Indeks Mahkamah Agung

KPU akan mengkaji perbedaan putusan MA dan MK tentang caleg DPD yang merangkap jabatan di partai politik bersama ahli hukum. KPU juga akan beraudiensi dengan MA dan MK membahas perbedaan putusan itu.

ICJR menilai kasus pidana pelanggaran UU ITE yang dikenakan terhadap Baiq Nuril muncul karena masih ada pemahaman berbeda terhadap regulasi itu di lingkup peradilan.

MA membuat putusan terkait uji materi yang dilayangkan Ketua Hanura Oesman Sapta, tapi putusannya bertentangan dengan putusan MK.

MA meminta KPU bersabar menunggu salinan putusan uji materi PKPU Nomor 26 tahun 2018 karena masih dalam proses minutasi.

KPU RI menyatakan akan mengambil keputusan yang paling dekat dengan prinsip dualisme MA dan MK terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

Komisioner KPU RI Pramono Unair Tanthowi menyayangkan sikap MA yang mengizinkan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD RI.

"Benar, KPK telah ajukan kasasi untuk FY [Fredrich Yunadi]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari hasil Rapat Koordinasi Komisi Hukum dan Pengurus Wilayah Majelis Ulama Indonesia.

Pemerintah dalam pendaftaran CPNS 2018 secara keseluruhan membuka 238.015 formasi.

Komisi Yudisial sudah konflik berkali-kali dengan instansi hukum lain, terutama Mahkamah Agung. Wacana pembubarannya pun sudah berkali-kali muncul.

Menurut ICW, KPU baru bisa menentukan langkah selanjutnya saat sudah menerima salinan putusan dari MA.

Laporan itu terkait dengan pernyataan salah satu anggota KY yang menyebutkan setiap pengadilan tingkat banding dipungut biaya Rp 150 juta untuk menyelenggarakan lomba tenis.

"Yang dikabulkan cuma dua. Selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima," kata Abdullah.

Menurut ICW, salah satu langkah yang bisa diambil KPU untuk mencegah eks koruptor terpilih di pemilu, ialah menandai mereka di surat suara.

MA dinilai tak membaca secara utuh dampak jika mantan napi korupsi menjadi anggota DPR atau DPRD.

Grab dan Gojek meminta pemerintah segera menerbitkan aturan baru. Saat ini, ribuan pengemudi taksi online tak punya legalitas.

Mahkamah Agung semestinya memahami keinginan rakyat soal caleg bebas korupsi di Pemilu 2019.

Ketinggalan berita dari 8 - 14 September 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

MA menilai ketentuan di PKPU bertentangan dengan UU Pemilu. Namun, KPU Punya cara lain untuk mencegah eks koruptor lolos ke parlemen.

Keputusan MA tersebut memastikan para mantan napi korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak bisa maju sebagai caleg DPR/DPRD maupun DPD.