan dari pemerintah secara resmi. "Tak pernah ada saat SBY," katanya.
Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun pemerintahannya, menurut sejumlah laporan dari lembaga pemantau kebebasan beragama, melakukan pendekatan apa yang disebut "kerukunan umat beragama". Praktiknya, "mayoritas harus melindungi minoritas dan minoritas harus menghormati mayoritas." Lewat pendekatan ini, sejumlah kongregasi dipersulit mendirikan gereja, masjid-masjid Ahmadiyah disegel, dan pengikut Syiah dari Sampang diusir ke Sidoarjo. Ia juga menimpa minoritas keyakinan lain seperti Baha'i dan Gafatar.
Meski ada banyak organisasi massa yang terlibat dalam aksi-aksi vigilante dengan menyerang minoritas agama di bawah pemerintahan SBY, tetapi belakangan pemerintahan Jokowi justru membidik HTI. Dalam mencapai tujuannya, HTI memakai pendekatan non-kekerasan sekalipun propaganda mereka memicu orang makin sektarian, sebagaimana mereka menggunakan sarana demokrasi untuk tidak percaya pada sistem demokrasi.
Hizbut Tahrir, atau Partai Pembebasan dalam bahasa Indonesia, adalah partai politik transnasional. Namun di Indonesia, ia berbadan hukum perkumpulan sebagai ormas.
“Jadi sebenarnya kami ini sudah partai politik, minus representasi,” ujar Ismail Yusanto di kantor Pengurus Pusat HTI, 8 Mei lalu, ketika pemerintah mengumumkan rencana pembubaran HTI.
Apa respons HTI setelah hari ini Wiranto menyatakan akan membubarkan HTI?
Kami sebenarnya lebih banyak menunggu karena kami sendiri bertanya-tanya juga, "Sebenarnya masalahnya di mana?" Sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kalau disebut Hizbut Tahrir melanggar hukum, melanggar hukum di mana? Apa yang dilanggar? Enggak ada keterangannya. Karena itu kami wait and see saja.
Sebelumnya ada pemanggilan untuk konsultasi atau dimintai keterangan?
Enggak ada. Jadi kalau menurut undang-undang mengenai pembubaran Ormas, diputuskan melalui pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu setelah melalui tahap-tahap SP1, SP2, pembekuan.
Apa tanggapan Anda mengapa pemerintah membidik HTI?
Sebenarnya kami merasa bahwa kami dibidik sejak lama. Kajian 2010 sudah kami baca. Lalu kami sudah konfirmasikan ke Pak Wamenhan Sjafrie (Sjamsoeddin). Kata beliau, hanya sebatas kajian, tidak ada tindakan.
(Catatan: dokumen tahun 2010 berjudul “Menghidupkan Kembali Kekhalifahan di Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia, Strategi Mobilisasi dan Dampaknya Bagi Indonesia” dengan logo TNI menyebar di dunia maya sesudah Aksi 2 Desember 2016. Isinya menguliti gerakan HTI dan saran untuk pemerintah membubarkan HTI)
Bagaimana keterlibatan HTI di aksi bela Islam?
Officially, aksi bela Islam itu digerakkan GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI. Hizbut Tahrir sebenarnya perannya tidak besar, bahkan sangat minim di situ. Itu kami mengakui secara kelembagaan. Tapi ketika aksi memang kami ikut, all out. Karena itulah maka tampak banyak sekali.
Kami, kan, bertanya-tanya: Kalau kami salah, salahnya di mana? Dalam kasus apa? Hizbut Tahrir itu tidak punya catatan kriminal, tidak ada catatan pelanggaran. Hizbut Tahrir, kan, di dalam dakwahnya itu dengan prinsip non-kekerasan. Semua dakwah berjalan dengan damai, tertib, lancar, mengikuti prosedur. Saya kira polisi lebih tahu itu.
Bagaimana dengan tudingan pemerintah bahwa aktivitas HTI telah menimbulkan "benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI"?
Kalau makar, sejauh yang saya ikuti enggak pernah ada (tuduhan) ke kami. Yang ada itu (tudingan) anti-Pancasila, mengancam NKRI, nah gitu-gitu. Itu suatu tudingan yang absurd. Itu politis. Sebab kami bisa mempertanyakan banyak hal di negeri ini terkait kesesuaiannya dengan Pancasila. Menista Alquran itu apakah sesuai dengan Pancasila.? Melindungi penista apa sesuai dengan Pancasila? Peradilan yang tidak adil apa sesuai Pancasila? Menghambat kegiatan dakwah apakah sesuai dengan Pancasila? Melarang tegaknya syariat apa sesuai dengan Pancasila? Membubarkan HTI itu apa sesuai dengan Pancasila?
Soal tudingan menghasut kebencian dan propaganda HTI yang menentang pemimpin kafir?
Buktikan saja ujaran kebencian mana yang dimaksud. Hizbut Tahrir tidak seperti itu. Kalau kami kritik, kami kritik kapitalisme, kritik ke sosialisme, kritik kepada pemerintah.
Haram memilih pemimpin kafir, itu bukan kebencian, itu ajaran. Bahkan muktamar NU Lirboyo pun menyebut begitu. Jadi ini labeling soal ujaran kebencian, intoleransi. Intoleransi yang mana coba? Hizbut Tahrir itu tidak pernah mengganggu siapa pun, malah kami diganggu. Jadi yang intoleran yang mana.
Tentang muktamar NU Lirboyo, sila baca: Memahami Bahtsul Masail GP Ansor Soal Pemimpin Non-Muslim
Mengapa HTI mengkritik soal demokrasi dan mempromosikan khilafah di Indonesia?
Demokrasi mendapat kritik itu biasa. Bukan hanya kami, orang-orang di Barat juga mengkritik demokrasi. Maka aneh ada orang merasa tersinggung ketika demokrasi dikritik.
HTI kerap menggunakan fasilitas-fasilitas umum untuk mengampanyekan khilafah. Apa itu strategi HTI?
Ini sederhana saja, karena ini kegiatan dakwah mestinya di mana saja enggak ada masalah. Selama ini kami hubungannya profesional. Balai Sudirman bayar. Di Gelora Bung Karno (GBK) kami bayar.
Sejak kapan pakai GBK?
Tahun 2007 pertama. Pengelola GBK senang sekali. Tertib, enggak ada bangku rusak. Mereka bilang ini acara pertama kali yang memenuhi GBK setelah Piala Asia dengan Irak.
Kalau di negara asalnya Hizbut Tahrir adalah partai. Mengapa di Indonesia berubah ormas?
Enggak berubah. Sebenarnya tetap partai. Cuma di dalam konteks Indonesia, di dalam kerangka gerak kami di Indonesia, kami menempatkan diri sebagai ormas. Karena situasi dan kondisi kami memungkinkan hal itu.
Kenapa tidak mendirikan partai?
Kalau kita bicara tentang partai politik, kan disebutkan fungsi partai politik ada empat: edukasi, agregasi, artikulasi, dan representasi. Dari empat ini, Hizbut Tahrir melakukan tiga: edukasi politik, agregasi (menggumpalkan ide di masyarakat), artikulasi (menyuarakan). Hanya belum representasi. Jadi sebenarnya kami ini sudah partai politik, minus representasi.
Karena berada dalam sistem demokrasi?
Bukan. Memang kami tidak mengambil itu. Sebenarnya kami punya pengalaman di Lebanon pernah ikut Pemilu. Tapi masalahnya, kami merasa inilah langkah yang paling tepat berdakwah di Indonesia. Kalau partai politik mengikuti Pemilu, itu pasti ditangkapnya sekadar mau berebut kekuasaan atau kursi jadi tidak diterima secara utuh.
Sebagai partai, pasti ada pengaderan, bagaimana prosesnya?
Pengaderannya biasa (lewat) pengajian-pengajian. Perekrutan dari kampus, salah satu. Memang kami awalnya dari kampus. Saya dari kampus, dari UGM. Kampus menjadi salah satu sentral, bukan hanya Hizbut Tahrir. Bukan sesuatu yang aneh. Hizbut Tahrir dipersoalkan seolah-olah seram.
Kapan HTI akan benar-benar didaftarkan menjadi partai politik?
Nanti kita lihat. Kita merasa lebih bermanfaat begini, bebas ke mana-mana.
Ada berapa DPD, DPW, DPC HTI saat ini?
Kalau provinsi ada 34 provinsi, kalau kota/ kabupaten ada lebih dari 300.
Soal kritik HTI terhadap demokrasi, apa poin utamanya?
Poin utamanya pada ide kedaulatan. Kalau demokrasi mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya. Ini kami bilang bertentangan 180 derajat dengan ajaran Islam. Karena menurut ajaran Islam, hak membuat hukum itu hanya milik Allah, yang menetapkan halal dan haram itu, kan, Allah. Manusia itu bukan pembuat hukum, manusia itu pelaksana hukum. Di situ kritik utama Hizbut Tahrir terhadap demokrasi.
Soal musyawarah, apa HTI tidak melakukannya?
Islam juga mengajarkan musyawarah. Kalau dalam Islam, musyawarah itu ada tempatnya. Tidak semuanya dimusyawarahkan.
Pengambilan keputusan dalam Islam itu ada tiga. Pertama masalah Tasrik. Kedua, masalah keahlian. Ketiga, masalah teknis pelaksanaan. Kalau masalah Tasrik kembali kepada ketentuan syariat, ketentuan Alquran dan hadis. Menunggu wahyu.
Kedua, keahlian, juga tidak ditentukan dalam musyawarah melainkan pendapat para ahli. Ketiga, teknis pelaksanaan Tasrik, baru musyawarah.
Jadi itu kedudukan musyawarah. Boleh musyawarah dengan anak-istri, nanti mau salat zuhur di mana. Tapi jangan sekali-kali musyawarah: hari ini kita salat atau tidak. Di situ bedanya. Di situ kritik Hizbut Tahrir. Kenapa orang marah dengan itu? Hizbut Tahrir anti-demokrasi—lho, lha iya, itu jelas bertentangan dengan agama Islam, kok.
Hizbut Tahrir mengafirkan? Lah, itu yang keliru. Enggak pernah Hizbut Tahrir mengafirkan. Hizbut Tahrir datang untuk mengislamkan orang kafir, bukan mengafirkan orang Islam.
Pendanaan HTI dari mana sumbernya?
Iuran. Kok pada enggak percaya? Itu yang disebut crowdfunding. Kami beli gedung (Kantor Pusat HTI di Jakarta) ini iuran.
Dapat dana dari Hizbut Tahrir internasional?
Tidak ada. Iuran. Kami kalau ada kegiatan itu bayar gedungnya. Cuma karena semua-muanya diatur sendiri, jadi simpel. Gelora Bung Karno, misalnya, kalau orang biasa mungkin habis Rp10 miliar sampai Rp15 miliar. Kami? Paling Rp2 miliar sampai Rp3 miliar cukup. Peserta kan enggak perlu dibayar, mereka bayar tiket.
Tahun 2006 HTI mendapat SK Kemendagri, tapi tidak diperpanjang. Lalu pada 2014 HTI mendaftar ke Kemenkum HAM. Mengapa?
Undang-undang yang mengatakan begitu. Jadi, setelah 2013 terbit undang-undang ormas, di sana diamanatkan ormas harus mengikuti undang-undang itu. Undang-undang itu mengatakan ormas ada badan hukum perkumpulan dan yayasan. Karenanya kami tidak terdaftar di Kemendagri. Itu karena undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang itu menempatkan Kemendagri tidak ada lagi hubungannya dengan ormas.
Apa perbedaan tekanan politik ke HTI di masa SBY dan masa Jokowi?
Pak SBY tidak ada tekanan dulu. Sekarang banyak, ampun dah. Sebelum ini enggak ada, malah baru-baru ini saja. Seperti yang Anda bilang, setelah aksi 212.
Apa mungkin pemerintah khawatir terkait agenda HTI di Indonesia terkait negara khilafah?
Kan tadi saya bilang ada dua. Soal ajaran dan perubahan. Hizbut Tahrir ini bergerak di soal ajaran. Mengenai perubahan kan sudah konstelasi politik. Sejujurnya HTI tidak punya alat politik. Di mana ditakutinnya coba?
Menjelang 2019 ada perebutan massa Islam untuk raih dukungan politik...
Saya tidak tahu, ya. Tapi kalau dengan background yang saya ceritakan, saya kira memang ada ketakutan terhadap Islam. Ketakutan terhadap Islam kanan. Ini sebenarnya stereotiping lama soal Islam kanan. Jadi pemerintah memandang pakai kacamata lama.
Maksud kacamata lama?
Kan ada Islam moderat, Islam radikal. Ekstrem kiri PKI, ekstrem kanan Islam. Sekarang dibagi lagi Islam moderat dan Islam radikal. Ini pandangan lama yang stereotiping, selalu menempatkan Islam kanan ini sebagai momok. Itu tidak pernah dianggap sebagai sahabat. Padahal aksi 212, 411 sampai aksi terakhir kurang bukti apa?
Andai kemarin 212 kami bukan belok kiri tapi belok kanan, itu selesai. Apa yang bisa menghambat kami belok kanan? Tentara punya berapa peluru? Tapi, kan, kami tidak melakukan itu. Itu kurang bukti apa. Itu kebencian. Ya kalau sudah benci, kan, orang tidak perlu penjelasan.
Tanggapan Anda soal tudingan propaganda HTI yang membuat orang makin radikal, ikut ISIS, terlibat dalam terorisme dan kekerasan?
Tidak ada catatan Hizbut Tahrir terlibat kelompok teroris dan ISIS. Hari kedua atau ketiga setelah ISIS deklarasi, Hizbut Tahrir mengeluarkan pernyataan resmi, bahwa Hizbut Tahrir menolak deklarasi itu. Karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat.
Seperti apa sikap Hizbut Tahrir terhadap terorisme?
Kami tegas sekali menolak terorisme. Islam melarang membunuh orang tanpa hak, merusak milik umum, apalagi sampai menimbulkan ketakutan yang meluas.
Cuma kami juga memberikan catatan: teroris itu ada dua. Ada teroris asli atau fabricated terorisme. Yang terjadi di Indonesia kami menengarai ada fabricated terorisme, terorisme jadi-jadian. Sebab kalau terorisme itu spiritnya perang melawan Amerika, kenapa tidak ada bom yang meledak di instalasi penting Amerika di Jakarta?
Perspektif HTI terkait ziarah, misalnya?
Kalau ziarah kubur, kan, memang dianjurkan oleh nabi. Dulu aku memang melarang, tapi sekarang silakan. Ziarah kubur itu penting untuk mendoakan dan mengingatkan kita bahwa akan mati. Kalau khaul, perayaan kematian, mereka punya dasar sendiri. Tapi kami tidak pernah mau memasuki area soal itu.
Apa benar tidak ada pertentangan terhadap kultur NU, mulai dari ziarah kubur dan macam-macamnya itu dengan HTI?
Hizbut Tahrir tidak pernah mencampuri soal yang gitu-gitu.
Kalau benar-benar dibubarkan, apa langkah HTI?
Ya kami akan melawan, itu pasti. Mestinya, kan, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang. Kalau pemerintah bilang tidak boleh ada ujaran kebencian, ya pemerintah harus contohin tidak ada ujaran kebencian, jangan ngata-ngatain ormas-ormas dengan segala macam yang menimbulkan kebencian. Kalau pemerintah bilang jangan ada lagi intoleransi, pemerintah ya harus toleran, kalau begini kan pemerintah tidak toleran main bubarin begitu saja.
Sudah menyiapkan langkah antisipasi melawan rencana pembubaran?
Belum. Sebenarnya kami punya hubungan dengan banyak partai. Apalagi dengan Gerindra dan PKS.
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Fahri Salam
