Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Mantan Ketua MK, Mahfudh MD mengkritik para Hakim Konstitusi telah menyalahi Undang-Undang karena tak melaporkan LHKPK periodik dua tahunan tepat waktu.

Pendaftaran seleksi calon anggota Tim Penasihat KPK periode 2017-2021 diminati oleh lebih dari 3000 pendaftar meski hanya empat orang yang dibutuhkan.

Ada lima Hakim Mahkamah Konstitusi yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbarunya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tumpukan berkas dakwaan untuk dua tersangka korupsi e-KTP, yakni Irman dan Sugiharto, setinggi 4,5 meter dan terdiri dari 24 ribu halaman.

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan keterlibatan lembaga dari luar, seperti KPK, diperlukan untuk memberantas korupsi di tubuh TNI.

Ke depannya Agus berharap bahwa politik dinasti akan menjadi sejarah. Artinya tidak akan ada lagi pejabat yang masih melegalkan keluarganya untuk menampung harta korupsi, di bidang suap, gratifikasi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusulkan materi revisi UU Tipikor yang membuka peluang lembaga Antirasuah untuk membidik para koruptor dari kalangan swasta.

Salah satu tersangka korupsi Hambalang, yang sedang mengajukan diri menjadi Justice Collaborator ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Choel Mallarangeng menyatakan siap membongkar bukti keterlibatan tersangka lain.

KPK kecewa dengan vonis bebas untuk Bupati non-aktif Rokan Hulu, Suparman di kasus suap APBD Riau dan akan segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). 

Febri menjelaskan, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tim KPK juga berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Sulawesi Tenggara terkait kebutuhan klarifikasi tim auditor.

KPK telah menyita duit milik Wali Kota Madiun non-aktif, Bambang Irianto senilai total Rp7,4 miliar yang tersimpan di BTN, BTPN, BRI, Bank Jatim, BNI, dan Bank Mandiri.

KPK menahan tersangka suap proyek pembangunan jalan, politikus PKB, Musa Zainuddin selama 20 hari ke depan.  

KPK menyita satu unit rumah milik tersangka korupsi, Wali Kota Madiun non-aktif, Bambang Irianto, yang berlokasi di perumahan mewah di Kediri. 

Patrialis Akbar mengklaim tidak ada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) lainnya yang terlibat dalam kasus suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjerat ia jadi tersangka.

KPK memeriksa 10 saksi, tujuh diantaranya anggota DPRD Kota Madiun, terkait kasus pencucian uang dengan tersangka Wali Kota Madiun non-aktif, Bambang Irianto. 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka terkait indikasi TPPU dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012.

KPK tidak ragu membawa Bambang Wiratmadji Soeharto kembali ke pengadilan, tapi saat ini tim sedang mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil karena berdasarkan penetapan hakim, terdakwa dapat dilimpahkan kembali apabila yang bersangkutan sudah sehat dan layak mengikuti sidang.

Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi menanggapi santai isi dakwaan kasus suap pejabat Ditjen pajak yang menyeret namanya dan adik ipar Jokowi.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyampaikan pihaknya terus memantau kepala daerah yang mulai membentuk dinasti politik.

Patrialis membantah anggapan terhadap dirinya yang bisa merubah draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.