Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK terus mendalami adanya kemungkinan keterlibatan anggota DPRD DKI Jakarta selain Mohamad Sanusi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda Pantai Utara Jakarta.

Tin Zuraida, istri dari Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi diperiksa KPK dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah yang terkait pengajuan permohonan Peninjau Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Indonesia Corruption Watch menilai, Janner Purba selaku Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Bengkulu yang terbukti menerima suap dalam Operasi Tangkap Tangan pada Senin 23 Mei 2016 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, layak dihukum seumur hidup karena rekam jejaknya yang dikenal sebagai "raja vonis bebas terdakwa perkara korupsi".

Agus Rahardjo selaku Ketua KPK mengatakan pihaknya akan terus mencari Royani yang merupakan sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Royani sudah diberhentikan oleh MA karena sudah lebih dari 30 hari tidak masuk kantor. KPK juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan Royani agar memberitahukan kepada KPK.

Menghilangnya Royani yang merupakan sopir dari Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dinilai dapat mengganggu penyelidikan KPK. Karena itu, masyarakat yang mengetahui keberadaan Royani agar memberitahukan kepada KPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun demikian, Agus mengaku, KPK tidak ingin terburu-buru dalam bertindak.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo mengatakan, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp2.100 triliun, angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan era kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya Rp400 triliun. Menurut Agus besarnya dana APBN tersebut juga dapat memicu maraknya praktik korupsi.

Kementerian ESDM melakukan pertemuan dengan KPK untuk meningkatkan koordinasi di sektor mineral dan batu bara. KPK sangat mendukung Kementerian ESDM dalam melakukan penataan-penataan di semua sektor. Dukungan dari KPK, misalnya, dalam penataan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang membuat penataan di Kementerian ESDM berjalan sangat baik. KPK juga berjanji mengusut 3.966 izin usah pertambangan (IUP) yang belum memenuhi status clean and clear dengan target penyelesaian pada Mei 2016.

Kamaluddin Harahap dituntut 7 tahun penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,26 miliar dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Jaksa juga menuntut agar Kamaluddin membayar uang pengganti sebesar Rp1,26 miliar.

KPK terus mendalami keterlibatan pihak-pihak dalam mengungkap kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Lembaga itu juga telah mengantongi temuan baru terkait kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara tersebut. Temuan baru itu terkait dengan pertemuan antara petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritisi upaya pemberantasan korupsi yang menurutnya dilakukan dengan berlebihan sehingga membuat takut orang-orang pemerintahan.

Ahok diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah dalam pembahasan raperda Pantai Utara Jakarta.

PB HMI melaporkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, ke polisi terkait dengan pernyataannya yang dinilai telah melecehkan HMI.

KPK memeriksa Wakil Wali Kota Ambon Muhammad Armyn Syarif Latuconsina dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR anggaran 2016.

KPK memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Brantas Adipraya, Bambang E. Marsono, pada 15 April 2016 guna mengembangkan penyelidikan kasus dugaan percobaan suap penghentian perkara yang terjadi dalam perusahaan tersebut.

Surya Adinata selaku Direktur LBH Medan, melaporkan dugaan korupsi terkait pelepasan aset berupa tanah dan bangunan di Unit Inna Dharma Deli, Medan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor perwakilan di daerah guna menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Tomo Sitepu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaaan suap PT Brantas Abipraya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, terkait kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Reklamasi Teluk Jakarta. Seperti diketahui, Heru adalah calon wakil gubernur (cawagub) yang bakal digandeng Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru yang ditemukan penyidik dari ruang kerja Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Hasil temuan KPK tersebut berupa uang sebesar 850 juta rupiah.