Indeks Mahkamah Konstitusi
Ahok: Saya Siapkan Ahli Tata Negara untuk Gugatan MK
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menggunakan kuasa hukum pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi.
Hari Ini, MK Sidangkan Gugatan Ahok
Sidang perdana permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 akan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, (22/08/2016) pukul 11.00 WIB di Jakarta. Gugatan terhadap peraturan tersebut sebelumnya diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia Lahirkan Deklarasi Bali
Para negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) pada Jumat (12/8/2016) ini akan menandatangani Deklarasi Bali, sebuah deklarasi yang berisikan kesepakatan terkait peran penting Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga.
Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia Lahirkan Deklarasi Bali
Para negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) pada Jumat (12/8/2016) ini akan menandatangani Deklarasi Bali, sebuah deklarasi yang berisikan kesepakatan terkait peran penting Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga.
Kongres MK Se-ASIA
Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia akan berlangsung selama enam hari, diikuti delegasi dari 20 negara untuk bertukar pikiran dan menghasilkan komitmen dalam memajukan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
Presiden Jokowi Tak Risaukan Gugatan Amnesti Pajak
UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak telah diajukan ke Mahkamah Agung guna dilakukan uji materi. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan sepenuhnya mempertahankan UU Amnesti Pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.
Permohonan UUK DIY Tidak Disetujui MK
Permohonan uji materi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Yogyakarta tidak dapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Alasannya, syarat pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap tidak demokratis.
Mahfud MD: Putusan IPT 1965 Tak Berpengaruh Bagi Negara
Mahfud MD menganggap, sidang IPT 1965 liar karena sistem hukum di Indonesia hanya mengenal dua macam pengadilan pidana: pengadilan negara dalam negeri dan pengadilan internasional di bawah ICC. Maka, putusan sidang IPT 1965 dinilai tidak memiliki kekuatan hukum resmi sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap negara.
Proses Seleksi Anggota KPI Dinilai Ancam Demokrasi
Proses seleksi Anggota KPI Pusat periode 2016-2019 dinilai mengancam demokrasi. Hal ini memicu sejumlah warga menggugat proses seleksi tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya mereka menyebut telah terjadi pelanggaran terhadap Undang undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Permohonan RJ Soehandoyo Ditolak MK
Mahkamah Konstitusi pada Kamis (14/7/2016) menolak permohonan uji materi Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diajukan oleh tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, RJ Soehandoyo dengan kesimpulan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Menteri Keuangan Akan Kawal Uji Materi UU Tax Amnesty
Presiden Joko Widodo mengarahkan Menteri Keuangan untuk menghadiri uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Mahkamah Konstitusi.
Uji Materi Otsus Papua Ditolak MK
Permohonan uji materi Undang Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditolak Mahkamah Konstitusi karena dinilai tak beralasan.
Rachmawati Minta Tap MPRS No.33 Warisan Orba Dicabut
Rachmawati Soekarnoputri selaku Ketua Pendiri Yayasan Universitas Bung Karno mengatakan penetapan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni belum sempurna jika TAP MPRS No.33 Tahun 1967 belum dicabut
YLBHI Minta Aparatur Peradilan Tersandung Hukum Mundur
YLBHI minta aparatur di lembaga peradilan, baik hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan tenaga lainnya yang tersandung masalah hukum untuk mundur
KSPI Tuding MA & MK Bagian Razim Upah Murah
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuding Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bagian dari rezim upah murah.
Ini Tujuh Poin Revisi UU ITE Versi Pemerintah
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengusulkan tujuh poin dalam revisi Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang akan dibahas bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.