Indeks Kpk

Pansus Hak Angket KPK menyampaikan poin-poin rekomendasi di rapat paripurna DPR terkait aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan tata kelola SDM. 

KPK meminta DPR objektif dalam melakukan penilaian karena tanggung jawab pemberantasan korupsi juga berada di bawah kewenangan DPR bersama pemerintah.

Sutiaji akan diperiksa sebagai saksi Ketua DPRD Moch Arief Wicaksono, tersangka korupsi APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.

Sebelum ditangkap KPK, Imas merupakan bupati pengganti Ojang Sohandi yang juga dicokok Komisi, Senin 11 April 2016.

Total harta kekayaan Bupati Subang Imas Aryumningsih mencapai Rp 50,9 miliar.

Selain Bupati Subang Imas Aryumningsih, KPK juga menangkap 8 orang dalam OTT di Subang.

KPK lakukan operasi tangkap tangan pada Selasa (13/2/2018) malam di Subang, Jawa Barat.

Sejak Januari hingga 12 Februari,
komisi antirasuah telah menetapkan
setidaknya empat orang nomor
satu di daerah sebagai tersangka korupsi
Siapakah Selanjutnya?

KPK mengusulkan saksi saat pemilihan dibiayai negara. Selain itu, KPK juga menyarankan agar dana partai politik (parpol) naik menjadi Rp10 ribu per-suara.

Laode M Syarif mempermasalahkan keabsahan Pasal 245 ayat 1 UU MD3 yang memasukkan kembali pertimbangan MKD terkait pemeriksaan terhadap anggota DPR.

Dalam UU MD3 terbaru, pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin tertulis presiden atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Empat anggota DPRD MOjokerto diperiksa sebagai saksi atas dugaan suap pengalihan anggaran di Dinas PUPR Kota Mojokerto.

Saksi terkait kasus gratifikasi yang menjerat Zumi Zola sebagai tersangka ini diagendakan terhadap Mantes, seorang pekerja swasta.

KPK kembali memeriksa Agus Wahjudo selaku mantan Executive Project Manager PT Garuda Indonesia. 

KPK menilai ketentuan mengenai mekanisme pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum dalam UU MD3, yang baru disahkan, melanggar prinsip equality before the law.

Kesaksian Agun Gunandjar soal pembagian uang e-KTP itu berseberangan dengan pengakuan Ganjar Pranowo.

Marianus Sae bungkam dan enggan menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di KPK terkait dengan kasus suap pada hari ini.

KPK kembali menemukan modus pemberian suap dengan sarana kartu debit ATM di kasus korupsi yang melibatkan Bupati Ngada, Marianus Sae.

KPU NTT menegaskan Marianus Sae akan tetap menjadi calon bakal gubernur NTT di Pilkada 2018, meski PDIP telah menarik dukungan terhadap Marianus.

Haris mengatakan Ketua Pengadilan Timika diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas dan uang bulanan.