tirto.id - Terkait kasus dugaan suap yang menimpa Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Mohammad Sanusi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan siap apabila dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan.
"Tentu saja saya siap kalau dipanggil KPK. Kita kan harus hargai dan memberikan keterangan jelas kenapa kasus itu bisa terjadi," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (04/4/2016).
Selain itu, Ahok juga mengaku siap untuk memberikan data-data yang diperlukan KPK untuk proses penyelidikan kasus tersebut.
Dengan demikian, kata Ahok, data-data tersebut diharapkan dapat memudahkan KPK dalam menuntaskan kasus dugaan suap yang turut melibatkan PT Agung Podomoro Land itu.
"Saya pasti akan kasih semua data yang dibutuhkan KPK. Sekarang saya tunggu dan lihat saja bagaimana prosesnya. Yang pasti, kalau KPK butuh data-data, saya akan berikan," ujar Ahok.
Dia mengungkapkan bahwa selama ini dirinya tidak pernah terlibat langsung di dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Pesisir.
"Selama ini, saya memang tidak pernah ikut terlibat secara langsung dalam pembahasan Raperda Zonasi yang berkaitan itu. Saya hanya melakukan disposisi kebijakan saja," ungkap Ahok.
Dia menuturkan, pembahasan Raperda Zonasi tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI, Tuty Kusumawati. (ANT)
