Indeks Korupsi

Hasil penelusuran tirto.id yang dihimpun dari berbagai sumber mengungkapkan, setidaknya ada 28 orang, mulai hakim, panitera, jaksa, dan polisi yang menjadi pesakitan KPK sejak 2006 sampai 2016. Data tersebut belum termasuk kasus hukum yang ditangani lembaga kepolisian dan kejaksaan, serta para penegak hukum yang mendapat sanksi etik.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Samadikun Hartono baru mengangsur uang Rp21 miliar dari Rp169 miliar yang harus dibayar oleh dirinya sesuai perintah Mahkamah Agung.

KPK menyampaikan bahwa pihaknya tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,64 hektare oleh Pemerintah DKI Jakarta pada 2014.

Mantan anggota DPR dari fraksi Hanura, Dewie Yasin Limpo akhirnya dijatuhi vonis pidana 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider kurungan tiga bulan. Dewie dan stafnya, Bambang Wahyu Hadi terbukti menerima suap terkait proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni sembilan tahun penjara.

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI memberikan penjelasan terkait tidak ditemukannya unsur korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,64 hektar.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/6/2016) kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta.

KPK berharap keempat polisi, yaitu Brigadir Polisi Ari Kuswanto, Brigadir Polisi Dwianto Budiawan, Brigadir Polisi Fauzi Hadi Nugroho, dan Ipda Andi Yulianto yang dijadwalkan diperiksa komisi antirasuah pada Selasa (7/6/2016) sebagai saksi Doddy Aryanto Supeno kooperatif memenuhi panggilan.

KPK memanggil ketujuh saksi untuk tersangka Edi Santoni. Pemanggilan tersebut terkait dengan kasus Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu tahun 2011.

Kejagung akan tetap mengeluarkan sprindik baru meski banyak kasus yang ditanganinya kalah dalam sidang praperadilan, seperti kasus La Nyalla Mattalitti yang tiga kali permohonan praperadilannya dikabulkan PN Surabaya.

Istri Nurhadi, Tin Zuraida, dipanggil oleh KPK untuk diminta informasinya terkait dengan kasus yang menimpa suaminya. Sebelumnya, KPK juga memangil sopir Nurhadi, Royani, untuk diminta keterangan, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan.

Indonesia Corruption Watch menilai, Janner Purba selaku Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Bengkulu yang terbukti menerima suap dalam Operasi Tangkap Tangan pada Senin 23 Mei 2016 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, layak dihukum seumur hidup karena rekam jejaknya yang dikenal sebagai "raja vonis bebas terdakwa perkara korupsi".

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memerintahkan Kabareskrim Irjen Pol Ari Dono Sukmanto untuk segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane di PT Pelindo II. Kapolri juga mengingatkan agar kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan aturan dan tidak menggunakan kasus tersebut untuk kepentingan lain.

Persoalan penegakan hukum, terutama dalam korupsi masih belum berjalan dengan baik. Sehingga reformasi di bidang peradilan perlu dipikirkan secara matang. Namun, pemerintah belum membahas mengenai kemungkinan dikeluarkannya Perppu.

Terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang untuk melakukan pembuktian terbalik. Pasalnya, Ahok beranggapan kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang dikaitkan dengan dirinya adalah fitnah menjelang Pilkada 2017 mendatang.

KPK kembali memanggil tiga anggota Polri terkait kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga orang anggota Polri tersebut adalah Fauzi Hadi Nugroho, Andi Yulianto dan Dwianto Budiawan.  Ia diperiksa sebagai saksi untuk Doddy Aryanto Supeno.

Kejagung menilai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih mampu menangani kasus korupsi yang menjerat La Nyalla Mattalitti. Kejagung juga menunggu langkah Kejati Jatim untuk mengeluarkan sprindik baru untuk menetapkan La Nyalla sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah untuk Kadin Jatim yang merugikan keuangan negara Rp48 miliar.

KPK akan bekerja sama dengan Kejaksaan, Polri, Mahkamah Agung dan berupaya keras memperbaiki situasi lembaga penegak hukum yang saat ini bermasalah.

KPK masih terus menelusuri aliran dana dalam perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta.

Nurhadi membantah sembunyikan sopirnya yang bernama Royani. KPK sedang mencari Royani karena dia sudah dua kali dipanggil komisi antirasuah tapi tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan sehingga Royani diduga disembunyikan.

Penerbitan sprindik baru yang ketiga kalinya dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk tersangka korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang juga Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, didukung penuh oleh HM Prasetyo selaku Jaksa Agung.