Indeks Mahkamah Konstitusi

Menurut Wiranto, pengajuan perlindungan saksi yang memberikan keterangan di MK diperbolehkan karena diatur dalam Undang-undang.

Menurut Nicholay, saksi-saksi ini sangat dibutuhkan untuk menguatkan bukti-bukti dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

Pembatasan saksi dan ahli ini mempertimbangkan aspek waktu proses sidang PHPU Pilpres yang hanya dilakukan selama 14 hari kerja

LPSK menyebut informasi tentang adanya ancaman ke hakim MK itu belum tentu benar.

Tim Pengacara Pabowo-Sandi akan menyurati MK untuk meminta izin menggunakan metode perlindungan saksi dari LPSK.

Mahkamah Konstitusi (MK) membantah isu yang beredar terkait adanya ancaman untuk hakim-hakim konstitusi.

Dahnil menilai yurisprudensi untuk mendiskualifikasikan paslon tersebut ada dan pernah dilakukan di beberapa daerah.

Sandiaga mengapresiasi kerja tim hukum BPN Prabowo-Sandi yang bekerja maksimal bahkan saat libur Lebaran untuk menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan sengketa Pilpres 2019 tak hanya soal menang dan kalah, tapi juga menegakkan sendi-sendi bernegara.

Handaka menjelaskan, perbedaan yang terjadi hari ini bisa jadi disebabkan karena berbagai pihak mau menahan diri.

Keberatan KPU dan TKN Jokowi-Ma'ruf terkait pembacaan dokumen gugatan baru sebanyak 15 petitum sengketa hasil Pilpres 2019.

KPU menilai dalil kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK tidak membuktikan bahwa lembaga penyelenggara pemilu melakukan kecurangan. 

Prabowo-Sandiaga meminta ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 dan menuntut Jokowi-Maruf didiskualifikasi.

Meski menolak permohonan gugatan Tim Hukum Prabowo, Tim Hukum KPU tetap menghagai keputusan MK dan tetap akan menyiapkan jawaban.

Menurut Denny, yang dilawan Prabowo-Sandi bukan hanya Jokowi-Ma'ruf sebagai kandidat calon, tetapi juga posisi Joko Widodo sebagai presiden.

KPU RI menerima putusan MK terkait tambahan waktu perbaikan jawaban, meski hanya diberi 3 hari oleh majelis hakim.

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyatakan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf tidak sah karena ada sekitar 22 juta pemilih yang diduga siluman.

Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana menuding paslon Jokowi-Ma'ruf telah melakukan kecurangan TSM karena melibatkan BIN dan Polri.

KPU keberatan karena tim kuasa hukum 02 menggunakan permohonan gugatan yang diajukan tanggal 10 Juni 2019.

Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menekankan pihaknya akan menolak dalil tambahan paslon Prabowo-Sandi karena menyangkut substansi.