Indeks Mahkamah Konstitusi
Perda Bermasalah Kini Tak Bisa Lagi Ditertibkan Mendagri
Mendagri Tjahjo Kumolo menilai putusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda menghambat investasi.
MK Tolak Gugatan Rano-Embay di Sengketa Pilkada Banten
MK menolak gugatan pasangan Rano Karno - Embay Mulya Syarief di sengketa hasil Pilkada Banten dengan alasan pasangan ini tidak memenuhi syarat sebagai penggugat.
Jokowi Perhatikan Rekam Jejak Saat Pilih Pengganti Patrialis
Presiden Joko Widodo akan sangat mempertimbangkan faktor rekam jejak dalam memilih kandidat pengganti mantan Hakim Konstitusi yang terlibat kasus suap, Patrialis Akbar.
Pencuri Dokumen MK Hanya Menyasar Berkas Pilkada Dogiyai
Pihak kepolisian maupun Mahkamah Konstitusi mengklaim komplotan pencurian dokumen perkara pilkada hanya menyasar berkas sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua. Dokumen sengketa pilkada daerah lain yang sempat dicuri dikembalikan.
Memburu Pencuri Dokumen Sengketa Pilkada di MK
Polisi menetapkan mantan Kasubag Humas MK sebagai tersangka pencurian dokumen sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua.
2 Sekuriti MK Diduga Mencuri Berkas Sengketa Pilkada Dogiyai
Dua sekuriti MK ditangkap polisi. Mereka diduga terlibat dalam pencurian berkas sengketa Pilkada. Motif pencurian belum diketahui.
Rano-Embay Gugat Hasil Pilkada Banten ke MK
Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief nekat menggugat hasil Pilkada Banten 2017 meskipun selisih perolehan suara mereka dengan rivalnya, Wahidin Halim-Andika Hazrumy, sebanyak 1,89 persen atau melebihi ambang batas syarat gugatan.
Dirut PT Pertani Diperiksa KPK Terkait Korupsi Patrialis
Direktur Utama PT Pertani Wahyu diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.
KPK Telusuri Alur Peristiwa Suap Lewat Sekretaris Patrialis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami alur peristiwa dan beberapa hal yang signifikan dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.
KPK Tindaklanjuti Pemeriksaan Kasus Patrialis Akbar
KPK melakukan pemeriksaan terhadap Staf Mahkamah Konstitusi terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan Patrialis Akbar. Mantan hakim konstitusi itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS.
MK Diminta Gunakan Pengawas Luar Agar Lebih Kredibel
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta oleh sejumlah pihak, termasuk Kontras, untuk menggunakan pengawas eksternal agar pemilihan hakimnya bisa menghasilkan orang yang kredibel dan tak korup.
KPK: Kami Dilarang Dekat dengan Tersangka
"Kami dilarang untuk dekat dengan tersangka, keluarga tersangka maupun pertemuan dengan kuasa hukum tersangka siapapun itu. Karena dari kami menutup akses komunikasi lobi-lobi di bawah meja," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.
Pansel Hakim MK Umumkan 12 Peserta Lolos Seleksi Tahap I
12 peserta lolos seleksi tahap pertama hakim Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk guru besar tata negara Universitas Andalas Saldi Isra dan mantan Kepala PPATK Muhammad Yusuf.
Pansel Minta Publik Soroti Rekam Jejak Pengganti Patrialis
Pansel Calon Hakim MK meminta publik memelototi rekam jejak para calon pengganti posisi mantan Hakim Konstitusi tersangka suap di KPK, Patrialis Akbar.
MK Bantah KPK Soal Hakim Konstitusi Mangkir Lapor LHKPN
Juru Bicara MK, Fajar Laksono membantah tudingan KPK bahwa ada lima Hakim Konstitusi yang mangkir serahkan laporan LHKPN terbarunya.
KPK Dalami Dugaan Hakim MK Lainnya Soal Suap Uji Materi
KPK mendalami apabila ada rapat-rapat lain yang melibatkan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembahasan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Lagi, KPK Ingatkan Hakim MK untuk Lapor LHKPN
Masih ada lima hakim MK yang hingga kini molor menyampaikan LHKPN. KPK ingatkan lagi para hakim MK untuk segera melaporkan kekayaan mereka.
Mahfud MD Sebut Hakim MK yang Tak Lapor LHKPN Langgar UU
Mantan Ketua MK, Mahfudh MD mengkritik para Hakim Konstitusi telah menyalahi Undang-Undang karena tak melaporkan LHKPK periodik dua tahunan tepat waktu.
Lima Hakim Konstitusi Belum Serahkan Laporan Kekayaan ke KPK
Ada lima Hakim Mahkamah Konstitusi yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbarunya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jejak Sengketa Pilkada di Bumi Jawara
Semenjak jadi daerah otonom dan berpisah dari Jawa Barat, Banten telah beberapa kali menggelar pemilihan kepala daerah di provinsi, kota, dan kabupaten. Semenjak itu pula, pilkada Banten jadi langganan perselisihan hasil pemilu hingga berakhir ke MK.