tirto.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat menggelar program dengan konsep Sekolah Anti Korupsi. Program hasil kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memasuki angkatan ke-5 ini dilangsungkan di Hotel Horison, Bandung, pada Sabtu (21/10/2016).
Sekolah Anti Korupsi kali ini diikuti oleh 250 kader Partai Demokrat dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Iwan Sulandjana, menjelaskan bahwa program ini baru pertamakali diadakan di Jawa Barat meskipun sudah memasuki angkatan ke-5.
"Sekolah Anti Korupsi ini bentuknya seminar sehari dan ini yang mengadakan DPP dan dikerjasamakan dengan DPD Partai Demokrat Jawa Barat dan KPK. Ini merupakan Sekolah Anti Korupsi pertama yang diadakan untuk kader Partai Demokrat di Jawa Barat," kata Iwan Sulandjana.
Dengan diadakannya program ini, Iwan Sulandjana berharap para kader Partai Demokrat bisa mendapatkan pengetahuan atau informasi secara utuh dari KPK terkait masalah supermasi hukum, khususnya tentang pengenalan gratifikasi.
Pengenalan tentang gratifikasi, menurut dia, sangat penting untuk dikenalkan kepada para kader dan pengurus partai karena hal tersebut menjadi gerbang awal untuk masuk atau melakukan korupsi.
"Juga dicontohkan kaitan antara gratifikasi, suap menyuap atau pemerasan, dan dijelaskan bahwa gratifikasi adalah kunci masuk ke korupsi. Paling tidak partai politik dan kader partai politik bisa memahami itu," tutur Iwan Sulandjana.
Sebagai catatan, cukup banyak kader Partai Demokrat, termasuk beberapa petingginya, yang telah terjerat kasus korupsi, di antaranya adalah Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Hartati Murdaya, Jero Wacik, Sutan Bhatoegana, Amrun Daulay, Sarjan Taher, As'ad Syam, Agusrin M. Najamudin, dan lainnya.
Reporter: Iswara N Raditya
Penulis: Iswara N Raditya
