Indeks Pembubaran Hti

Masalah pembubaran ormas telah diatur dalam pasal 70 UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas, yakni permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum, diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Kejaksaan Negeri hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM.

Pada dekade 1980an, publik Indonesia diramaikan wacana pemerintah Pancasila sebagai asas tunggal. Organisasi dan partai politik pun mau tidak mau harus menerima UU Nomor 3/1985. Atau bubar.

Zulkifli Hasan mendukung pembubaran HTI jika memang terbukti kegiatan-kegiatan yang dijalankannya tidak sesuai dengan konstitusi apalagi Pancasila.

Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa pembubaran ormas HTI akan melalui jalur hukum. HTI dianggap tidak memberikan peran positif untuk pembangunan nasional.

HTI akan melakukan perlawanan hukum terkait rencana pemerintah membubarkan organisasi tersebut.

Ismail mengatakan, saat ini HTI sedang menyiapkan perlawanan hukum, namun dia masih belum bisa merincikan bentuk perlawanan hukum tersebut terkait rencana pembubaran tersebut.

Menag menilai pembubaran HTI bukan pemerintah menghalangi kegiatan dakwah Islam.

Selain dengan ormas lokal seperti Nahdlatul Ulama, HTI pun acap kali berseberangan dengan gerakan trans-nasional seperti Tarbiyah atau Wahabi.

Ronald Rofiandri menilai bahwa di dalam Undang-Undang Ormas tidak ada sanksi pembubaran terhadap ormas.

Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyesalkan keputusan pemerintah akan membubarkan organisasi HTI yang legal dan tidak pernah melanggar hukum.

Setara Institute mengatakan Kemenkumham dan Kemendagri harus memulai langkah-langkah sebagaimana diatur dalam UU 17/2013 tentang Ormas.

Pemerintah menyatakan akan membubarkan HTI. Namun pembubaran tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mempertanyakan relevansi sistem pemerintahan khilafah Islamiyah di era Indonesia dan dunia saat ini.

Yasonna mengatakan, guna melakukan pembubaran terhadap HTI, pihaknya berkoordinasi dengan Kemenpolhukam, Kementerian Dalam Negeri dan Polri.

Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang aktivitas HTI, Polri menemukan banyak kalangan yang menolak kehadiran ormas tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan mengambil upaya hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

HTI masuk ke Indonesia pada 1983 oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Ia memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan.

Menkopolhukam menjelaskan bahwa keputusan pembubaran itu dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI.

Pemerintah akan membubarkan ormas HTI sebagai langkah untuk mengarahkan mereka dalam koridor yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Ormas.

NU dan GP Ansor mendukung penuh pembubaran HTI karena dinilai bertentangan dengan ideologi pancasila.