Indeks Mahkamah Agung

MA mengabulkan uji materi terhadap ketentuan dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg. 

Selain peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ada dua celah hukum yang bisa diajukan tim advokasi kasus pembunuhan Munir.

Arief menyatakan selama MA belum memutuskan hasil uji materi, maka PKPU tersebut masih berlaku dan akan tetap menunda keputusan Bawaslu yang meloloskan 12 bacaleg eks koruptor.

KPU sudah siap menghadapi gugatan sejumlah eks narapidana korupsi yang diloloskan oleh Bawaslu menjadi bakal Caleg.

Soal kasus pembunuhan Munir, negara hanya berhasil mengadili pelaku lapangan. Di setiap lapis periode pemerintahan, dalang pembunuhan tak tersentuh.

MA memberhentikan Hakim Ad Hoc Merry Purba dan Panitera Pengganti Helpandi setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara Tipikor di PN Medan.

"Aturannya belum, masih menunggu keputusan MA. Kan kami digugat lagi. Kalau MA-nya keluar kita akan menyiapkan yang baru," ujar Yani.

Setelah kalah saat banding kasus karhutla di Kalteng, Presiden Jokowi mengajukan kasasi ke MA.

Setelah menang di tingkat kasasi, Fahri Hamzah menyatakan ia akan mengajukan eksekusi yaitu menyita uang ganti rugi sebesar Rp30 miliar dari lima petinggi partai PKS.

Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, tengah berupaya agar putusan kasasi MA dijalankan. Ia berharap kliennya mendapat ganti rugi immateriil sebesar Rp 30 miliar.

Setelah berhasil di tingkat satu dan dua, Fahri Hamzah kembali menang di tingkat kasasi melawan partainya sendiri, PKS.

Saat ini ada 7 ribu hakim yang bertugas di seluruh Indonesia.

"Tim pengawas yang menelaah hasilnya bagaimana."

"Dari catatan masih hakim yang paling banyak [mendapat rekomendasi sanksi]."

"Sekarang, mungkin dari kantor atau rumah bisa melakukan pengiriman gugatan melalui elektronik. Itu juga online dengan bank yang ditunjuk dalam rangka pembayaran ongkos perkara," kata Ketua MA Muhammad Hatta Ali.

Tiga gugatan terhadap PKPU 20/2018, yang sudah teregistrasi di MA, diajukan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Amisi, dan Wa Ode Nurhayati.

Dalam persidangan yang mengagendakan pembacaan kesimpulan pemohon, Siti tidak mau membacakan permohonan. Namun, mantan Menteri Kesehatan itu berharap peninjauan kembali dikabulkan.

Mahkamah Agung mengkhawatirkan kondisi saksi jika sidang disiarkan secara langsung.

Hingga saat ini, pihak Mahkamah Agung belum menerima permohonan uji materiil setelah PKPU diterbitkan.

MAKI akan mengajukan gugatan terhadap Perpres Nomor 42 tahun 2018 ke Mahkamah Agung pada 31 Mei 2018.