Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Dalami Aliran Dana Suap Untuk Wali Kota Madiun
Hukum
Rabu, 21 Des 2016

KPK Dalami Aliran Dana Suap Untuk Wali Kota Madiun

Sebanyak 12 orang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana yang mengalir ke tersangka gratifikasi Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.
Empat Mobil Mewah Wali Kota Madiun Disita KPK
Hukum
Sabtu, 17 Des 2016

Empat Mobil Mewah Wali Kota Madiun Disita KPK

Tim penyidik KPK telah menyita empat unit mobil mewah milik Wali Kota Madiun Bambang Irianto.
KPK Minta Fahmi Darmawansyah Segera Kembali ke Indonesia
Politik
Jumat, 16 Des 2016

KPK Minta Fahmi Darmawansyah Segera Kembali ke Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Dirut PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah untuk kembali ke Indonesia. Tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut itu disinyalir masih berada di luar negeri hingga berita ini ditulis.
KPK: Direktur PT MTI Masih Dalam Proses Pencarian
Hukum
Kamis, 15 Des 2016

KPK: Direktur PT MTI Masih Dalam Proses Pencarian

Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada APBD-Perubahan 2016 masih dalam proses pencarian.
Oknum TNI Diduga Terlibat Kasus Suap Infrastruktur Kelautan
Hukum
Kamis, 15 Des 2016

Oknum TNI Diduga Terlibat Kasus Suap Infrastruktur Kelautan

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Wuryanto membenarkan informasi bahwa ada oknum TNI yang terlibat kasus dugaan suap dalam sejumlah pengadaan infrastruktur di sektor kelautan. Namun, TNI masih memantau perkembangan isu tersebut.
KPK Tetapkan Eko Susilo Hadi Sebagai Tersangka
Hukum
Kamis, 15 Des 2016

KPK Tetapkan Eko Susilo Hadi Sebagai Tersangka

Mantan pelaksana tugas (plt) sekretaris utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi telah ditetapkan sebagai tersangka olek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus kasus dugaan tindak pidana penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit pada APBD-Perubahan 2016.
KPK Tangkap Wali Kota Non Aktif Cimahi
Hukum
Jumat, 2 Des 2016

KPK Tangkap Wali Kota Non Aktif Cimahi

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan wali kota non aktif Cimahi Atty Suharti dan suaminya yang juga mantan Wali Kota Cimahi Itoch Tohija hari ini, (02/12/2016).
Antasari Azhar Bebas Bersyarat, Bisa Wajib Lapor Via Online
Hukum
Senin, 7 Nov 2016

Antasari Azhar Bebas Bersyarat, Bisa Wajib Lapor Via Online

Antasari Azhar, Mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akan bebas bersyarat dalam waktu dekat. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Antasari Azhar bisa melaporkan diri secara daring atau via online.
Gubernur BI Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi E-KTP
Hukum
Senin, 31 Okt 2016

Gubernur BI Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi E-KTP

Agus Martowardojo akan diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan E-KTP. Bagi mantan Menteri Keuangan era SBY ini pemanggilan ini adalah yang kedua kalinya.
Dahlan Iskan dan Jerat Korupsi para Menteri Era-SBY
Hukum
Jumat, 28 Okt 2016

Dahlan Iskan dan Jerat Korupsi para Menteri Era-SBY

Dahlan Iskan, akhirnya ditahan dalam kasus pelepasan aset BUMD. Penetapan tersangka Dahlan Iskan memperpanjang daftar buruk menteri-menteri era-SBY yang terjerat dalam kasus korupsi.
KPK Periksa Gubernur Sulawesi Tenggara Terkait Izin Tambang
Hukum
Selasa, 25 Okt 2016

KPK Periksa Gubernur Sulawesi Tenggara Terkait Izin Tambang

KPK memeriksa Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam atas kasus izin usaha tambang yang melibatkan korporasi di wilayahnya.
Partai Demokrat Adakan Sekolah Anti Korupsi
Politik
Sabtu, 22 Okt 2016

Partai Demokrat Adakan Sekolah Anti Korupsi

Sekolah Anti Korupsi kali ini diikuti oleh 250 kader Partai Demokrat dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat.
KPK Minta Fadilah Supari Hargai Putusan Hakim Praperadilan
Hukum
Selasa, 18 Okt 2016

KPK Minta Fadilah Supari Hargai Putusan Hakim Praperadilan

KPK meminta Siti Fadilah Supari, menghargai putusan hakim yang telah menolak seluruh permohonan praperadilan mantan menteri kesehatan tersebut, terkait kasus dugaan korupsi alat kesehatan.
Terkait Korupsi e-KTP, DPR Tak Tahu Detail Anggaran e-KTP
Hukum
Selasa, 11 Okt 2016

Terkait Korupsi e-KTP, DPR Tak Tahu Detail Anggaran e-KTP

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengklaim jika anggota DPR tidak mengetahui secara mendetail anggaran pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memberikan keterangan tersebut pasca diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menguji Kekuatan KPK Lewat Praperadilan Irman Gusman
Hukum
Rabu, 5 Okt 2016

Menguji Kekuatan KPK Lewat Praperadilan Irman Gusman

Sejak Februari 2015, tercatat empat pengajuan praperadilan tersangka korupsi di KPK dikabulkan hakim, selebihnya ditolak. Kekalahan tersebut tidak membuat KPK tinggal diam, tetapi justru menjadikannya sebagai pelajaran berharga untuk berbenah. Pelajaran itu akan diuji dalam praperadilan Irman Gusman yang akan berlangsung pertengahan Oktober mendatang.
Korupsi e-KTP, KPK Tetapkan Tersangka Baru
Hukum
Jumat, 30 Sept 2016

Korupsi e-KTP, KPK Tetapkan Tersangka Baru

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).
Ahok, Anies Baswedan, & Sandiaga Uno Sudah Lapor LHKPN ke KPK
Politik
Kamis, 29 Sept 2016

Ahok, Anies Baswedan, & Sandiaga Uno Sudah Lapor LHKPN ke KPK

KPK membuka loket penyerahan LHKPN khusus untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017 pada 21 September hingga 3 Oktober 2016.
Farizal Jadi Tahanan KPK Terkait Kasus Suap Irman Gusman
Hukum
Senin, 26 Sept 2016

Farizal Jadi Tahanan KPK Terkait Kasus Suap Irman Gusman

KPK menyatakan bahwa Farizal telah menerima uang sebesar Rp365 juta dalam empat kali penyerahan dari terdakwa Xaveriandy Susanto, sedangkan Irman Gusman diduga telah menerima Rp100 juta.
Damayanti Terbukti Korupsi, Divonis 4,5 Tahun Penjara
Hukum
Senin, 26 Sept 2016

Damayanti Terbukti Korupsi, Divonis 4,5 Tahun Penjara

Vonis untuk Anggota DPR-RI dari FPDIP ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.
Kasus Irman Gusman, KPK Kemungkinan Usut Pejabat Bulog
Hukum
Rabu, 21 Sept 2016

Kasus Irman Gusman, KPK Kemungkinan Usut Pejabat Bulog

Wakil Ketua KPK, La Ode M Syarief mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi kemungkinan akan mendalami keterlibatan pejabat internal Perum Bulog dalam kasus suap yang menyeret nama mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman.