Indeks Mahkamah Konstitusi

MK akan mendaftarkan permohonan sengketa hasil perolehan suara Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 pada hari ini, Selasa (11/6/2019).

TKN akan meminta Majelis Hakim MK mengeluarkan putusan sela dalam sidang gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh Prabowo-Sandiaga. 

TKN Jokowi-Maruf menolak apabila tim hukum Prabowo-Sandiaga melakukan revisi gugatan yang disampaikan ke MK.

BW mengatakan seseorang yang menjadi seorang calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN.

KPU menyatakan sudah mempersiapkan dokumen dan saksi yang dibutuhkan dalam sidang kasus sengketa pemilu di MK.

KPU siapkan saksi dari seluruh Indonesia sesuai dengan lokus kasus.

Menurut Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah sembilan hakim akan dikawal oleh pengamanan dari rumah ke kantor, ke kediaman dinas, bahkan hingga ke daerah jika diperlukan.

Sidang sengketa Pileg 2019 akan ditunda dan dimulai pada tanggal 1 Juli mendatang.

BW membantah kabar bahwa nomor telegramnya tidak bisa lagi menerima laporan soal dugaan kecurangan pemilu.

Kominfo terus memantau media sosial jelang sidang di MK soal gugatan hasil pemilu 2019, tetapi belum ada konfirmasi soal pembatasan internet.

KPU berfokus menyiapkan bukti-bukti dan materi jawaban terhadap permohonan pemohon, tak hanya pemohon dari peserta pilpres saja tetapi juga pileg untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pileg DPD.

Sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu akan memberikan jawaban-jawaban sesuai materi gugatan kubu Prabowo-Sandi.

Peneliti PUSaKO menyebutkan, meskipun MK menemukan kecurangan TSM, belum tentu Prabowo-Sandi menang Pilpres 2019.

BPN meminta Prabowo-Sandi diangkat menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. 

MK menyatakan BPN Prabowo-Sandi masih bisa memperbaiki berkas pemohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang mereka ajukan sebelum 11 Juni 2019. 

Mahkamah Konstitusi tak merespons permintaan BPN Prabowo-Sandi dalam gugatan Pilpres 2019 untuk menjadikannya sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih.

Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, tidak terancam dengan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK dari kubu Prabowo-Sandiaga

Tudingan berbuar curang selama Pilpres 2019 terhadap Capres Jokowi agar dibuktikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Mahfud menegaskan, link berita bisa dipakai sebagai barang bukti di Mahkamah Konstitusi. 

Feri Amsari menyatakan, secara tidak langsung, MK bisa menentukan kandidat yang terpilih di Pilpres 2019. Namun, MK tidak berwenang menetapkan presiden-wakil presiden terpilih.