KPK Sosialisasikan Aplikasi Cegah Korupsi

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensosialisasikan aplikasi tata kelola pemerintahan guna mencegah praktik korupsi kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal tersebut disampaikan dalam acara "Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi: Diseminasi Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik, di Makassar".

"Pada dasarnya melalui kegiatan ini kami membawa praktik terbaik dari berbagai daerah untuk dicontoh oleh daerah lain," kata Komisioner KPK Basaria Panjaitan pada Rabu (3/8/2016).

Lebih lanjut Basaria menjelaskan, beberapa contoh praktik terbaik yang dipaparkan adalah berbagai aplikasi IT (Information and Technology) untuk pemerintahan yang telah dikembangkan dan digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

"Di Surabaya itu, mereka sudah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat misalnya mengetahui berapa jumlah tempat tidur yang masih kosong, atau misalnya berapa jumlah guru di satu daerah," jelasnya.

Selain Surabaya, pihaknya juga akan memaparkan aplikasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari Bali, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Provinsi Jawa Barat.

Aplikasi-aplikasi tersebut, kata dia, akan dibagikan secara gratis kepada pemerintah daerah. Setelah kegiatan ini, kata dia, 3 sampai 5 orang perwakilan dari pemerintah daerah akan dibawa ke Surabaya dan praktik secara langsung, sehingga diharapkan sepulangnya dari sana, mereka dapat langsung menggunakan aplikasi tersebut.

"Ini adalah langkah awal, harapannya nanti pada 2017 semua sudah bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Ia mengatakan dengan contoh-contoh ini diharapkan para bupati dapat menerapkannya di daerah masing masing.

"Kalau transparansi sudah berjalan dengan baik, masyarakat bisa melakukan check and balance kinerja pemerintah, sehingga kami tidak perlu melakukan penindakan hukum," kata dia.

Berbagai kegiatan ini, lanjutnya, dimaksudkan untuk mencegah korupsi, sehingga KPK tidak perlu melakukan tindakan represif.

"Kami mengajak masyarakat, bupati, dan wali kota melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi," kata Basaria.

Sementara itu Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini.

"Ini penting, strategis, dan membantu kita semua," kata dia.

Syahrul berharap apa yang dibawa oleh KPK ini dapat dikolaborasikan dengan apa yang telah dikembangkan oleh Sulsel selama ini.

"Kita, misalnya, sudah memiliki layanan PTSP terbaik secara nasional, kita lihat apa yang bisa dikolaborasikan," kata Syahrul.