Indeks Korupsi

Agus Rahardjo meminta peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk turut bersama-sama berjuang dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin merajalela di tanah air.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengakui kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Agung semakin berkurang dikarenakan masih banyak jaksa yang terjerat kasus hukum, mulai dari kasus penyalahgunaan narkoba hingga korupsi.

Sareh Wiyono mengaku kenal dengan panitera PN Jakut, Rohadi saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara asusila yang dilakukan penyanyi dangdut, Saipul Jamil.

KPK telah menetapkan empat tersangka korupsi yang berkaitan dengan pengurusan kasus perkara asusila Saipul Jamil. Sementara itu, empat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dijadwalkan dalam pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, korupsi, narkoba, dan terorisme adalah musuh besar negara yang harus dilawan. 

Kabareskrim Polri mendatangi KPK untuk bertemu pimpinan KPK dalam rangka berkoordinasi untuk meningkatkan sinergitas penangangan kasus korupsi.

Nota keberatan (eksepsi) yang diajukan Doddy Aryanto Supeno dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap sebesar Rp150 juga kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution ditolak majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

KPK akan memanggil penyanyi dangdut Saipul Jamil sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian suap terhadap penitera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Mohamad Sanusi (MSN), yang merupakan tersangka penerima uang suap sebesar Rp2 miliar dari Direktur PT Agung Podomoro Land juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh KPK.

Kamboja pada Kamis, (07/07/2016), menyangkal tuduhan kelompok penekan anti-korupsi bahwa Perdana Menteri Hun Sen dan keluarganya meraup sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat dalam kepentingan usaha, termasuk penyerobotan tanah dan perusakan lingkungan.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ronny Sompie memastikan bahwa Royani yang merupakan mantan supir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi masih di Indonesia meski hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

Komisi Yudisial (KY) berharap penangkapan aparat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), menjadi kasus terakhir yang menyeret aparat pengadilan

Anggota DPR I Putu Sudiartana dicokok KPK karena menerima suap Rp500 juta. Padahal, ia pengusaha sukses dengan harta miliaran rupiah.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa hukuman, termasuk juga para terpidana kasus korupsi. Remisi itu tetap akan mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Pemberian Remisi.

Ditetapkannya I Putu Sudiartana sebagai tersangka korupsi oleh KPK, tentu menambah panjang daftar politisi Partai Demokrat yang menjadi pesakitan komisi antirasuah. Partai berlambang mercy pun langsung merespons dengan cepat. Demokrat meminta KPK mengusut tuntas kasus OTT terhadap Sudiartana dengan tetap mempertahankan praduga tak bersalah.

Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didakwa menerima suap dari Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro, bersama empat orang lain. Uang suap senilai Rp150 juta diberikan untuk melancarkan dua perkara yang dihadapi Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan jika kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang menelan kerugian negara senilai Rp138,7 triliun itu masih berjalan.

Ibarat good boy and bad boy. Jika Artidjo Alkostar berjuang mengangkat nama baik institusi MA sebagai lembaga yang “agung”, maka seolah-olah kasus operasi tangkap tangan KPK terhadap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution yang ikut menyeret nama Sekretaris MA Nurhadi mencoreng reputasi MA sebagai lembaga hukum tertinggi.

 Kepala bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan secara teknis, akan lebih mudah jika penyidik yang ke Kejaksaan Agung daripada membawa tersangka ke KPK. La Nyalla sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 11 Maret 2015 saat kasus ini masih dalam tingkat penyelidikan.

Pemilik PT Citra Gading Asritama (CGA) Ichsan Suaidi dan pengacara Awang Lazuardi Embat divonis 3,5 tahun penjara ditambah denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan karena terbukti menyuap Kasubdit Kasasi Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi.