Indeks Mahkamah Konstitusi

Hakim MK akan menanyakan langsung terkait dengan ancaman yang dialami saksi dan ahli dari BPN Prabowo-Sandi.

Saat menjawab gugatan kubu Prabowo-Sandi di MK, Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran netralitas Polri dan BIN di Pilpres 2019.  

Alasan hakim MK tak memenuhi perlindungan saksi BPN Prabowo-Sandi, karena saksi yang dilindungi LPSK berdasar kasus pidana.

Status Ma'ruf Amin lebih cocok diperkarakan di Bawaslu, lembaga yang bertugas menangani sengketa proses--bukan hasil--pemilu.

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf turut menjawab tuduhan kubu Prabowo-Sandiaga terkait Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon dalam sengketa hasil Pilpres 2019.

BW memandang, kesalahan jawaban justru menjadi hal baik. Sebab, pelanggaran semakin nyata dan jawaban tersebut menandakan ada pelanggaran pemilu.

Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa kubu Prabowo-Sandiaga tidak bisa menjelaskan secara gamblang soal PHPU dalam gugatannya.

Tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa pilpres yang diajukan oleh kubu Prabowo-Sandiaga.

KPU tidak mempermasalahkan posisi cawapres 01 KH Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Mandiri Syariah Mandiri (BSM).

Tim kuasa hukum KPU mempersoalkan tuduhan kubu Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan pemilu.

Tim kuasa hukum KPU menilai link berita tidak bisa dijadikan bukti sengketa Pemilu. Sebab, dasar hukum sengketa Pemilu 2019 tidak mengatur link sebagai dasar berita.

KPU menolak perbaikan permohonan Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019.

Sidang MK soal sengketa Pilpres 2019 bisa disaksikan melalui Youtube MK, TV One hingga Kompas TV.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyatakan siap mendengarkan jawaban dari pihak termohon yakni KPU, TKN Jokowi-Ma'ruf, dan Bawaslu.

Menjelang sidang sengketa Pilpres, pihak kepolisian telah menyiapkan 13.747 personel untuk mengamankan sidang di MK, Selasa (18/6/2019).

MK kembali menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 hari ini dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon.

Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf menilai materi gugatan yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga ke MK sulit untuk dibuktikan.  

Yusril mengkritik langkah Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga yang meminta bantuan ke LPSK. Dia curiga langkah itu untuk memunculkan kesan bahwa saksi-saksi BPN terancam. 

Yusril menyatakan Tim Hukum Jokowi-Maruf sudah menyiapkan eksepsi yang isinya meminta MK menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandiaga. 

Kepolisian mengalihkan arus lalu lintas di sekitar Gedung MK mulai Senin malam hingga Selasa besok.