Indeks Kpk

Selain menangkap Marianus Sae, KPK juga mengamankan lima orang lain di Surabaya, Kupang dan di Bajawa.

Agus Rahardjo mengaku KPK akan mempelajari draft rekomendasi Pansus Hak Angket KPK bila sudah diberikan.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tidak akan melanjutkan dukungan terhadap Marianus Sae di Pilkada 2018.

Pihak Freeport Indonesia mengeluarkan penjelasan menanggapi tudingan perusahaan ini memberikan fasilitas ke hakim PN Timika. Tapi, Tim kuasa hukum pekerja Freeport menilai penjelasan itu janggal.

Bupati Ngada Marianus Sae, yang juga bersatus sebagai Bakal Cagub NTT, tertangkap KPK sehari sebelum pengumuman penetapan Cagub-Cawagub peserta Pilgub NTT 2018.

Tim kuasa hukum Zumi Zola masih perlu menimbang sejumlah hal sebelum menempuh praperadilan. 

Masinton Pasaribu menilai Muhammad Nazaruddin sebagai pembohong sehingga tak layak menerima pembebasan bersyarat.

Corneles Towoliu diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka korupsi e-KTP Anang Sugiana Sudihardjo.

Hafil Budianto Abdulgani akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo.

KPK menilai putusan MK yang menganggap Komisi Antirasuah termasuk dalam bagian lembaga eksekutif berkebalikan dengan empat putusan Mahkamah lainnya.

KPK menyatakan masih mengumpulkan bukti dari luar negeri terkait kasus korupsi pengadaan "Quay Container Crane" (QCC) di Pelindo II.

Bambang mengaku mempunyai kewajiban untuk memperbaiki hubungan DPR dan KPK.

DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK

Tiga saksi tersebut dipanggil oleh KPK untuk RJ Lino, tersangka kasus korupsi  pengadaan "Quay Container Crane" (QCC).

Kewenangan itu tertuang dalam revisi pasal 73 UU MD3 perihal tugas dan wewenang DPR.

JPU KPK akan membacakan dakwaan dugaan merintangi penyidikan yang dilakukan mantan penasihat hukum terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

KPK akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberikan rekomendasi persetujuan atas usulan agar Nazaruddin menjalani program asimilasi dan pembebasan bersyarat.

KPK sudah menentukan angka pasti nilai gratifikasi yang masing-masing diterima oleh Gubernur Jambi Zumi Zola dan Plt. Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan.

KPK menetapkan politikus PKS  Yudi Widiana sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang proyek pembangunan jalan Kemen PUPR.

Jaksa KPK membacakan isi BAP Nofel Hasan dan transkrip percakapan terdakwa suap proyek satellite monitoring Bakamla itu dengan Ali Fahmi (Fahmi Habsyi) di persidangan.