Indeks Korupsi

Andri Tristianto Sutrisna divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap untuk penundaan pengiriman salinan putusan kasasi perkara korupsi di MA.

Terpidana kasus suap dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, OC Kaligis sejak Kamis (25/8/2016) ditahan di Lapas Kelas I Sukamiskin. Terkait keluarga yang ingin menjenguk terpidana, aturan kunjungannya akan ditetapkan oleh KPK.

Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada lima calon hakim agung (CHA), dan dua calon hakim adhoc tindak pidana korupsi (Tipikor) dari Komisi Yudisial.

Pihak Kejaksaan Agung bungkam saat ditanyai perihal penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Sebelumnya, proses penyelidikan kasus Nur Alam oleh Kejagung dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

Kerugian negara akibat korupsi selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Namun, hukuman finansial yang dijatuhkan pengadilan sangat kecil, hanya Rp21,3 triliun. Hukuman alternatif selain bui dimunculkan sebagai solusi untuk membuat jera para koruptor. Akankah wacana untuk memiskinkan koruptor bisa direalisasikan?

Dalam konferensi persnya, ICW mengemukakan bahwa potensi korupsi bisa terjadi pada 10 proyek pengadaan Kemdikbud. Untuk itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus pada proyek tersebut.

KPK masih memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait tindak pidana korupsi pemberian Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, pihak-pihak lain yang ikut menikmati aliran dana yang diperoleh Nur Alam pun masih ditelusuri KPK.

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait pemberian izin eksplorasi. KPK pun memperingatkan kepada kepala daerah agar berhati-hati dalam mengeluarkan surat-surat izin usaha pertambangan.

KPK menambah lingkup Survei Integritas Sektor Publik 2016 sebagai cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian berdasar pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut

KPK masih membutuhkan bantuan pihak Polri dalam menyelidiki mantan Sekretaris Mahakamah Agung Nurhadi. Surat perintah penyelidikan Nurhadi telah diterbitkan oleh KPK pada 22 Juli 2016 lalu.

Polri menggandeng KPK untuk melakukan investigasi bersama guna menangani kasus-kasus korupsi. Kolaborasi kedua instansi diperlukan karena sama-sama memiliki sejumlah kelebihan yang dapat mendukung penanggulangan kasus.

Perhatian publik selama ini hanya tertuju pada sidang terdakwa korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta sehingga abai pada proses persidangan di Tipikor daerah. Duet Janner dan Toton yang sudah membebaskan 10 orang terdakwa perkara korupsi di PN Bengkulu selama periode 2015-2016 patut menjadi perhatian.

“Pro kontra remisi bagi koruptor menjadi ruang pencitraan pejabat publik. Mereka yang pro remisi dituding tidak komitmen pada pemberantasan korupsi, sementara yang kontra diklaim sebagai pahlawan antirasuah. Bagaimana regulasi mengatur ini? Benarkah rencana revisi PP No. 99 tahun 2012 akan menguntungkan koruptor?”

Korupsi adalah momok mengerikan bagi Indonesia. Menurut hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), total kerugian negara akibat korupsi dalam rentang tahun 2001 hingga 2015 mencapai Rp203,9 triliun. Untuk mencegah ini, berbagai kalangan turun memprotes tindakan busuk para koruptor, termasuk para musisi yang berteriak melalui musik.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengapresiasi putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung terkait kasasi yang dijatuhkan pengacara OC Kaligis. Vonis yang diperberat hingga 10 tahun penjara itu diharapkan jadi catatan untuk para penegak hukum agar hati-hati dalam menjalankan perannya.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Reynold Mamahit terbukti melakukan korupsi.

Tujuh anggota DPRD Sumatera Utara yang menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho, ditahan KPK.

Ruslan Abdul Gani, mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) didakwa telah merugikan keuangan negara dalam proyek pembangunan Dermaga Bongkar. Dalam surat dakwaannya, ia menyebutkan bahwa Gubernur Aceh periode 2009-2012 juga terlibat karena menerima keuntungan dari proyek tersebut.

Andri Tristianto Sutrisna selaku Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dijatuhi hukuman 13 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta.

KPK sosialisasikan aplikasi tata kelola pemerintahan guna mencegah korupsi dalam acara "Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi: Diseminasi Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik", di Makassar.