Indeks Mahkamah Konstitusi
MK Terima 33 Gugatan Pilkada 2017 Selama Sepekan
Selama sepekan pembukaan pendaftaran kasus sengketa Pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi, sudah terdapat 33 pengajuan gugatan.
Rano-Embay Daftarkan Gugatan ke MK Terkait Pilkada Banten
Ketua Tim Kampanye Rano-Embay, Ahmad Basarah menyampaikan bahwa keputusan untuk mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan fakta hukum tentang tidak ditanggapinya berbagai macam laporan kecurangan dan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif khususnya di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.
Pendaftaran Seleksi Calon Hakim MK Baru Diikuti Dua Orang
Memasuki hari kelima pendaftaran calon hakim MK, baru dua orang yang tercatat mendaftar menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di Gedung I Kementerian Sekretariat Negara Jakarta.
Hasil Pilkada Kota Yogyakarta Terancam Digugat ke MK
Hasil Pilkada Kota Yogyakarta terancam digugat ke MK karena tim pemenangan salah satu calon mengklaim memiliki sejumlah bukti kecurangan.
Warga Jakarta Korban Penggusuran Beri Kesaksian Melas di MK
Sejumlah warga asal kawasan Duri Kepa dan Papanggo memberikan kesaksian mengenai nasibnya setelah menjadi korban penggusuran di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di sidang Uji Materi Perpu 51/1960 di Mahkamah Konstitusi.
Bersengketa di MK Demi Menang Pilkada
Beberapa pekan setelah hari pengumuman resmi perhitungan suara pilkada di KPU, bakal menjadi hari-hari yang keras bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti gelaran pilkada serentak sebelumnya, pelbagai gugatan hasil pemilu mengalir, dan ini bakal terjadi lagi pada pilkada 2017.
KPU Izinkan Pendukung Kotak Kosong di Pati Menggugat ke MK
Pilkada Pati 2017 telah memenangkan pasangan tunggal Haryanto-Saiful Arifin. Bila pendukung “kotak kosong” tidak puas dengan hasil kemenangan, KPU mengizinkan mereka mengajukan gugatan.
MKMK Temukan Dua Pelanggaran Berat, Patrialis Diberhentikan
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai Hakim Konstitusi non-aktif Patrialis Akbar terbukti melakukan dua pelanggaran berat sehingga harus diberhentikan secara tidak hormat.
Jadi Tersangka KPK, Patrialis Akbar Masih Digaji
Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan diberhentikan dari jabatannya, tetapi sampai saat ini masih menerima gaji dari negara senilai kurang lebih Rp72,8 juta pada Februari 2017 ini.
Draft Putusan UU yang Disita KPK sama dengan Putusan MK
"Draft" putusan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditemukan penyidik KPK dari tangan orang dekat Patrialis, Kamaludin, sama dengan putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK).
MKMK: Patrialis Terindikasi Lakukan Pelanggaran Etik Berat
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyimpulkan Patrialis Akbar terindikasi lakukan pelanggaran etik berat.
DPRD Maluku Konsultasikan Sengketa Batas Wilayah ke Mendagri
Komisi B DPRD Maluku akan melakukan pengecekan dan konsultasi terkait persoalan sengketa batas wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam kaitan penyelenggaraan Pilkada serentak 2017.
KPK Duga Basuki Hariman Adalah Kartel Impor Daging Sapi
Dari sejumlah bukti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dugaan bahwa pengusaha penyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar adalah kartel yang mengurus impor daging sapi dengan tujuan memonopoli usaha impor daging sapi.
Busyro Muqqodas: Kasus Patrialis Bukan Soal Muhammadiyah
Busyro Muqoddas menyebut kasus yang menjerat Patrialis Akbar tak ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Menurutnya, perkara itu merupakan bukti lemahnya pengawasan internal MK.
Patrialis Akbar Resmi Mengundurkan Diri dari MK
Patrialis Akbar resmi mengundurkan diri dari MK. Sidang etik MK akan segera berkirim surat ke presiden. Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan membentuk pansel penggantian hakim konstitusi pilihan SBY ini.
KY Dukung Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi
Komisi Yudisial mendukung langkah MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK).
Senator: Tantangan MK Mengembalikan Kepercayaan Publik
Tantangan MK ke depannya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang sudah tercoreng setelah ditetapkannya hakim MK Patrialis Akbar sebagai tersangka korupsi.
Jokowi Belum Terima Surat Permohonan Pemberhentian Patrialis
Presiden belum terima surat permohonan pemberhentian Patrialis Akbar dari Mahkamah Konstitusi.
Bermula dari Daging Sapi India, Basuki Jadi Tersangka
Kuota daging sapi impor asal India mengancam profit bisnis milik Basuki Hariman. Uang suap yang diberikan pada orang terdekat Patrialis Akbar pun menggiring Basuki jadi tersangka.
Ditetapkan Tersangka, Basuki Yakin Dijebak Kamaluddin
Basuki Hariman yakin bahwa dirinya telah dijebak oleh Kamaluddin saat OTT KPK. Ia juga menjabarkan bahwa dirinya kerap diperas oleh Kamaluddin.