Indeks Mahkamah Agung

Setelah berhasil di tingkat satu dan dua, Fahri Hamzah kembali menang di tingkat kasasi melawan partainya sendiri, PKS.

Saat ini ada 7 ribu hakim yang bertugas di seluruh Indonesia.

"Tim pengawas yang menelaah hasilnya bagaimana."

"Dari catatan masih hakim yang paling banyak [mendapat rekomendasi sanksi]."

"Sekarang, mungkin dari kantor atau rumah bisa melakukan pengiriman gugatan melalui elektronik. Itu juga online dengan bank yang ditunjuk dalam rangka pembayaran ongkos perkara," kata Ketua MA Muhammad Hatta Ali.

Tiga gugatan terhadap PKPU 20/2018, yang sudah teregistrasi di MA, diajukan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Amisi, dan Wa Ode Nurhayati.

Dalam persidangan yang mengagendakan pembacaan kesimpulan pemohon, Siti tidak mau membacakan permohonan. Namun, mantan Menteri Kesehatan itu berharap peninjauan kembali dikabulkan.

Mahkamah Agung mengkhawatirkan kondisi saksi jika sidang disiarkan secara langsung.

Hingga saat ini, pihak Mahkamah Agung belum menerima permohonan uji materiil setelah PKPU diterbitkan.

MAKI akan mengajukan gugatan terhadap Perpres Nomor 42 tahun 2018 ke Mahkamah Agung pada 31 Mei 2018.

Hakim Artidjo resmi pensiun pada Selasa (22/5/2018) karena memasuki umur 70 tahun.

Hakim Agung Artidjo Alkostar memasuki masa pensiun sejak 22 Mei 2018. Masa aktif Artidjo sebagai Hakim Agung akan berakhir pada 1 Juni 2018.

Kemenag sendiri menyatakan 200 nama mubalig yang dirilis lembaganya tidak wajib diikuti oleh masyarakat maupun lembaga pemerintah.

Refly Harun menilai KPU Kota Makassar harus mematuhi putusan Pawaslu setempat dan membatalkan Surat Keputusan tentang Pilkada calon tunggal.

Terdakwa kasus pelanggaran UU ITE Buni Yani saat ini tengah menunggu putusan kasasi.

"Iya, sudah pensiun mulai per kemarin," kata Jubir.

KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk meminta hakim mempertimbangkan lagi putusan banding yang memperberat hukuman Andi Narogong.

Poin-poin dalam memori gugatan PK menunjukkan sikap pemerintah yang masih ingin melanggengkan swastanisasi yang telah banyak menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun warga Jakarta.

Kemenkeu menjelaskan, pengajuan banding terhadap putusan MA dilakukan karena Kemenkeu ikut terlibat dalam perjanjian kerja sama melalui penjaminan kepada dua perusahaan swasta pada 1997.

Koalisi aktivis menilai langkah Kemenkeu mengajukan PK atas Putusan MA soal swastanisasi air di Jakarta mengabaikan konstitusi.