Indeks Mahkamah Konstitusi

Sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu akan memberikan jawaban-jawaban sesuai materi gugatan kubu Prabowo-Sandi.

Peneliti PUSaKO menyebutkan, meskipun MK menemukan kecurangan TSM, belum tentu Prabowo-Sandi menang Pilpres 2019.

BPN meminta Prabowo-Sandi diangkat menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. 

MK menyatakan BPN Prabowo-Sandi masih bisa memperbaiki berkas pemohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang mereka ajukan sebelum 11 Juni 2019. 

Mahkamah Konstitusi tak merespons permintaan BPN Prabowo-Sandi dalam gugatan Pilpres 2019 untuk menjadikannya sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih.

Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, tidak terancam dengan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK dari kubu Prabowo-Sandiaga

Tudingan berbuar curang selama Pilpres 2019 terhadap Capres Jokowi agar dibuktikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Mahfud menegaskan, link berita bisa dipakai sebagai barang bukti di Mahkamah Konstitusi. 

Feri Amsari menyatakan, secara tidak langsung, MK bisa menentukan kandidat yang terpilih di Pilpres 2019. Namun, MK tidak berwenang menetapkan presiden-wakil presiden terpilih. 

BPN meminta MK menetapkan Prabowo-Sandi sebagai pemenang Pilpres 2019. 

Menurut BPN memasukkan kasus-kasus dugaan tidak netralnya aparatur negara pada laporan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK adalah untuk membuktikan klaim bahwa telah terjadi kecurangan sistematis, terstruktur dan masif (STM) pada Pilpres 2019.

Fadli Zon menyebut berita yang dijadikan bukti dalam berkas gugatan Pilpres 2019 merujuk peristiwa yang terjadi.

Tim hukum Prabowo-Sandiaga bilang MK semestinya tak jadi "Mahkamah Kalkulator" dalam menyidang gugatan pemilu. Bagi pengamat ini cuma akal-akalan saja.

Pengamanan gedung MK akan berlangsung hingga pelaksanaan sidang dan putusan sidang pada 28 Juni.

TKN merespons tuntutan BPN yang meminta ke MK menetapkan Prabowo-Sandiaga sebagai presiden dan wakil presiden terpilih saat Pemilu 2019.

TKN Jokowi-Ma'ruf akan berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin (27/5/2019) terkait gugatan dari BPN Prabowo-Sandi.

Jokowi meminta siapa pun tidak mudah merendahkan dan melecehkan institusi negara.

Sandiaga mengklaim bukti-bukti dugaan kecurangan yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum BPN ke MK sudah kuat, meski sebagian berupa link berita. 

Jika mengacu pada situs web MK, maka jumlah permohonan yang tercantum mencapai angka 341 permohonan, hingga 25 Mei 2019.

Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo-Sandi akan hadir dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di MK.