Indeks Mahkamah Agung

Menurut ICW, KPU baru bisa menentukan langkah selanjutnya saat sudah menerima salinan putusan dari MA.

Laporan itu terkait dengan pernyataan salah satu anggota KY yang menyebutkan setiap pengadilan tingkat banding dipungut biaya Rp 150 juta untuk menyelenggarakan lomba tenis.

"Yang dikabulkan cuma dua. Selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima," kata Abdullah.

Menurut ICW, salah satu langkah yang bisa diambil KPU untuk mencegah eks koruptor terpilih di pemilu, ialah menandai mereka di surat suara.

MA dinilai tak membaca secara utuh dampak jika mantan napi korupsi menjadi anggota DPR atau DPRD.

Grab dan Gojek meminta pemerintah segera menerbitkan aturan baru. Saat ini, ribuan pengemudi taksi online tak punya legalitas.

Mahkamah Agung semestinya memahami keinginan rakyat soal caleg bebas korupsi di Pemilu 2019.

Ketinggalan berita dari 8 - 14 September 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

MA menilai ketentuan di PKPU bertentangan dengan UU Pemilu. Namun, KPU Punya cara lain untuk mencegah eks koruptor lolos ke parlemen.

Keputusan MA tersebut memastikan para mantan napi korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak bisa maju sebagai caleg DPR/DPRD maupun DPD.

MA mengabulkan uji materi terhadap ketentuan dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg. 

Selain peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ada dua celah hukum yang bisa diajukan tim advokasi kasus pembunuhan Munir.

Arief menyatakan selama MA belum memutuskan hasil uji materi, maka PKPU tersebut masih berlaku dan akan tetap menunda keputusan Bawaslu yang meloloskan 12 bacaleg eks koruptor.

KPU sudah siap menghadapi gugatan sejumlah eks narapidana korupsi yang diloloskan oleh Bawaslu menjadi bakal Caleg.

Soal kasus pembunuhan Munir, negara hanya berhasil mengadili pelaku lapangan. Di setiap lapis periode pemerintahan, dalang pembunuhan tak tersentuh.

MA memberhentikan Hakim Ad Hoc Merry Purba dan Panitera Pengganti Helpandi setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara Tipikor di PN Medan.

"Aturannya belum, masih menunggu keputusan MA. Kan kami digugat lagi. Kalau MA-nya keluar kita akan menyiapkan yang baru," ujar Yani.

Setelah kalah saat banding kasus karhutla di Kalteng, Presiden Jokowi mengajukan kasasi ke MA.

Setelah menang di tingkat kasasi, Fahri Hamzah menyatakan ia akan mengajukan eksekusi yaitu menyita uang ganti rugi sebesar Rp30 miliar dari lima petinggi partai PKS.

Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, tengah berupaya agar putusan kasasi MA dijalankan. Ia berharap kliennya mendapat ganti rugi immateriil sebesar Rp 30 miliar.