Indeks Mahkamah Konstitusi

Dari sejumlah bukti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dugaan bahwa pengusaha penyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar adalah kartel yang mengurus impor daging sapi dengan tujuan memonopoli usaha impor daging sapi.

Busyro Muqoddas menyebut kasus yang menjerat Patrialis Akbar tak ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Menurutnya, perkara itu merupakan bukti lemahnya pengawasan internal MK.

Patrialis Akbar resmi mengundurkan diri dari MK. Sidang etik MK akan segera berkirim surat ke presiden. Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan membentuk pansel penggantian hakim konstitusi pilihan SBY ini.

Komisi Yudisial mendukung langkah MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK).

Tantangan MK ke depannya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang sudah tercoreng setelah ditetapkannya hakim MK Patrialis Akbar sebagai tersangka korupsi.

Presiden belum terima surat permohonan pemberhentian Patrialis Akbar dari Mahkamah Konstitusi.

Kuota daging sapi impor asal India mengancam profit bisnis milik Basuki Hariman. Uang suap yang diberikan pada orang terdekat Patrialis Akbar pun menggiring Basuki jadi tersangka.

Basuki Hariman yakin bahwa dirinya telah dijebak oleh Kamaluddin saat OTT KPK. Ia juga menjabarkan bahwa dirinya kerap diperas oleh Kamaluddin.

Mahfud MD dan Jimly Asshidiqie menyayangkan soal penangkapan Patrialis Akbar dalam OTT KPK. Menurut mereka, dilihat dari sepak terjang Patrialis, hal ini sudah diprediksi sejak awal.

Patrialis pernah berjanji akan menjaga integritasnya sebagai hakim MK dan menjadikan kasus Akil Mochtar sebagai pembelajaran.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi para hakim konstitusi memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar di Jakarta, Kamis (26/1).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyatakan lembaganya akan mengizinkan KPK memeriksa hakim konstitusi tanpa menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo bila Patrialis memang benar tertangkap OTT.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil usulkan perubahan mekanisme perekrutan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada Akil Mochtar semasa dia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, setelah sempat mangkir dua kali dari pemanggilan.

UU pengampunan pajak atau amnesti pajak lolos dari lubang jarum setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materil para pemohon. Keputusan ini tentu membuat pemerintah bernapas lega.

Ratu Rita Akil, istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar kembali diperiksa KPK dalam penyidikan kasus suap yang melibatkan suaminya. Akil Mochtar terlibat dalam tindak pidana suap terkait gugatan pilkada Buton.

Setya Novanto memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan rekaman skandal “Papa Minta Saham” ilegal, untuk memperbaiki citra diri melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Akrobat Setya Novanto ini menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup luas.

Pascapenetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebagai tersangka, kasus pemberian suap terkait gugatan Pilkada Kabupaten Buton masih berlanjut. Kali ini, mantan Ketua MK 2013–2015 Hamdan Zoelva dipanggil KPK guna menjalani pemeriksaan.

Pembahasan tentang perzinaan dalam KUHP kembali diselenggarakan dengan mendengarkan keterangan ahli dari Komnas Perempuan dan MUI. Kali ini, DPR berhalangan hadir.

Komitmen MK terkait pemberantasan korupsi mulai dipertanyakan. Sanksi etik pada Ketua MK Arief Hidayat dan putusan MK yang dinilai menguntungkan koruptor serta memberikan dampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi menjadi pemicunya. MK membutuhkan figur-figur hakim berintegritas tinggi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sudah menjadi borok negeri ini.