tirto.id - Berbeda dengan ormas-ormas Islam lain di Indonesia, Hizbut Tahrir (HT) adalah ormas islam yang bersifat transnasional. Di situs resmi mereka mengklaim memiliki jejaring lebih dari 40 negara, termasuk di negara-negara barat seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia. Tujuan akhir dari gerakan Hizb adalah memiliki sistem dan kepemimpinan yang sama, yakni syariah dan Khilafah. Dua hal ini berlaku secara global.
Konsep mengeret Islam ke ranah politik dengan gerakan trans-nasional juga sebetulnya dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dengan gerakan tarbiyah yang diinisiasi oleh Hasan Al Bana.
Berbeda dengan HTI yang enggan terlibat secara langsung dalam proses politik dalam sistem demokrasi seperti Pemilu, Ikhwanul Muslimin cenderung menerima pembauran politik di tiap negara dan membentuk partai politik seperti di Turki lewat AKP, Palestina lewat HAMAS, Yordania dengan Islamic Action Front (IAF), Al-Jazair dengan the Front islamique du salut (FIS), Malaysia dengan Pan-Malaysian Islamic Party (PAS). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak pernah secara resmi mengakui pengaruh Ikhwanul Muslimin, namun sejumlah pihak -- misalnya salah seorang pendiri PKS yaitu Yusuf Supendi-- mengakuinya.
Dalam soal konsep khilafah dan syariah, Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir berseberangan. Pertentangan ini biasanya berujung pada konflik dan debat di antara mereka.
Di Indonesia, langkah moderat dan kompromis terhadap demokrasi yang dilakukan PKS biasanya menuai kritikan dari HTI. Begitupun sebaliknya, orang-orang tarbiyah acap kali menyindir mimpi Khilafah para sya'bab HTI yang dianggap terlalu utopis.
Pada Majalah Sabili No. 21 TH XVII 13 Mei 2010/28 Jumadil Awal 1431 H, halaman. 50-57 terpampang tulisan dengan judul: “Menguak Hizbut Tahrir”. Tulisan itu cukup membuat merah kuping kader-kader HTI. Sabili adalah majalah salah satu corong gerakan tarbiyah di Indonesia.
Pada artikel itu, Sabili menulis beberapa poin yang cukup polemis, di antaranya menyebut Hizbut Tahrir memperbolehkan melihat gambar porno, mencium wanita asing serta menjadikan orang kafir anggota sebagai anggota. Tudingan dari Sabili ini langsung dibalas oleh HTI dalam majalah resmi mereka Al-Waei edisi Juli 2010.
Polemik yang sama juga terjadi pada 2015 silam. Kala itu HTI menerbitkan sebuah artikel berjudul "Pepesan Kosong Pilkada serentak" dalam buletin jumat Al-Islam yang terbit 3 Desember 2015 lalu. Isi tulisan ini ditengarai mendorong orang memilih Golput. Mantan Menpora dan kader PKS, Adyaksa Dault, menanggapi tulisan HTI itu dengan tanggapan keras lewat sebuah artikel.
"Islam tidak melarang seorang muslim memimpin negara meskipun negaranya belum Islami, contohnya at- Thufail bin Amru Addausi setelah masuk Islam tetap memimpin walaupun sebagian rakyatnya masih keberatan dengan diterapkan larangan perzinahan atas mereka," tulis Adyaksa.
"Lalu ada pemimpin Islam yg punya peluang untuk memenangkan Pilkada demi perjuangan Al Islam lalu kalian dengan mudahnya mengeluarkan brosur selebaran yg mengatakan kalau Pilkada atau Pemilu itu pepesan kosong," lanjut Adyaksa.
Selain gerakan tarbiyah, HTI pun sering berfriksi dengan kelompok Salafi. Sama seperti Ikhwanul Muslimin, gerakan yang acap disebut Wahabi ini adalah gerakan transnasional. Bedanya Wahabi selalu berusaha menjauh dari pelbagai urusan politik.
Menyamakan HTI dengan Wahabi adalah kesalahan karena ada friksi mendasar di antara keduanya. Abdul Hakim Amir Abdat, salah seorang ulama gerakan Salafi, dalam buku Syarah Aqidah Salaf bahkan menyebut Hizbut Tahrir sebagai Mu'atazilah gaya baru.
HTI pun tampaknya enggan disamakan dengan Wahabi. Di Majalah Al-Waie edisi Juli 2009, Hizbut Tahrir secara resmi mengeluarkan pernyataan dalam sebuah artikel berjudul "Hizbut Tahrir Bukan Wahabi". Pada artikel itu secara gamblang Hizbut Tahrir tak segan menyebut Wahabi adalah salah satu gerakan pion untuk merebut kekuasaan.
"Dari fakta ini jelas sekali, bahwa Wahabi (Salafi) ikut membidani lahirnya Kerajaan Arab Saudi. Karena itu, tidak aneh jika kemudian Wahabi (Salafi) senantiasa menjadi pendukung kekuasaan Ibn Saud sekalipun Wahabi (Salafi) bukan merupakan gerakan politik," tulis isi pernyataan artikel itu. Isi lengkap artikel itu Anda bisa baca di sini.
Penulis: Aqwam Fiazmi Hanifan
Editor: Zen RS
