Indeks Kpk

KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka pemberi suap dan langsung menahan Calon Gubernur Lampung itu pada Jumat (16/2/2018).

KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa untuk menjalani pemeriksaan berkaitan dengan kasus suap yang diterima sejumlah anggota DPRD.

KPK akhirnya menetapkan tiga tersangka suap di lingkungan DPRD Lampung Tengah. 

Menurut Fajar, fakta sudah membuktikan bahwa Arief melanggar etika sebagai hakim konstitusi karena sempat bertemu anggota DPR tanpa undangan resmi.

KPK memperpanjang masa penahanan Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Zumi tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.55 WIB dan keluar sekitar pukul 17.33 WIB.

“Tetapi bisa saja karena berkaitan dengan tahun politik, transaksi korupsi makin meningkat dan dilakukan oleh pelaku politik itu sendiri,” ujar Aradila.

Putusan uji materi UU MD3 yang diketok Mahkamah Konstitusi mengenai posisi KPK dinilai sudah konsisten.

Agun Gunandjar sebelumnya mengungkapkan, Setya Novanto sempat berpesan agar anggota Fraksi Golkar tidak "cawe-cawe" dalam mengurusi proyek e-KTP.

Terkait OTT KPK di Lampung Tengah, Bupati Mustafa mengaku siap memberikan keterangan kepada penyidik untuk diperiksa.

Novanto menyayangkan prestasi Imas Aryumningsih sebagai kepala daerah menjadi ternoda karena tersandung kasus korupsi.

Setelah diperiksa hingga Kamis (15/2/2018) dini hari, Bupati Subang Imas Ayumningsih akhirnya ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK.

Petugas KPK menangkap 14 orang dan menyita Rp1 miliar dalam OTT di dua lokasi di Kabupaten Lampung Tengah dan Jakarta pada Rabu malam.

KPK memastikan telah mengantongi bukti kuat bahwa Fayakhun Andriadi menerima suap senilai Rp12 miliar dan 300 ribu dolar AS yang terkait dengan proyek Bakamla RI.

KPK menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih bersama 2 orang lain jadi tersangka penerima suap. Sementara tersangka pemberi suap di kasus ini baru satu orang.

KPK mengumumkan penetapan politikus Golkar Fayakhun sebagai tersangka kasus suap proyek Bakamla RI.

Zumi Zola akan diperiksa kembali oleh KPK pada Kamis besok atau sehari usai pelaksanaan sidang pembacaan dakwaan kasus suap APBD Jambi dengan terdakwa tiga pejabat Pemprov Jambi.

KPK menilai pengawasan terhadap lembaga tersebut selama ini sudah berjalan melalui sejumlah lembaga internal dan eksternal.

Fahri Hamzah menyarankan pembentukan lembaga pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan melalui revisi UU KPK.

Taufiqulhadi menduga masuknya rekomendasi itu lantaran Agun Gunandjar luput merevisi draf rekomendasi yang disampaikannya di rapat paripurna.