Indeks Mahkamah Konstitusi

Ahli Hukum Nilai Banyak Dalil Gugatan BPN di MK Berupa Opini
Bivitri Susanti menilai banyak dalil yang diajukan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga berupa opini yang masih harus dibuktikan kebenarannya dalam sidang MK.

Tim Hukum Jokowi-Maruf Serahkan Berkas Tambahan ke MK Hari Ini
Tim Hukum Jokowi-Maruf menyerahkan berkas tambahan untuk menjawab gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan BPN Prabowo-Sandi. Berkas itu masih mengacu pada gugatan BPN versi awal.

Pakar Hukum Sebut Pernyataannya yang Dikutip BPN Berbeda Konteks
Pernyataan Bivitri yang dikutip oleh Kuasa Hukum BPN itu ia tulis dan dimuat di media cetak di kolom opini pada Pilpres 2014 silam.

KPU akan Sampaikan Keberatan atas Perbaikan Gugatan BPN di MK
KPU akan menyampaikan keberatan atas perbaikan gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK Harap Dua Paslon Hadir di Sidang Perdana Sengketa Pilpres
MK berharap semua pihak yang terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 bisa hadir pada sidang perdana PHPU Pilpres 2019 pada Jumat (14/6/2019) besok.

Semua Komisioner KPU Datangi MK di Sidang Perdana Sengketa Pilpres
Seluruh Komisioner KPU akan hadir pada sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 14 Juni 2019.

Jelang Sidang PHPU, Polda Metro akan Terapkan Rekayasa Lalu Lintas
Rekayasa lalu lintas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya jelang sidang gugatan PHPU di Gedung MK, Jumat (14/6/2019).

Kapolri Imbau Masyarakat Tidak Datang Sidang Sengketa Pilpres di MK
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pendukung Prabowo Subianto tidak datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang perdana PHPU, Jumat (14/6/2019).

TKN Datangi MK Siang Ini Serahkan Jawaban dan Bukti
TKN Jokowi-Ma'ruf nanti sekitar pukul 14.00 WIB akan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyerahkan jawaban dan bukti untuk menanggapi gugatan BPN Prabowo-Sandi.

Menkominfo Tak Batasi Akses Medsos Saat Sidang Sengketa Pilpres MK
Menkominfo Rudiantara mengatakan tidak membatasi akses ke sejumlah fitur media sosial saat masa sidang sengketa hasil Pemilu 2019 di MK, Jumat (14/6/2019).

Hadapi Sidang Sengketa Pilpres, Ketua MK: Kami Siap Begadang
Anwar siap begadang demi menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno itu.
Ketua MK Harap Rakyat Kembali Bersatu Usai Sidang Sengketa Pilpres
Usman mengatakan, siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih merupakan pemimpin seluruh rakyat Indonesia.

Mayoritas Bukti yang Dikirim KPU ke MK dari 5 Provinsi di Jawa
KPU menyatakan sebagian besar dokumen alat bukti yang diserahkan ke MK untuk perkara sengketa hasil Pilpres 2019 berasa dari lima provinsi di Jawa.

Kubu 02 Desak Komisionernya Diberhentikan, KPU Serahkan ke MK
Ketua KPU Arief Budiman menilai persoalan kinerja KPU seharusnya diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan ke MK.

KPU Sudah Siapkan Jawaban Jika Perbaikan Gugatan BPN Diterima MK
KPU sudah siap membantah dalil-dalil Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga yang dimasukkan dalam perbaikan gugatan di MK.

KPU akan Serahkan Jawaban dan Alat Bukti Sengketa Pilpres ke MK
KPU akan menyerahkan draf jawaban dan alat bukti terkait gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/6/2019) siang ini.

Adu Argumen TKN vs BPN Soal Posisi Ma'ruf di Dewan Bank Syariah
KPU RI menjelaskan soal status Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai Pengawas Dewan Syariah di anak perusahaan BUMN yang dipersoalkan BPN Prabowo-Sandi.

Sandiaga Imbau Para Pendukung 02 Tak Berbondong-bondong ke MK
Sandiaga berpesan kepada seluruh pendukung dan relawan untuk tidak datang ke MK secara berbondong-bondong.

TKN akan Minta MK Tolak Perbaikan Materi Gugatan BPN
TKN Jokowi-Ma'ruf akan meminta Mahkamah Konstitusi menolak perbaikan materi gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandiaga.

BPN Menyoal Posisi Ma`ruf di 2 Bank, Netgrit: Seharusnya ke Bawaslu
Persoalan terkait posisi Ma'ruf Amin di dua bank syariah saat ia menjadi cawapres dinilai lebih layak dilaporkan ke Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.
Masuk tirto.id








