MA Paparkan Alasan Tak Semua Rekomendasi KY Diterapkan

"Memang betul tapi harus tahu alasannya. KY dengan MA itu telah menyetujui adanya Peraturan Bersama 02 Tahun 2012. Di situ disebutkan bahwa kalau menyangkut teknis yudisial, KY tidak berwenang tapi KY masih memaksa merekomendasi," tegas Sunarto di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi menyebut banyak rekomendasi KY diabaikan Mahkamah Agung. Ia menilai, operasi tangkap tangan KPK menjadi bukti bahwa MA enggan menerapkan rekomendasi KY.

Farid menerangkan, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sepanjang tahun 2017. Namun, tidak semua rekomendasi sanksi ini langsung ditindaklanjuti dengan berbagai alasan.

Menanggapi pernyataan Farid tersebut, Sunarto mengatakan MA sudah melaksanakan beberapa rekomendasi KY. Ia mencontohkan MA menindaklanjuti pelaporan pelanggaran perilaku, upaya suap, pelanggaran kode etik seperti membawa handphone. Mereka mengikuti rekomendasi KY tentang pelaporan tersebut.

"Tidak ada rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti. Yang tidak ditindaklanjuti sudah masuk teknis. Mahkamah Agung juga menjaga demi independensi hakim," tegas Sunarto.

Sunarto justru menilai, Komisi Yudisial tidak terlibat dalam penindakan KPK. Ia mengatakan, semua hakim yang ditangkap KPK bukan berasal dari pemeriksaan KY. Oleh karena itu, Sunarto menilai pandangan KY tidak ada hubungan dengan operasi KPK.

"Yang ditangkap-tangkap KPK itu bukan hasil pemeriksaan KY. Nggak ada yang terkait dengan gratifikasi. Sekarang katanya ada korelasi dengan tidak ditindaklanjuti, tidak ada kalau menurut saya," tegas Sunarto.