Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru yang ditemukan penyidik dari ruang kerja Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Hasil temuan KPK tersebut berupa uang sebesar 850 juta rupiah.

Terkait kasus dugaan suap yang menimpa Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Mohammad Sanusi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan siap apabila dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  untuk memberikan keterangan.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH A Hasyim Muzadi mengajak seluruh masyarakat untuk memberi dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bertindak jernih, tegas dan tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyatakan bahwa ia sebenarnya telah menaruh curiga pada pengembangan proyek reklamasi Teluk Jakarta sebelum kasus dugaan suap yang melibatkan salah seorang petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyatakan bahwa saat ini para pengusaha di Indonesia masih tidak percaya bahwa birokrasi di Indonesia sudah semakin bersih.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif mengatakan bahwa untuk menghentikan proses proyek besar reklamasi di Jakarta, yang ternyata sarat dengan praktik suap, KPK tidak dapat bekerja sendiri dan mendesak semua pihak yang terkait untuk bisa bersinergi dan bekerja sama dalam kasus ini.

Tidak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Plt Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi akan disahkan sebagai Gubernur Sumut dan akan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo membeberkan kronologi penangkapan pejabat PT Brantas Abipraya yang terjadi pada Kamis pukul 09.00 di Hotel Best Western, Cawang Jakarta Timur. Dalam operasi tangkap tangan tersebut KPK mengamankan tiga orang yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Rapat terbatas untuk menindaklanjuti pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Nasional Hambalang diundur karena molornya kajian serta hasil audit dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Komisi Pemberantasan Korupsi minta Kementerian Pemuda Olahraga agar tidak mengulangi penyimpangan prosedur yang berakibat pada skandal korupsi seperti terjadi sebelumnya saat proses pembangunan kompleks Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasiona.

Kepolisian Resor Kota Bengkulu akan menjaga ketat sidang praperadilan kasus yang melibatkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Sidang praperadilan kasus hukum yang menjerat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan digelar terbuka untuk umum. Sidang perdana akan digelar pada 14 Maret 2016 mendatang di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Priyo Budi Santoso, mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengawasi jalannya Munas Golkar yang akan diselenggarakan pada April 2016 mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai UU KPK. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampaknya belum puas dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut.

Grup musik papan atas Indonesia, Slank, menegaskan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, band yang digawangi oleh Kaka, Bimbim, Ridho, Abdee, dan Ivanka ini turut menolak tegas rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menuai kritik dari banyak kalangan. Bahkan, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengancam mundur jika pembahasan revisi UU tersebut tetap dilanjutkan.

Partai Demokrat hingga saat ini belum menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Lantas, apa alasan Partai Demokrat enggan menyetujui revisi UU KPK yang saat ini masih dibahas di tataran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu?