Indeks Mahkamah Konstitusi

Hakim MK langsung menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menentukan putusan sengketa Pilpres 2019 yang digelar pada 28 Juni 2019.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat berkelakar bahwa sidang MK pada hari ini seperti kontes debat para pakar hukum di Indonesia. 

Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Nasrullah menilai Eddy Hiariej tidak berpendapat selayaknya ahli dalam sidang MK melainkan "pengacara terselubung" Jokowi-Maruf. 

Pakar hukum pidana UGM, Eddy Hiariej mengungkapkan sejumlah kelemahan dalil yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga di sidang MK.

Ahli Hukum Administrasi Negara, yang diajukan oleh Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf di sidang MK, menilai dugaan pelanggaran TSM seharusnya dilaporkan ke Bawaslu atau disengketakan di PTUN. 

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyatakan rencana kubu 01 memidanakan saksi Beti Kristiana tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan hakim MK.

Iwan mencecar Anas soal adanya slide materi Hasto Kristiyanto dalam acara Training of Trainer. 

TKN menyatakan sejumlah poin dalam materi yang disampaikan Hasto Kristiyanto di pelatihan ToT calon saksi tidak bermasalah.

Saksi kedua yang dihadirkan tim hukum TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Anas Nashikin sempat lupa saat ditanya majelis hakim konstitusi nama Ketua TKN.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga ingin agar majelis hakim membacakan formulir keberatan dalam proses rekapitulasi pemilu.

Para saksi yang dihadirkan memberi keterangan tak konsisten dan malah memberi opini daripada menjelaskan fakta.

Saksi dari tim Jokowi-Ma'ruf, Candra Irawan, yang dihadirkan dalam sidang sengketa MK bercerita soal dinamika dan suasana saat dilakukan proses rekapitulasi nasional.

Tim Kampanye Nasional (TKN) menghadirkan dua saksi dan dua ahli dalam persidangan, Jumat (21/6/2019).

Sidang MK sengketa hasil Pilpres 2019 akan dilanjutkan pada hari ini, Jumat (21/6/2019) pukul 09.00 WIB yang dijadwalkan pemeriksaan saksi dan ahli dari tim hukum 01 Jokowi-Ma'ruf.

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan, situng KPU bukanlah penentu perolehan suara, namun penghitungan manual secara berjenjang. 

Hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna mendeskripsikan keterangan ahli seberapa kuat situng KPU dari serangan luar ibarat pepatah Tembok Cina.

Marsudi Wahyu Kisworo menyarankan Situng KPU menampilkan data sudah tervalidasi dan belum di halaman situs yang berbeda. 

Kuasa hukum Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan menanyakan kepada Marsudi soal kapan terakhir kali melakukan audit IT server KPU.

Polisi menyebutkan, tidak mungkin ada Aksi Akbar Super Damai Atraksi Islam dan Nasionalis yang dihadiri 12-21 juta orang saat sidang sengketa Pilpres 2019.

Saksi dan ahli dibedakan dalam KUHP. Tapi dalam sidang MK, saksi dari tim hukum Prabowo memberikan keterangan bak ahli.