Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Polri menggandeng KPK untuk melakukan investigasi bersama guna menangani kasus-kasus korupsi. Kolaborasi kedua instansi diperlukan karena sama-sama memiliki sejumlah kelebihan yang dapat mendukung penanggulangan kasus.

Perhatian publik selama ini hanya tertuju pada sidang terdakwa korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta sehingga abai pada proses persidangan di Tipikor daerah. Duet Janner dan Toton yang sudah membebaskan 10 orang terdakwa perkara korupsi di PN Bengkulu selama periode 2015-2016 patut menjadi perhatian.

Korupsi adalah momok mengerikan bagi Indonesia. Menurut hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), total kerugian negara akibat korupsi dalam rentang tahun 2001 hingga 2015 mencapai Rp203,9 triliun. Untuk mencegah ini, berbagai kalangan turun memprotes tindakan busuk para koruptor, termasuk para musisi yang berteriak melalui musik.

Pengacara senior OC Kaligis yang divonis bersalah dalam kasus suap di PTUN Medan dikabarkan ingin mengajukan banding, menyusul keputusan kasasi yang memperberat hukumannya menjadi 10 tahun.

KPK sosialisasikan aplikasi tata kelola pemerintahan guna mencegah korupsi dalam acara "Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi: Diseminasi Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik", di Makassar.

Agus Rahardjo meminta peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk turut bersama-sama berjuang dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin merajalela di tanah air.

KPK terus mendalami adanya kemungkinan keterlibatan anggota DPRD DKI Jakarta selain Mohamad Sanusi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda Pantai Utara Jakarta.

Tin Zuraida, istri dari Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi diperiksa KPK dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah yang terkait pengajuan permohonan Peninjau Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Indonesia Corruption Watch menilai, Janner Purba selaku Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Bengkulu yang terbukti menerima suap dalam Operasi Tangkap Tangan pada Senin 23 Mei 2016 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, layak dihukum seumur hidup karena rekam jejaknya yang dikenal sebagai "raja vonis bebas terdakwa perkara korupsi".

Agus Rahardjo selaku Ketua KPK mengatakan pihaknya akan terus mencari Royani yang merupakan sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Royani sudah diberhentikan oleh MA karena sudah lebih dari 30 hari tidak masuk kantor. KPK juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan Royani agar memberitahukan kepada KPK.

Menghilangnya Royani yang merupakan sopir dari Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dinilai dapat mengganggu penyelidikan KPK. Karena itu, masyarakat yang mengetahui keberadaan Royani agar memberitahukan kepada KPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun demikian, Agus mengaku, KPK tidak ingin terburu-buru dalam bertindak.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo mengatakan, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp2.100 triliun, angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan era kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya Rp400 triliun. Menurut Agus besarnya dana APBN tersebut juga dapat memicu maraknya praktik korupsi.

Kementerian ESDM melakukan pertemuan dengan KPK untuk meningkatkan koordinasi di sektor mineral dan batu bara. KPK sangat mendukung Kementerian ESDM dalam melakukan penataan-penataan di semua sektor. Dukungan dari KPK, misalnya, dalam penataan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang membuat penataan di Kementerian ESDM berjalan sangat baik. KPK juga berjanji mengusut 3.966 izin usah pertambangan (IUP) yang belum memenuhi status clean and clear dengan target penyelesaian pada Mei 2016.

Kamaluddin Harahap dituntut 7 tahun penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,26 miliar dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Jaksa juga menuntut agar Kamaluddin membayar uang pengganti sebesar Rp1,26 miliar.

KPK terus mendalami keterlibatan pihak-pihak dalam mengungkap kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Lembaga itu juga telah mengantongi temuan baru terkait kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara tersebut. Temuan baru itu terkait dengan pertemuan antara petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritisi upaya pemberantasan korupsi yang menurutnya dilakukan dengan berlebihan sehingga membuat takut orang-orang pemerintahan.

Ahok diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah dalam pembahasan raperda Pantai Utara Jakarta.

PB HMI melaporkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, ke polisi terkait dengan pernyataannya yang dinilai telah melecehkan HMI.

KPK memeriksa Wakil Wali Kota Ambon Muhammad Armyn Syarif Latuconsina dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR anggaran 2016.