tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengawasi para kepala daerah yang berlatarbelakang dinasti atau secara turun temurun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan pada acara Sosialisasi dan Implementasi Tindak Pidana Korupsi di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga.
"KPK terus memantau kepala daerah yang mulai membentuk dinasti," kata Basaria di Purbalingga, dikutip dari Antara, Rabu (22/2/2017).
Dia mengatakan, hal buruk dari dinasti politik biasanya akan terjadi konflik kepentingan keluarga ketika yang bersangkutan menjadi kepala daerah.
"Dinasti itu akan meneruskan kepentingan keluarganya dengan cara meraih jabatan kepala daerah kembali," katanya.
Basaria juga mencontohkan yang dimaksud dengan dinasti politik adalah jabatan yang sebelumnya dijabat suami, lalu pada periode berikutnya dijabat istri, anak atau anggota keluarga yang lain.
"Misalnya, sebelumnya suaminya jadi bupati, kemudian gantian istrinya dan sekarang anaknya, itu termasuk politik dinasti," katanya.
Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), kata dia, saat ini tercatat 58 dinasti politik yang terjadi di seluruh daerah Indonesia.
Selain itu, Basaria juga mengingatkan kepada seluruh pejabat untuk tetap menjaga integritas dan menjunjung komitmen untuk tidak melakukan korupsi.
"Apa enaknya berada di penjara, saya mencoba duduk di situ setengah jam saja, rasanya sudah stres dan sakit," katanya.
Dia menegaskan, biasanya mereka yang masuk penjara KPK akan rentan terserang sakit dan stres akibat persoalan yang dibuatnya sendiri.
"Biasanya setiap saya datang di suatu daerah, tidak lama ada yang tertangkap," tegasnya.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
