Indeks Mahkamah Agung

Perbedaan sikap yang dilakukan MA akan menggiring hakim di Indonesia untuk bersikap konservatif. Tidak ada parameter penilaian hukum yang jelas terkait terobosan hakim dalam mengadili perkara hukum.

Ketua Kamar Pengawasan di MA Sunarto berhasil terpilih menjadi Wakil Ketua MA bidang Non-Yudisial, hari ini Kamis (26/4/2018).

"Pemilihan ini digelar untuk menggantikan posisi Wakil Ketua sebelumnya, Bapak Suwardi yang pensiun pada Juni 2017."

Proses promosi dan mutasi hakim selama ini dinilai tidak jelas dan transparan sehingga publik sering mempertanyakan keputusan mutasi.

Chandra menyarankan MA menerbitkan peraturan baru untuk memangkas hal-hal tak penting dalam sidang gugatan perdata.

Majelis kasasi MA memperberat hukuman bagi dua mantan pejabat Kemendagri yang menjadi terpidana korupsi e-KTP, yakni Irman dan Sugiharto.

MA tetap menghormati independensi putusan hakim PN Jaksel terkait kasus Century.

Gayus Lumbuun mendukung desakan agar proses peradilan MA bisa terbuka layaknya MK.

Mahkamah Agung diminta menggelar persidangan secara terbuka sebagaimana Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum Ahok menilai proses pengambilan putusan MA atas Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan kliennya, terlalu cepat.

Setelah MA menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Ahok, ia hanya bisa berharap kepada Presiden Jokowi melalui mekanisme grasi atau amnesti.

Penasihat hukum Ahok enggan berkomentar tentang penolakan MA terhadap Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kliennya.

Majelis Hakim MA, yang dipimpin oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar, menolak pengajuan PK dari Ahok.

Izin dari tersangka atau terdakwa dinilai tetap harus dimiliki KPK jika ingin menjual barang sitaan.

Hakim Agung Artidjo kerap memvonis koruptor dengan hukuman berat. 

Menurut Sunarto, beberapa hakim ini menempati rumah pemberian PT Freeport karena Mahkamah Agung (MA) tidak menyediakan rumah dinas.

"Tidak ada rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti. Yang tidak ditindaklanjuti sudah masuk teknis. Mahkamah Agung juga menjaga demi independensi hakim," tegas Sunarto.

MA sudah menyiapkan SK pemberhentian sementara Hakim Wahyu Widya dan Panitera Pengganti Tuti Atika yang kini sudah menjadi tersangka suap. Mereka akan otomatis dipecat bila terbukti bersalah di pengadilan.

"Praktek suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya," kata Juru Bicara KY Farid Wajdi.

KPK menangkap seorang panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin (12/3/2018). Pihak Mahkamah Agung (MA) membenarkan penangkapan tersebut.