Indeks Mahkamah Konstitusi

Plus Minus Cinta Satu Kantor
Hukum
Jumat, 19 Mei 2017

Plus Minus Cinta Satu Kantor

Beberapa perusahaan di Indonesia melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor. Kebijakan ini awalnya dianggap sudah lazim, sampai akhirnya ada orang-orang yang menggugat dasar hukum aturan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apakah cinta satu kantor selalu negatif?
Pendukung Ahok Klaim Kumpulkan 500 Ribu KTP
Hukum
Sabtu, 13 Mei 2017

Pendukung Ahok Klaim Kumpulkan 500 Ribu KTP

Pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) klaim sudah 500 ribu KTP terkumpul untuk membuat petisi yang akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
MK Minta Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Gayo Lues
Politik
Kamis, 27 Apr 2017

MK Minta Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Gayo Lues

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KIP Provinsi Aceh dan KIP Gayo Lues melaksanakan pemungutan suara ulang.
MK Tolak Gugatan Imam-Fadli di Pilkada Kota Yogyakarta
Hukum
Rabu, 26 Apr 2017

MK Tolak Gugatan Imam-Fadli di Pilkada Kota Yogyakarta

Hasil rekapitulasi penghitungan suara, pasangan calon nomor urut dua Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi mendapat 100.333 suara, sedangkan Imam Priyono dan Achmad Fadli mendapat 99.146 suara.
Saldi Isra Ungkap Visinya untuk Tegakkan Kembali Marwah MK
Hukum
Selasa, 11 Apr 2017

Saldi Isra Ungkap Visinya untuk Tegakkan Kembali Marwah MK

Hakim konstitusi baru pengganti Patrialis Akbar, yakni Saldi Isra bertekad mendorong kembalinya marwah Mahkamah Konstitusi yang merosot setelah didera kasus korupsi yang menjerat dua hakimnya. 
Saldi Isra Diambil Sumpah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi
Hukum
Selasa, 11 Apr 2017

Saldi Isra Diambil Sumpah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi

Saldi Isra mengucapkan sumpah ketika dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2017-2022 di Istana Negara, Selasa (11/4/2017).
Presiden Sudah Putuskan Calon Pengganti Patrialis Akbar
Hukum
Jumat, 7 Apr 2017

Presiden Sudah Putuskan Calon Pengganti Patrialis Akbar

"Presiden sudah memutuskan calon hakim Mahkamah Konstitusi setelah dilapori oleh Pansel, ada beberapa calon. Kemudian dipilih satu," kata Staf Khusus Presiden Johan Budi.
Patrialis Diperiksa Sebagai Saksi untuk Basuki Hariman
Hukum
Kamis, 6 Apr 2017

Patrialis Diperiksa Sebagai Saksi untuk Basuki Hariman

Patrialis Akbar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Basuki Hariman dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada Hakim Konstitusi.
Perda Bermasalah Kini Tak Bisa Lagi Ditertibkan Mendagri
Hukum
Kamis, 6 Apr 2017

Perda Bermasalah Kini Tak Bisa Lagi Ditertibkan Mendagri

Mendagri Tjahjo Kumolo menilai putusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda menghambat investasi.
MK Tolak Gugatan Rano-Embay di Sengketa Pilkada Banten
Hukum
Selasa, 4 Apr 2017

MK Tolak Gugatan Rano-Embay di Sengketa Pilkada Banten

MK menolak gugatan pasangan Rano Karno - Embay Mulya Syarief di sengketa hasil Pilkada Banten dengan alasan pasangan ini tidak memenuhi syarat sebagai penggugat.
Jokowi Perhatikan Rekam Jejak Saat Pilih Pengganti Patrialis
Hukum
Selasa, 4 Apr 2017

Jokowi Perhatikan Rekam Jejak Saat Pilih Pengganti Patrialis

Presiden Joko Widodo akan sangat mempertimbangkan faktor rekam jejak dalam memilih kandidat pengganti mantan Hakim Konstitusi yang terlibat kasus suap, Patrialis Akbar.
Pencuri Dokumen MK Hanya Menyasar Berkas Pilkada Dogiyai
Hukum
Senin, 27 Mar 2017

Pencuri Dokumen MK Hanya Menyasar Berkas Pilkada Dogiyai

Pihak kepolisian maupun Mahkamah Konstitusi mengklaim komplotan pencurian dokumen perkara pilkada hanya menyasar berkas sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua. Dokumen sengketa pilkada daerah lain yang sempat dicuri dikembalikan.
Memburu Pencuri Dokumen Sengketa Pilkada di MK
Hukum
Senin, 27 Mar 2017

Memburu Pencuri Dokumen Sengketa Pilkada di MK

Polisi menetapkan mantan Kasubag Humas MK sebagai tersangka pencurian dokumen sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua.
2 Sekuriti MK Diduga Mencuri Berkas Sengketa Pilkada Dogiyai
Hard news
Jumat, 24 Mar 2017

2 Sekuriti MK Diduga Mencuri Berkas Sengketa Pilkada Dogiyai

Dua sekuriti MK ditangkap polisi. Mereka diduga terlibat dalam pencurian berkas sengketa Pilkada. Motif pencurian belum diketahui.
Rano-Embay Gugat Hasil Pilkada Banten ke MK
Hukum
Kamis, 16 Mar 2017

Rano-Embay Gugat Hasil Pilkada Banten ke MK

Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief nekat menggugat hasil Pilkada Banten 2017 meskipun selisih perolehan suara mereka dengan rivalnya, Wahidin Halim-Andika Hazrumy, sebanyak 1,89 persen atau melebihi ambang batas syarat gugatan.
Dirut PT Pertani Diperiksa KPK Terkait Korupsi Patrialis
Hukum
Rabu, 15 Mar 2017

Dirut PT Pertani Diperiksa KPK Terkait Korupsi Patrialis

Direktur Utama PT Pertani Wahyu diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.
KPK Telusuri Alur Peristiwa Suap Lewat Sekretaris Patrialis
Hukum
Selasa, 14 Mar 2017

KPK Telusuri Alur Peristiwa Suap Lewat Sekretaris Patrialis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami alur peristiwa dan beberapa hal yang signifikan dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.
KPK Tindaklanjuti Pemeriksaan Kasus Patrialis Akbar
Hukum
Senin, 13 Mar 2017

KPK Tindaklanjuti Pemeriksaan Kasus Patrialis Akbar

KPK melakukan pemeriksaan terhadap Staf Mahkamah Konstitusi terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan Patrialis Akbar. Mantan hakim konstitusi itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS.
MK Diminta Gunakan Pengawas Luar Agar Lebih Kredibel
Hukum
Minggu, 12 Mar 2017

MK Diminta Gunakan Pengawas Luar Agar Lebih Kredibel

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta oleh sejumlah pihak, termasuk Kontras, untuk menggunakan pengawas eksternal agar pemilihan hakimnya bisa menghasilkan orang yang kredibel dan tak korup.
KPK: Kami Dilarang Dekat dengan Tersangka
Hukum
Jumat, 10 Mar 2017

KPK: Kami Dilarang Dekat dengan Tersangka

"Kami dilarang untuk dekat dengan tersangka, keluarga tersangka maupun pertemuan dengan kuasa hukum tersangka siapapun itu. Karena dari kami menutup akses komunikasi lobi-lobi di bawah meja," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.