Indeks Mahkamah Konstitusi

KPU menilai dalil kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK tidak membuktikan bahwa lembaga penyelenggara pemilu melakukan kecurangan. 

Prabowo-Sandiaga meminta ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 dan menuntut Jokowi-Maruf didiskualifikasi.

Meski menolak permohonan gugatan Tim Hukum Prabowo, Tim Hukum KPU tetap menghagai keputusan MK dan tetap akan menyiapkan jawaban.

Menurut Denny, yang dilawan Prabowo-Sandi bukan hanya Jokowi-Ma'ruf sebagai kandidat calon, tetapi juga posisi Joko Widodo sebagai presiden.

KPU RI menerima putusan MK terkait tambahan waktu perbaikan jawaban, meski hanya diberi 3 hari oleh majelis hakim.

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyatakan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf tidak sah karena ada sekitar 22 juta pemilih yang diduga siluman.

Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana menuding paslon Jokowi-Ma'ruf telah melakukan kecurangan TSM karena melibatkan BIN dan Polri.

KPU keberatan karena tim kuasa hukum 02 menggunakan permohonan gugatan yang diajukan tanggal 10 Juni 2019.

Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menekankan pihaknya akan menolak dalil tambahan paslon Prabowo-Sandi karena menyangkut substansi.

Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Maruf Amin Yusril Ihza Mahendra mempersoalkan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman yang mempersilakan BPN membaca gugatan perbaikan pada 10 Juni.

Ketua KPU Arief Budiman menilai permohonan gugatan dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres tidak menyasar kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. 

Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mengutip pendapat Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra dalam materi gugatan PHPU Pilpres 2019.

Menurut Yusril, kutipan tersebut sudah tidak relevan karena sudah diakomodir UU Pemilu yang baru, yakni UU No 7 tahun 2017.

Polisi mengatakan situasi di MK kondusif saat sidang sengketa Pilpres 2019.

Sidang MK sengketa Pilpres 2019 dapat disaksikan secara live streaming melalui saluran ofisial Mahkamah Konstitusi di YouTube.

Tim hukum Prabowo-Sandiaga mengutip pernyataan Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra saat membacakan permohonan gugatan di sidang PHPU MK.

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meyakini jika perbaikan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres 2019 tidak bisa dilakukan.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman menegaskan bahwa seluruh hakim konstitusi dan jajaran MK tetap independen dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilpres 2019.

Anggota tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Luhut Pangaribuan mengatakan pihaknya telah menyiapkan jawaban terkait perbaikan permohonan gugatan tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow merasa ragu imbauan dari capres 02, Prabowo Subianto untuk tidak melakukan aksi massa pada sidang sengketa pilpres di MK hari ini dipatuhi oleh pendukungnya.