Indeks Mahkamah Konstitusi
Dua Mantan Hakim MK Sesalkan Tertangkapnya Patrialis
Mahfud MD dan Jimly Asshidiqie menyayangkan soal penangkapan Patrialis Akbar dalam OTT KPK. Menurut mereka, dilihat dari sepak terjang Patrialis, hal ini sudah diprediksi sejak awal.
Sikap MK Terkait Kasus Patrialis Akbar
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi para hakim konstitusi memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar di Jakarta, Kamis (26/1).
Janji Patrialis Akbar Tiga Tahun Lampau
Patrialis pernah berjanji akan menjaga integritasnya sebagai hakim MK dan menjadikan kasus Akil Mochtar sebagai pembelajaran.
MK akan Persilakan KPK Periksa Hakimnya Tanpa Izin Presiden
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyatakan lembaganya akan mengizinkan KPK memeriksa hakim konstitusi tanpa menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo bila Patrialis memang benar tertangkap OTT.
Komisi III DPR Usul Mekanisme Rekrutmen Hakim MK Diperbaiki
Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil usulkan perubahan mekanisme perekrutan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mangkir Dua Kali, Bupati Buton Kembali Diperiksa KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada Akil Mochtar semasa dia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, setelah sempat mangkir dua kali dari pemanggilan.
Amnesti Pajak Lolos dari Lubang Jarum
UU pengampunan pajak atau amnesti pajak lolos dari lubang jarum setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materil para pemohon. Keputusan ini tentu membuat pemerintah bernapas lega.
Istri Akil Mochtar Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Buton
Ratu Rita Akil, istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar kembali diperiksa KPK dalam penyidikan kasus suap yang melibatkan suaminya. Akil Mochtar terlibat dalam tindak pidana suap terkait gugatan pilkada Buton.
Efek Domino Akrobat Setya Novanto
Setya Novanto memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan rekaman skandal “Papa Minta Saham” ilegal, untuk memperbaiki citra diri melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Akrobat Setya Novanto ini menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup luas.
Hamdan Zoelva Diperiksa KPK Terkait Suap Akil Mochtar
Pascapenetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebagai tersangka, kasus pemberian suap terkait gugatan Pilkada Kabupaten Buton masih berlanjut. Kali ini, mantan Ketua MK 2013–2015 Hamdan Zoelva dipanggil KPK guna menjalani pemeriksaan.
Sidang Uji Materi Pasal Perzinaan Tak Dihadiri DPR
Pembahasan tentang perzinaan dalam KUHP kembali diselenggarakan dengan mendengarkan keterangan ahli dari Komnas Perempuan dan MUI. Kali ini, DPR berhalangan hadir.
Komitmen Samar MK pada Antikorupsi
Komitmen MK terkait pemberantasan korupsi mulai dipertanyakan. Sanksi etik pada Ketua MK Arief Hidayat dan putusan MK yang dinilai menguntungkan koruptor serta memberikan dampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi menjadi pemicunya. MK membutuhkan figur-figur hakim berintegritas tinggi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sudah menjadi borok negeri ini.
Mendagri Tunggu Putusan MK Terkait Cuti Kampanye
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait gugatan dari Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait cuti saat pilkada.
Permohonan PK Setya Novanto Dikabulkan MKD
MKD memutuskan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali Setya Novanto atas perkara pengaduan mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Mengacu pada putusan MK, MKD menyebut bahwa alat bukti dalam persidangan Setya Novanto sebelumnya, tidak sah.
Sidang Lanjutan Uji Materi UU Pilkada
Sidang pengujian materil Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengenai cuti selama masa kampanye yang diajukan sendiri oleh Ahok tersebut beragenda mendengarkan keterangan dari DPR dan Pemerintah.
Sidang Lanjutan Uji Materi UU Pilkada Gugatan Ahok
Sidang lanjutan tersebut beragendakan perbaikan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Efek Domino Gugatan Cuti Ahok
Kewajiban cuti bagi calon petahana dimaksudkan menghindari konflik kepentingan. Namun, Ahok justru keberatan dengan ketentuan itu dan mengajukan uji materi ke MK. Akankah MK akan menganulir keputusan yang pernah dibuatnya pada tahun 2008 silam?
Ahok Hadiri Sidang Perdana Perkara Pengujian UU Pilkada
Ahok hadir untuk mengikuti sidang perdana perkara pengujian UU Pilkada Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi mengenai cuti selama masa kampanye Pilkada.
Ahok: Kejelasan Wajib Cuti Penting bagi Petahana
Basuki Tjahaja Purnama mengimbau Mahkamah Konstitusi untuk mendefinisikan poin wajib cuti di UU Pilkada secara lebih jelas.
Datang Tanpa Pengacara, Ahok: Saya Ingin Hemat
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin berhemat dengan tidak menggunakan kuasa hukum di sidang perdana di Mahkamah Konstitusi.