Indeks Mahkamah Konstitusi

Tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa pilpres yang diajukan oleh kubu Prabowo-Sandiaga.

KPU tidak mempermasalahkan posisi cawapres 01 KH Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Mandiri Syariah Mandiri (BSM).

Tim kuasa hukum KPU mempersoalkan tuduhan kubu Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan pemilu.

Tim kuasa hukum KPU menilai link berita tidak bisa dijadikan bukti sengketa Pemilu. Sebab, dasar hukum sengketa Pemilu 2019 tidak mengatur link sebagai dasar berita.

KPU menolak perbaikan permohonan Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019.

Sidang MK soal sengketa Pilpres 2019 bisa disaksikan melalui Youtube MK, TV One hingga Kompas TV.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyatakan siap mendengarkan jawaban dari pihak termohon yakni KPU, TKN Jokowi-Ma'ruf, dan Bawaslu.

Menjelang sidang sengketa Pilpres, pihak kepolisian telah menyiapkan 13.747 personel untuk mengamankan sidang di MK, Selasa (18/6/2019).

MK kembali menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 hari ini dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon.

Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf menilai materi gugatan yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga ke MK sulit untuk dibuktikan.  

Yusril mengkritik langkah Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga yang meminta bantuan ke LPSK. Dia curiga langkah itu untuk memunculkan kesan bahwa saksi-saksi BPN terancam. 

Yusril menyatakan Tim Hukum Jokowi-Maruf sudah menyiapkan eksepsi yang isinya meminta MK menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandiaga. 

Kepolisian mengalihkan arus lalu lintas di sekitar Gedung MK mulai Senin malam hingga Selasa besok. 

Menurut Wiranto, pengajuan perlindungan saksi yang memberikan keterangan di MK diperbolehkan karena diatur dalam Undang-undang.

Menurut Nicholay, saksi-saksi ini sangat dibutuhkan untuk menguatkan bukti-bukti dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

Pembatasan saksi dan ahli ini mempertimbangkan aspek waktu proses sidang PHPU Pilpres yang hanya dilakukan selama 14 hari kerja

LPSK menyebut informasi tentang adanya ancaman ke hakim MK itu belum tentu benar.

Tim Pengacara Pabowo-Sandi akan menyurati MK untuk meminta izin menggunakan metode perlindungan saksi dari LPSK.

Mahkamah Konstitusi (MK) membantah isu yang beredar terkait adanya ancaman untuk hakim-hakim konstitusi.

Dahnil menilai yurisprudensi untuk mendiskualifikasikan paslon tersebut ada dan pernah dilakukan di beberapa daerah.