Indeks Mahkamah Agung

"PK Ahok harus ditolak karena ia sudah terbukti menista agama," teriak salah satu orator yang menolak sidang PK Ahok.

Kuasa hukum Ahok, Josefina Agatha Syukur mengatakan sudah mengantongi sejumlah alasan yang jelas untuk memperkuat pengajuan PK.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan sebagian Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal biaya mengurus STNK.

“Pemasukannya masuk ke negara. Sementara ini sistem tidak berubah, masih berjalan seperti biasanya. Perpanjangan [STNK] masih dikenakan biaya,” kata Kombes Halim Paggara.

MA menegaskan penilaian tentang keabsahan dalil Ahok dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis pada perkara penistaan agama bergantung pada keputusan majelis hakim.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan agar majelis hakim yang menangani kasus karyawan PT Freeport Indonesia di PN Timika diganti.

Fadli Zon tetap berharap majelis hakim objektif dalam meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memvonis Ahok bersalah.

Menurut Fajar, fakta sudah membuktikan bahwa Arief melanggar etika sebagai hakim konstitusi karena sempat bertemu anggota DPR tanpa undangan resmi.

Haris mengatakan Ketua Pengadilan Timika diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas dan uang bulanan.

Pihak Freeport Indonesia mengeluarkan penjelasan menanggapi tudingan perusahaan ini memberikan fasilitas ke hakim PN Timika. Tapi, Tim kuasa hukum pekerja Freeport menilai penjelasan itu janggal.

Hakim PN Kabupaten Mimika, yang menangani perkara dengan terdakwa 9 karyawan PT Freeport Indonesia, dilaporkan ke MA atas dugaan pelanggaran kode etik.

Busyro Muqoddas menyarankan pemerintah, MA dan DPR membentuk Pansel untuk memilih calon Hakim MK yang akan diusulkan oleh tiga lembaga negara tersebut.

Ada perdebatan, apakah kebijakan lalu-lintas harus didasarkan pada HAM atau pertimbangan teknis seperti kemacetan.

Sandiaga Uno sudah memprediksi MA bakal menolak Pergub tentang pembatasan sepeda motor di era Ahok.

Pemprov DKI akan melakukan kajian terkait putusan MA yang membatalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin.

Pergub DKI soal larangan sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin yang dikeluarkan di era Ahok dibatalkan MA.

Ketua MA, Hatta Ali, berdalih hakim punya independensi dalam memutuskan perkara, termasuk pemotongan hukuman OC Kaligis.

MA masih menunggak 1.571 Perkara di 2017. MA butuh tambahan hakim untuk solusi masalah itu.

MA mengklaim telah melakukan upaya pembersihan di lingkungan peradilan.

Upaya OC Kaligis mengajukan Peninjauan Kembali dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Hukumannya dipangkas dari 10 tahun penjara menjadi tujuh tahun saja.