Indeks Mahkamah Konstitusi

Veri Junaidi menilai hakim MK telah memiliki putusan atas sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, karena mengeluarkan jadwal pembacaan putusan pada Kamis (27/6/2019) siang. 

MK pernah menganulir aturan hukum yang melarang warga yang dianggap terlibat Partai Komunis Indonesia menjadi calon anggota legislatif.

Tim Prabowo siap menerima apa pun yang diputus MK. Menurut pengamat, sikap itu bisa dikategorikan pasrah.

Bawaslu, KPU, juga DKPP, boleh-boleh saja datang ke acara tim sukses, sepanjang itu berkaitan dengan sosialisasi pemilu.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyampaikan putusan hakim MK terkait PHPU Pilpres 2019 masih sesuai dengan jadwal semula.

"Sepanjang aparat kepolisian beserta TNI bisa jaga keamanan, saya kira nggak akan mempan menekan MK," tandas Wakil Ketua TKN, Asrul Sani.

KPU menyatakan sudah menjadi kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu untuk memenuhi undangan di acara pelatihan calon saksi yang digelar oleh TKN. 

Sidang pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pilpres 2019 akan digelar Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni mendatang.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan putusan sidang sengketa Pilpres 2019 bisa saja dipercepat tergantung dengan kesiapan hakim.

Sejumlah catatan terkait sidang pilpres di MK disampaikan para ahli. Salah satunya bicara soal kemungkinan kecil gugatan diterima.

Kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas dan menutup sejumlah jalan di sekitar Gedung MK jika terjadi pergerakan massa saat pembacaan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019.  

Polda Metro Jaya menyatakan semua pihak dilarang menggelar aksi massa di jalanan depan Gedung MK. Pernyataan kepolisian itu merespons beredarnya poster acara Halalbihalal Akbar 212.

Bukti-bukti yang diajukan oleh kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK dinilai tidak kuat. 

Feri Amsari menilai pembatasan jumlah saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di MK tidak tepat. Namun, menurut Feri, pembatasan jumlah saksi memang harus dilakukan.  

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai proses persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK menjadi panggung politik bagi kubu Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf.

Feri Amsari menilai Majelis Hakim MK tidak tegas dalam menyikapi perbaikan materi gugatan dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga. 

Kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandiaga, Hendarsam Marantoko berharap video yang mereka serahkan dapat memengarui putusan majelis saat menggelar rapat permusyawaratan hakim.

Ahli dari pihak Jokowi-Ma'ruf menyatakan, keterangan SBY dibutuhkan untuk menguatkan dalil ketidaknetralan Polri, TNI, dan BIN dalam Pemilu.

Heru Widodo pernah menorehkan sejarah gemilang dalam karier hukumnya, yakni memenangkan uji materiil di Sidang MK pada 2017.

Saldi meyakini debat di forum persidangan akan akrab kembali usai persidangan karena sama-sama alumni UGM.