Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK bersedia menerima pengajuan Choel Mallarangeng menjadi Justice Collaborator, yang sudah disampaikan sejak akhir 2016 lalu, apabila ia mau buka bukti baru terkait dalang utama korupsi Hambalang. 

Pernyataan Saut Situmorang ini secara implisit menjawab pertanyaan masyarakat bahwa dalam pemberantasan korupsi tidak harus dilakukan dengan cara Operasi Tangkap Tangan semata (OTT), tetapi bisa dari penemuan fakta persidangan, pemanggilan saksi terkait ataupun menelusuri denda perampasan dari produk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengoperasikan Gedung Merah Putih mulai awal Februari 2017 sebagai kantor bagi sekitar 1.100 pegawai lembaga pemburu koruptor ini.

Sejumlah pejabat yang diperiksa antara lain: Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto, Sekda Kota Madiun Maidi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Nono Djatikusumo, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Suwarno, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Totok Sugiarto.

Samsu Umar Samiun merupakan satu dari lima calon kepala daerah yang tersandung kasus hukum. Namun, kemenangan yang diraihnya tidak otomatis membuatnya kembali memimpin Kabupaten Buton. Bagaimana dengan yang lain?

KPK telah menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,1 miliar.

Jaksa KPK menuntut mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho, dengan hukuman tiga tahun penjara di kasus penyuapan anggota DPRD Sumut.

KPK meminta Kemenkumham tidak memusatkan lokasi bui para napi koruptor di Lapas Sukamiskin, tapi menyebarkannya ke banyak tempat.

Nilai duit korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau E-KTP, yang sudah dikembalikan kepada KPK, telah mencapai Rp250 miliar.

Praktik korupsi dengan motif jual-beli jabatan marak terjadi di daerah. Namun, DPR malah mewacanakan akan menghapus peran Komisi Aparatur Sipil Negara yang selama ini melakukan pengawasan.

KPK masih mengkaji keseriusan mantan Bupati Klaten, Sri Hartini yang mengajukan diri menjadi Justice Collaborator.

Arief Hidayat telah mengantarkan surat pemberhentian sementara Patrialis Akbar kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (7/2).

KPK menahan Patrialis Akbar terkait dugaan suap "judicial review" uu tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dokumen pembukuan perusahaan, voucher penukaran mata uang asing serta draft putusan perkara.

Dari 11 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK pada 2016, empat di antaranya adalah kader PDIP. Bagaimana dengan kasus korupsi terbanyak di KPK? Yang terbanyak adalah kasus suap.

Sofyan berjanji akan menyelidiki proyek tender Rolls-Royce di Indonesia, sekaligus membongkar siapa saja orang PLN yang bermain.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyatakan lembaganya akan mengizinkan KPK memeriksa hakim konstitusi tanpa menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo bila Patrialis memang benar tertangkap OTT.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil usulkan perubahan mekanisme perekrutan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2016 ini sekitar 34 dan menempati urutan ke 88 dari 176 negara. Artinya skor Indonesia naik satu poin satu poin dari semula 35 dan urutan di tahun 2015 berada di posisi 90.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa lembaga negara dan institusi penegak hukum harus memperhatikan pengangkatan pejabat dengan mempertimbangkan integritas dan latar belakang calon pejabat.

KPK memeriksa enam pegawai BPKP untuk dimintai keterangan kasus tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Hingga saat ini, KPK juga telah memeriksa lebih dari 250 saksi terkait kasus tersebut.