tirto.id - Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzhar Simanjuntak, merespons tanggapan banyak pihak yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mendiskualifikasikan atau pun menetapkan paslon sebagai pemenang. Sehingga, petitum Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga dianggap salah alamat dan tak mendasar.
Namun, Dahnil menilai yurisprudensi untuk mendiskualifikasikan paslon tersebut ada dan pernah dilakukan di beberapa daerah.
"Yurisprudensi terkait diskualifikasi kan sudah ada ya di beberapa daerah. Jadi justru kalau ada statement yang mengatakan itu bukan wewenang MK, itu keliru," katanya saat konferensi pers di depan kediaman Cawapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno di Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2019) malam.
“Jadi yurisprudensi terkait calon yang didiskualifikasi oleh MK itu sudah ada dan pernah terjadi,” lanjut dia.
Dahnil menyarankan bahwa semua hal yang diajukan akan sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ia meminta kepada semua pihak menyetop segala macam tuduhan-tuduhan.
"Jadi yang jelas kami sepenuhnya percaya pada hakim MK, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi kan juga sudah menyatakan akan ikhlas apapun yang diputuskan oleh MK. Jadi jangan kemudian teman-teman TKN memproduksi narasi-narasi yang enggak penting lagi," katanya.
"Apalagi Pak Prabowo dan Bang Sandi sudah berusaha supaya kemudian ayo kita bertarung di ruang sidang. Silakan produksi narasi di ruang sidang seperti apa yang dilakukan Mas BW dan kawan-kawan," lanjutnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Alexander Haryanto
