Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Survei CSIS menunjukkan persepsi publik terkait kinerja pemerintah di bidang hukum mengalami kenaikan menjadi 62,1 persen. Namun, hasil survei ini tidak berbanding lurus dengan dukungan pemerintah terkait anggaran penegakan hukum di APBN, serta upaya pemerintah merevisi PP Nomor 99/2012 yang mengundang pro dan kontra karena dinilai akan membuat koruptor mudah mendapatkan remisi.

Operasi tangkap tangan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian oleh KPK menambah deretan kepala daerah di pusaran korupsi. Pemahaman area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran perlu digalakkan. Apakah e-planing dapat menjadi solusi?

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dinilai lebih fokus pada sektor ekonomi, tetapi menganaktirikan penegakan hukum itu sendiri.

Kerugian negara akibat korupsi selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun. Namun, hukuman finansial yang dijatuhkan pengadilan sangat kecil, hanya Rp21,3 triliun. Hukuman alternatif selain bui dimunculkan sebagai solusi untuk membuat jera para koruptor. Akankah wacana untuk memiskinkan koruptor bisa direalisasikan?

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait pemberian izin eksplorasi. KPK pun memperingatkan kepada kepala daerah agar berhati-hati dalam mengeluarkan surat-surat izin usaha pertambangan.

KPK menambah lingkup Survei Integritas Sektor Publik 2016 sebagai cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian berdasar pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui bahwa perjalanan untuk memperbaiki peradilan di bawah kendali Mahkamah Agung (MA) masih panjang dan butuh dirundingkan oleh banyak pihak.

KPK masih membutuhkan bantuan pihak Polri dalam menyelidiki mantan Sekretaris Mahakamah Agung Nurhadi. Surat perintah penyelidikan Nurhadi telah diterbitkan oleh KPK pada 22 Juli 2016 lalu.

Polri menggandeng KPK untuk melakukan investigasi bersama guna menangani kasus-kasus korupsi. Kolaborasi kedua instansi diperlukan karena sama-sama memiliki sejumlah kelebihan yang dapat mendukung penanggulangan kasus.

Perhatian publik selama ini hanya tertuju pada sidang terdakwa korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta sehingga abai pada proses persidangan di Tipikor daerah. Duet Janner dan Toton yang sudah membebaskan 10 orang terdakwa perkara korupsi di PN Bengkulu selama periode 2015-2016 patut menjadi perhatian.

Korupsi adalah momok mengerikan bagi Indonesia. Menurut hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), total kerugian negara akibat korupsi dalam rentang tahun 2001 hingga 2015 mencapai Rp203,9 triliun. Untuk mencegah ini, berbagai kalangan turun memprotes tindakan busuk para koruptor, termasuk para musisi yang berteriak melalui musik.

Pengacara senior OC Kaligis yang divonis bersalah dalam kasus suap di PTUN Medan dikabarkan ingin mengajukan banding, menyusul keputusan kasasi yang memperberat hukumannya menjadi 10 tahun.

KPK sosialisasikan aplikasi tata kelola pemerintahan guna mencegah korupsi dalam acara "Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi: Diseminasi Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik", di Makassar.

Agus Rahardjo meminta peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk turut bersama-sama berjuang dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin merajalela di tanah air.

KPK terus mendalami adanya kemungkinan keterlibatan anggota DPRD DKI Jakarta selain Mohamad Sanusi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda Pantai Utara Jakarta.

Tin Zuraida, istri dari Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi diperiksa KPK dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah yang terkait pengajuan permohonan Peninjau Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Indonesia Corruption Watch menilai, Janner Purba selaku Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Bengkulu yang terbukti menerima suap dalam Operasi Tangkap Tangan pada Senin 23 Mei 2016 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, layak dihukum seumur hidup karena rekam jejaknya yang dikenal sebagai "raja vonis bebas terdakwa perkara korupsi".

Agus Rahardjo selaku Ketua KPK mengatakan pihaknya akan terus mencari Royani yang merupakan sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Royani sudah diberhentikan oleh MA karena sudah lebih dari 30 hari tidak masuk kantor. KPK juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan Royani agar memberitahukan kepada KPK.

Menghilangnya Royani yang merupakan sopir dari Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dinilai dapat mengganggu penyelidikan KPK. Karena itu, masyarakat yang mengetahui keberadaan Royani agar memberitahukan kepada KPK.